PATI, 4 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Pati mulai merancang arah pembangunan untuk tahun 2027. Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa fokus utama RKPD 2027 tetap pada penguatan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pati Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati. Forum ini menjadi tahapan penting untuk menyerap aspirasi publik sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Menurut Chandra, rancangan pembangunan 2027 dirancang agar semakin relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk dukungan infrastruktur digital sebagai motor penggerak ekonomi.

“Rancangan awal RKPD 2027 masih berfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kita juga mulai memperkuat infrastruktur digital agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin hidup,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret yang disampaikan adalah rencana penyediaan akses internet gratis di ruang-ruang publik strategis. Chandra mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk pemasangan Wi-Fi di sejumlah titik.

“Saya sudah minta agar dipasang Wi-Fi di Alun-Alun Kembang Joyo, Alun-Alun Pati, dan beberapa lokasi sentra UMKM. Harapannya, masyarakat semakin nyaman beraktivitas dan tertarik datang ke pusat-pusat ekonomi,” jelasnya.

Selain membahas arah pembangunan, Plt. Bupati juga menyinggung penanganan kebencanaan yang saat ini terus dimaksimalkan. Menurutnya, peran kecamatan diperkuat agar respons terhadap bencana bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah kondisi di lapangan mulai terkendali. Saat ini sudah tidak ada warga yang mengungsi dan genangan mulai surut,” kata Chandra.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan masyarakat untuk waspada karena musim hujan diprediksi masih berlangsung hingga Maret mendatang.

“Kita tetap harus siaga. Curah hujan masih cukup tinggi, sehingga kewaspadaan bersama sangat diperlukan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik ini merupakan amanat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Forum ini, lanjutnya, menjadi ruang pertemuan antara perencanaan dari pemerintah (top-down) dengan aspirasi masyarakat (bottom-up) agar RKPD 2027 tersusun lebih matang, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

“Masukan dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD, sehingga program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” terang Muhtar.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap arah pembangunan 2027 dapat semakin tepat sasaran, berdampak nyata, serta mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan fokus pada infrastruktur yang kuat, pendidikan yang berkualitas, dan dukungan digitalisasi, Pati diharapkan semakin siap melangkah menuju daerah yang lebih maju dan berdaya saing.