PATI, 15 Maret 2026 — Suasana haru dan semangat pulang kampung mewarnai Pendopo Kabupaten Pati saat puluhan armada bus mudik gratis diberangkatkan menuju berbagai daerah tujuan, Minggu (15/3). Program ini menjadi bagian dari layanan pemerintah bagi masyarakat yang ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman.

Program mudik gratis ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta didukung sejumlah pihak swasta dan lembaga terkait.

Upacara pemberangkatan dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, yang secara simbolis melepas rombongan pemudik dari pendopo.

Teguh menjelaskan bahwa tahun ini total terdapat 16 unit bus yang disiapkan untuk mengangkut para pemudik menuju kampung halaman.

“Pemkab menyediakan 10 unit bus, kemudian dari Semen Gresik ada 2 unit, Jasa Raharja 1 unit, dan dari Pemprov Jawa Tengah menambah 3 unit, sehingga total ada 16 bus,” jelasnya.

Ia memastikan seluruh armada dan kru yang bertugas telah melalui serangkaian pemeriksaan untuk menjamin keselamatan selama perjalanan. Pengecekan meliputi kondisi kendaraan hingga kesehatan para pengemudi.

“Petugas bus sudah menjalani cek kesehatan dan kendaraan juga telah diperiksa oleh Dinas Perhubungan. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi siap jalan,” tambahnya.

Program mudik gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode arus mudik Lebaran.

Selain itu, program ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta berbagai pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

PATI, 13 Maret 2026 — Pendopo Kabupaten Pati kembali menjadi ruang belajar yang berbeda bagi para pelajar. Puluhan siswa kelas V dan VI dari SD IT Yaumi Fatimah Pati mengikuti kegiatan outing class yang berlangsung di pendopo, Jumat (13/3).

Kegiatan edukatif ini memberikan pengalaman langsung bagi para siswa untuk mengenal pusat pemerintahan daerah sekaligus belajar tentang kepemimpinan dan sejarah Kabupaten Pati.

Kedatangan para siswa disambut langsung oleh Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama Plt Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, Dwi Risma Ardhi Chandra.

Meski datang sejak pagi hari dalam suasana bulan Ramadan dan tengah menjalankan ibadah puasa, para siswa tetap terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Dalam sesi pembelajaran, para siswa diajak mengenal sejarah panjang Kabupaten Pati yang telah berdiri selama ratusan tahun. Mereka juga mendapatkan penjelasan mengenai fungsi pendopo sebagai simbol pemerintahan sekaligus ruang terbuka bagi masyarakat.

Kegiatan outing class ini tidak hanya memberikan wawasan sejarah, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah asal. Para siswa diajak memahami bahwa Pati memiliki perjalanan sejarah yang panjang serta peran penting dalam perkembangan wilayah di Jawa.

Setelah sesi dialog, kegiatan dilanjutkan dengan room tour di dalam Pendopo Kabupaten Pati. Para siswa berkeliling melihat berbagai bagian bangunan bersejarah tersebut yang telah berdiri sejak masa kolonial dan menjadi salah satu simbol identitas daerah.

Dalam tur tersebut, para siswa didampingi oleh Dwi Risma Ardhi Chandra bersama jajaran terkait yang menjelaskan fungsi setiap ruang serta nilai sejarah yang melekat pada bangunan pendopo.

Di akhir kegiatan, Risma Ardhi Chandra memberikan pesan motivasi kepada para siswa agar terus semangat belajar dan menghargai peran orang tua dalam perjalanan meraih cita-cita.

“Menjadi pemimpin itu dasarnya satu, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi sekolah tidak perlu dibangunkan, bangun sendiri dan semangat belajar. Kesuksesan kalian juga lahir dari doa orang tua, terutama doa ibu,” pesannya.

Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah daerah berharap generasi muda semakin mengenal daerahnya sekaligus terinspirasi untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter dan bertanggung jawab.

PATI, 12 Maret 2026 — Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan asistensi langsung kepada Pemerintah Kabupaten Pati guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan stabil selama masa transisi kepemimpinan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (12/3), dihadiri oleh Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, unsur Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah.

Asistensi ini bertujuan memberikan pembinaan dan arahan agar seluruh proses pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu selama masa transisi.

Dalam forum tersebut, tim Kemendagri juga memberikan penjelasan terkait berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk batas kewenangan pelaksana tugas kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.

“Kami mohon arahan, bimbingan, masukan, serta rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa transisi kepemimpinan ini, khususnya terkait kewenangan pelaksana tugas bupati,” ujar Chandra.

Ia juga menyebut bahwa kegiatan asistensi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembinaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemkab Pati.

Selain memberikan pembinaan, forum ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD agar berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan selaras.

“Kami berharap koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjaga sehingga program pembangunan tetap berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui pendampingan dari pemerintah pusat ini, Pemkab Pati berharap tata kelola pemerintahan daerah semakin kuat, transparan, serta akuntabel sehingga mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif bagi masyarakat.

PATI, 12 Maret 2026 — Menyambut perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pati menggelar rapat koordinasi guna memastikan wilayah tetap kondusif selama Ramadan hingga masa libur Lebaran. Rapat berlangsung di Ruang Penjawi Setda Pati, Kamis (12/3).

Pertemuan yang dipimpin Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dihadiri unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait. Forum ini menjadi ajang menyinkronkan langkah lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, keamanan wilayah, hingga kesiapan arus mudik.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan hasil pemantauan harga sejumlah komoditas di pasaran. Berdasarkan laporan di lapangan, harga bahan pokok seperti cabai, ayam, telur, hingga daging masih berada pada kisaran yang relatif stabil.

Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai isu distribusi minyak goreng di beberapa pasar. Untuk memastikan pasokan tetap tersedia, Pemkab Pati telah berkoordinasi dengan Perum Bulog agar distribusi berjalan lancar.

Selain soal ketersediaan bahan pokok, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah terus melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan yang dinilai berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat menjelang arus mudik.

“Perbaikan jalan terus kami lakukan bersama pihak terkait agar masyarakat yang melakukan perjalanan mudik bisa merasa lebih aman dan nyaman,” ujar Chandra.

Dari sisi keamanan, unsur TNI dan Polri juga telah menyiapkan pengamanan melalui Operasi Ketupat Candi 2026. Sebanyak 397 personel disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama masa libur Lebaran.

Jumlah tersebut terdiri dari 312 personel Polri, 21 personel TNI, serta 64 personel dari Pemerintah Kabupaten Pati yang akan ditempatkan di sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memantau kesiapan sektor pendukung lainnya, seperti pasokan listrik, distribusi LPG, hingga pengelolaan destinasi wisata yang diperkirakan akan ramai dikunjungi selama libur Lebaran.

Chandra berharap seluruh persiapan yang dilakukan lintas sektor ini mampu memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.

“Kita berharap pelaksanaan Idulfitri tahun ini berjalan tertib dan lancar, sehingga Kabupaten Pati dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi saudara-saudara kita yang pulang dari perantauan,” tuturnya.

PATI, 11 Maret 2026 — Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Pati menghadirkan pasar murah bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di Kantor Kecamatan Cluwak, Rabu (11/3), ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di bulan Ramadan.

Pasar murah tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dengan menyediakan paket sembako yang dapat dibeli masyarakat seharga Rp50.000.

Dalam satu paket, warga mendapatkan beras 2,5 kilogram, minyak goreng 1 liter, serta gula pasir 2 kilogram. Harga yang jauh lebih murah dari pasaran membuat program ini langsung disambut antusias oleh masyarakat setempat.

Sejak pagi, warga terlihat memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan paket bahan pokok tersebut. Selain membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, pasar murah ini juga menjadi upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari raya.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, hadir langsung membuka kegiatan sekaligus menyapa warga yang datang. Ia juga memastikan pelaksanaan pasar murah berjalan tertib dan tepat sasaran.

Menurut Chandra, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Lebaran yang biasanya diiringi kenaikan harga bahan pokok.

“Semoga kegiatan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan doa dan harapan agar masyarakat Kabupaten Pati selalu diberikan kesehatan dan keberkahan selama Ramadan.

“Semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu Ramadan kembali dalam keadaan sehat. Semoga Kabupaten Pati tetap aman, damai, tenteram, serta semakin maju dan makmur,” tuturnya.

Melalui kegiatan pasar murah ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program pemerintah sekaligus menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan harga bahan pokok di pasaran.

PATI, 11 Maret 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati kembali menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Rajawali Bapperida Kabupaten Pati ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan tahun mendatang.

Forum tersebut dihadiri oleh Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama jajaran organisasi perangkat daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat. Melalui pertemuan ini, berbagai pihak dapat memberikan masukan terhadap rancangan rencana kerja perangkat daerah agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar, menjelaskan bahwa forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam paparannya, Muhtar menyampaikan sejumlah target pembangunan menuju tahun 2027. Beberapa indikator yang menjadi fokus di antaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hingga penurunan angka pengangguran dan stunting.

Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan kualitas infrastruktur, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Menurutnya, target-target tersebut menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih efektif dan terintegrasi dalam merancang program pembangunan.

Forum ini juga dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor. Perangkat daerah didorong menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat agar perencanaan yang dihasilkan semakin responsif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada sektor pajak, tetapi juga melalui berbagai terobosan dan kreativitas perangkat daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Pati.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa forum perangkat daerah merupakan tahapan strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari proses yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

“Melalui forum perangkat daerah ini diharapkan rencana kerja perangkat daerah yang akan ditetapkan benar-benar responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dengan forum ini, Pemkab Pati berharap arah pembangunan daerah dapat dirancang lebih matang, terukur, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.

PATI, 10 Maret 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati menyalurkan bantuan kesejahteraan kepada para guru pendidikan keagamaan dari berbagai lembaga di seluruh wilayah Pati. Penyerahan bantuan berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (10/3), dan dihadiri langsung oleh Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.

Bantuan tersebut diberikan kepada guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), pengajar Sekolah Minggu, guru Madrasah Diniyah, serta para pengelola pondok pesantren yang selama ini berperan penting dalam pendidikan karakter masyarakat.

Program ini menjadi bentuk apresiasi dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pendidik keagamaan yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi dalam membina moral dan akhlak generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Pati menegaskan bahwa pendidikan karakter memiliki peran sangat penting dalam membentuk masa depan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya bertumpu pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan pembinaan nilai moral dan akhlak generasi penerus.

“Anak-anak didik kita ini perlu diperhatikan, karena pendidikan karakter anak ini sangat penting,” ujar Chandra.

Ia menambahkan bahwa nilai-nilai karakter harus ditanamkan sejak usia dini agar anak-anak di Kabupaten Pati tumbuh menjadi generasi yang unggul, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

“Harapan kita kelak anak-anak kita menjadi generasi penerus yang unggul dan berkarakter, karena budaya pendidikan karakter harus kita bangun sejak dini,” lanjutnya.

Chandra juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Tanpa karakter yang kuat, berbagai program pembangunan tidak akan berjalan secara optimal.

“Pembangunan Kabupaten Pati tidak akan berjalan dengan baik apabila karakter anak-anak tidak kita pupuk dari sekarang,” tegasnya.

Melalui penyaluran bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap para guru keagamaan dan pengelola pondok pesantren semakin termotivasi dalam menjalankan peran mulia mereka mendidik generasi muda.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun Kabupaten Pati yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga kuat dalam nilai moral dan karakter masyarakatnya.

PATI, 9 Maret 2026 — Upaya penyelesaian persoalan lahan di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, terus didorong Pemerintah Kabupaten Pati melalui pendekatan reforma agraria. Langkah ini diperkuat lewat kegiatan sosialisasi pelaksanaan reforma agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah yang digelar di Ruang Kembangjoyo Setda Pati, Senin (9/3).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pati dan Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian sengketa lahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lahan di Desa Pundenrejo. Menurutnya, berbagai koordinasi terus dilakukan bersama instansi terkait agar penyelesaian dapat berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah daerah memang memberi perhatian khusus pada penyelesaian sengketa lahan di Desa Pundenrejo,” ujar Chandra.

Ia menjelaskan, reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan aset tanah, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang menerima manfaat.

“Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada penataan aset, tetapi juga penataan akses sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga dukungan pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.

Sosialisasi ini turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, BPN, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan persoalan agraria di Kabupaten Pati.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto, menyampaikan bahwa reforma agraria menjadi instrumen penting negara untuk menciptakan pemerataan akses terhadap tanah.

“Melalui reforma agraria, negara berupaya menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di Kabupaten Pati, pelaksanaan reforma agraria difokuskan pada sejumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Beberapa di antaranya berada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu, Desa Dororejo Kecamatan Tayu, serta Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti.

Kartono menjelaskan, kawasan tanah timbul di Desa Dororejo dan Desa Bakalan selama ini dimanfaatkan masyarakat sebagai tambak, sementara lahan di kawasan hutan Desa Sumbermulyo sebagian besar telah berkembang menjadi permukiman dan lahan garapan warga.

Melalui program reforma agraria ini, pemerintah berharap persoalan pertanahan yang telah berlangsung lama dapat diselesaikan secara bertahap, sekaligus memberikan kepastian hukum dan peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

PATI, 8 Maret 2026 — Potensi besar sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati mulai menarik perhatian investor mancanegara. Sejumlah investor asal China melakukan penjajakan peluang investasi dengan meninjau langsung kawasan pesisir dan sentra aktivitas perikanan di daerah tersebut, Minggu (8/3).

Kunjungan diawali dengan pertemuan bersama Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, di Pendopo Kabupaten Pati. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memaparkan berbagai potensi sektor kelautan dan perikanan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah.

Usai berdiskusi, rombongan investor melanjutkan agenda dengan meninjau langsung aktivitas perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) II Juwana. Lokasi ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan hasil tangkapan laut yang menopang perekonomian masyarakat pesisir Pati.

Dari TPI, rombongan kemudian bergerak menuju Pulau Seprapat Juwana untuk melihat potensi pengembangan kawasan maritim yang dinilai memiliki prospek besar bagi investasi di sektor perikanan dan industri pendukungnya.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyebut kunjungan tersebut sebagai langkah awal dalam membuka peluang kerja sama investasi di Kabupaten Pati. Menurutnya, kehadiran investor dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan adanya investor yang masuk ke Kabupaten Pati, insyaallah lapangan pekerjaan juga akan semakin terbuka bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap para investor dapat melihat langsung potensi besar yang dimiliki wilayah pesisir Pati, sehingga kerja sama yang terjalin nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pati sendiri menaruh harapan besar terhadap penjajakan ini. Selain membuka peluang investasi baru, kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal serta memperkuat posisi sektor kelautan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah.

“Semoga ini menjadi awal kerja sama yang baik dan membawa manfaat bagi masyarakat Pati, khususnya masyarakat pesisir,” pungkas Chandra.

PATI, 5 Maret 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati mendapat pendampingan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kembangjoyo Setda Pati dan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola birokrasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

Tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan serta dialog bersama jajaran perangkat daerah Kabupaten Pati. Forum ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendengar langsung perkembangan program serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di lapangan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menegaskan bahwa dinamika jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dan tidak boleh menghambat jalannya roda pemerintahan.

Menurutnya, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, terlepas dari perubahan atau dinamika yang terjadi di internal pemerintahan.

Selain melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan, kegiatan ini juga membahas sejumlah agenda strategis daerah. Di antaranya penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak awal tahun, kesiapan pelayanan publik menjelang Idul Fitri, hingga evaluasi tata kelola pemerintahan desa.

Tak hanya itu, pembahasan juga menyentuh kondisi kepegawaian, peningkatan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit daerah, serta berbagai langkah penguatan birokrasi agar tetap berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyambut positif kegiatan asistensi tersebut. Ia menilai forum seperti ini bukan sekadar bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan sekaligus refleksi bagi pemerintah daerah.

“Kami memandang kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi ini lebih dari sekadar pengawasan. Ini adalah sarana pembinaan, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui pendampingan ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati semakin kuat, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.