PATI – Status kependudukan tak menjadi penghalang bagi Rifki (22), pemuda yang tengah berjuang melawan radang otak dan menjalani perawatan di RSUD RAA Soewondo Pati. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, memastikan pasien tetap mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi kesehatannya, meski tercatat memiliki KTP Blitar.

Kepastian tersebut disampaikan Chandra saat menjenguk Rifki di RSUD RAA Soewondo Pati, Selasa (20/10/2026). Dalam kunjungan itu, ia juga memastikan kemungkinan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas penanganan lebih lanjut apabila kondisi pasien membutuhkan perawatan lanjutan.

“Walaupun seperti itu, tetap kita tangani,” tegas Chandra.

Menurutnya, kondisi Rifki cukup serius lantaran penyakit yang dideritanya telah berlangsung cukup lama dan menyerang bagian otak. Saat ini, tim medis masih melakukan observasi untuk memantau perkembangan kondisi pasien sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Radang otaknya sudah lumayan besar. Semoga bisa ditangani di Rumah Sakit Soewondo. Kalau tidak bisa, nanti kita rujuk ke Rumah Sakit Kariadi,” ujarnya.

Kisah Rifki menjadi perhatian setelah pemerintah daerah menerima laporan dari masyarakat mengenai kondisinya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Rifki diketahui tinggal bersama neneknya di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

Kondisi kesehatannya dilaporkan memburuk hingga tidak sadarkan diri saat berada di rumah sang nenek. Di tengah situasi tersebut, upaya penanganan medis terus dilakukan agar pasien memperoleh perawatan sesuai kebutuhan klinisnya.

Plt Direktur RSUD RAA Soewondo Pati menjelaskan, kondisi Rifki hingga saat ini masih belum menunjukkan perubahan berarti dan pasien belum sadarkan diri. Tim medis terus memantau perkembangan kesehatannya serta mengevaluasi respons terhadap pengobatan yang telah diberikan.

Apabila kondisi pasien belum menunjukkan kemajuan yang diharapkan, pihak rumah sakit akan mengupayakan rujukan ke RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai kebutuhan medis.

“Pasien mulai tidak sadarkan diri ketika berada di rumah neneknya di Pati. Saat ini, kami terus memantau kondisinya dan mengevaluasi respons terhadap pengobatan yang diberikan,” jelasnya.

Diketahui, Rifki saat ini tidak bekerja dan sudah tidak bersekolah. Kondisi tersebut membuat perhatian terhadap penanganan kesehatannya menjadi semakin penting, terutama karena ia tinggal bersama neneknya setelah kehilangan kedua orang tuanya.

Pemerintah Kabupaten Pati terus mengupayakan agar Rifki mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kondisi yang dihadapi. Langkah penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi tim medis, termasuk kemungkinan rujukan apabila diperlukan.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati, serta Plt Direktur RSUD RAA Soewondo Pati.

PATI – Kabupaten Pati menyimpan beragam potensi wisata yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong pembenahan destinasi, penguatan promosi, hingga penyusunan paket wisata terjangkau yang ramah bagi pelajar dan keluarga.

Langkah itu disampaikan Chandra dalam kegiatan Promosi Branding Wonderful Indonesia Melalui Penguatan Konten yang berlangsung di Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Minggu (18/10/2026).

Menurut Chandra, pengembangan pariwisata daerah perlu dilakukan secara serius agar masyarakat semakin tertarik menikmati destinasi lokal. Selain menghadirkan pilihan rekreasi yang dekat dan terjangkau, sektor pariwisata juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian warga.

“Pariwisata Pati perlu dibangkitkan. Dengan ekonomi masyarakat yang sudah baik, otomatis hiburannya adalah ke tempat-tempat wisata,” ujar Chandra.

Ia menilai, Pati memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata lokal dengan konsep yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan pengunjung. Salah satu upaya yang disiapkan adalah menghadirkan paket wisata hemat yang memungkinkan masyarakat menikmati sejumlah destinasi tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Chandra bahkan memperkirakan wisata di Pati dapat dikemas dengan anggaran sekitar Rp150 ribu untuk menikmati perjalanan, berwisata, sekaligus bersantap.

“Kalau wisata di Pati, paling seratus lima puluh ribu sudah cukup, muter-muter, makan kenyang. Anaknya senang, orang tua tidak terbebani,” katanya.

### Goa Pancur dan Goa Wareh Berpeluang Masuk Paket Wisata Pelajar

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna membahas penyusunan paket wisata edukatif bagi pelajar. Skema ini diharapkan dapat menjadi alternatif kegiatan pembelajaran di luar kelas sekaligus mengenalkan kekayaan wisata daerah kepada generasi muda.

Sejumlah destinasi yang berpotensi dikembangkan dalam program tersebut antara lain Goa Pancur dan Goa Wareh. Kedua lokasi itu dinilai memiliki daya tarik yang dapat dioptimalkan melalui penataan kawasan dan pengemasan pengalaman wisata yang lebih menarik.

Chandra menegaskan, pengembangan destinasi tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam. Kenyamanan pengunjung, fasilitas pendukung, serta tampilan kawasan juga perlu mendapat perhatian agar wisatawan memiliki alasan untuk datang dan kembali berkunjung.

“Kawasan wisata harus kita tata supaya lebih menarik. Goa Pancur sudah kita upayakan, termasuk pengerukan bendung di kawasan tersebut. Namun, penataannya masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Pemkab Pati juga berencana menambah dukungan anggaran melalui perubahan APBD untuk menunjang pengembangan kawasan Goa Pancur. Selain itu, Chandra berharap adanya dukungan dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Elvita Nursanti dan Kementerian Pariwisata, terutama untuk memperbaiki gerbang kawasan agar lebih menarik dan dapat menjadi salah satu titik favorit pengunjung untuk berfoto.

### Infrastruktur dan Promosi Jadi Kunci Pengembangan Wisata

Di sisi lain, Chandra menyebut kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Pati mulai menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut menjadi peluang yang perlu ditindaklanjuti melalui promosi yang lebih kuat dan pembenahan fasilitas secara bertahap.

Menurutnya, pengembangan pariwisata juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Hasil panen jagung, ketela, dan berbagai komoditas pertanian lainnya diharapkan dapat menopang aktivitas ekonomi warga, termasuk sektor usaha yang tumbuh di sekitar kawasan wisata.

Karena itu, pengembangan destinasi perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Kehadiran wisatawan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha kuliner, pedagang, dan sektor ekonomi lokal lainnya.

Tak kalah penting, Pemkab Pati tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas, termasuk perbaikan jalan menuju kawasan wisata. Akses yang semakin baik diharapkan dapat memudahkan perjalanan pengunjung sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“Insya Allah semua infrastruktur Kabupaten Pati akan kita tuntaskan, karena infrastruktur yang baik akan membuat roda perekonomian berjalan baik,” tegas Chandra.

Kegiatan Promosi Branding Wonderful Indonesia Melalui Penguatan Konten tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Elvita Nursanti, Ketua DPRD Kabupaten Pati, anggota DPRD Kabupaten Pati, perwakilan Kementerian Pariwisata, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati, Camat Kayen, serta perangkat desa setempat.

Melalui penguatan promosi, penataan destinasi, paket wisata yang terjangkau, dan dukungan infrastruktur, Kabupaten Pati diharapkan mampu menghadirkan pengalaman berwisata yang semakin menarik sekaligus menjadikan potensi wisata lokal sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

PATI – Kontingen Kabupaten Pati mendapat tantangan besar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026. Tak sekadar mempertahankan prestasi, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memasang target lebih tinggi, yakni menembus tiga besar setelah pada gelaran sebelumnya Pati berhasil menduduki peringkat keempat.

Target tersebut disampaikan Chandra saat melepas hampir 400 atlet, pelatih, dan ofisial Kontingen Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (17/10/2026). Para atlet dijadwalkan berlaga di kawasan Semarang Raya pada 25–31 Oktober 2026.

Chandra menegaskan, capaian pada Porprov sebelumnya harus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi. Dengan persiapan yang telah dijalani, ia berharap seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan membawa nama Kabupaten Pati ke posisi yang lebih membanggakan.

“Seb sebelumnya empat besar, ini harus naik,” tegas Chandra di hadapan para atlet dan pelatih.

Ia mengingatkan bahwa perjuangan dalam ajang olahraga tidak semata-mata diukur dari jumlah medali maupun besaran bonus yang diterima. Lebih dari itu, Porprov menjadi momentum bagi atlet untuk menguji hasil latihan, menambah pengalaman bertanding, serta membangun karakter melalui disiplin dan sportivitas.

“Ini bukan hanya soal nominal uang untuk juara. Di sini tempat kalian terus menimba ilmu dan memperjuangkan apa yang sudah kalian latih selama ini,” ujarnya.

Menurut Chandra, prestasi di tingkat provinsi harus menjadi pijakan untuk melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di level nasional. Karena itu, ia meminta seluruh anggota kontingen menjaga kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, dan memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan.

Bonus Atlet Disiapkan, Prestasi Jadi Prioritas

Dukungan terhadap perjuangan atlet juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati. Chandra mengapresiasi peran para pelatih dan DPRD Kabupaten Pati dalam mendukung persiapan kontingen, termasuk penyediaan anggaran bonus bagi atlet berprestasi.

Ia menyebutkan, anggaran bonus telah disiapkan dengan mempertimbangkan capaian pada Porprov sebelumnya. Jika Kontingen Pati mampu meningkatkan posisi menjadi peringkat kedua atau ketiga, besaran bonus akan disesuaikan dengan hasil yang diraih.

Sementara itu, bonus untuk peraih medali emas masih ditetapkan sebesar Rp50 juta, sama seperti empat tahun lalu. Chandra juga membuka peluang penambahan bonus sepanjang terdapat usulan yang memungkinkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau infrastruktur jalan sudah baik semua, uangnya akan kita gunakan untuk olahraga, pendidikan, dan kesehatan,” ungkapnya.

Chandra berharap dukungan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi atlet untuk berjuang maksimal. Ia menekankan bahwa keberhasilan kontingen bukan hanya tentang pencapaian individu, melainkan juga kebanggaan bersama masyarakat Kabupaten Pati.

“Urusan olahraga ini tidak hanya untuk kemenangan, tapi tentang sportivitas dan kekompakan antartim. Harapannya, atlet-atlet ini kembali membawa emas untuk masyarakat Kabupaten Pati,” tuturnya.

Empat Bulan Pemusatan Latihan, Rp7,5 Miliar Disiapkan untuk Bonus

Ketua KONI Kabupaten Pati, Sutarto Oenthersa, melaporkan bahwa para atlet dan pelatih telah menjalani pemusatan latihan daerah selama empat bulan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov XVII Jawa Tengah 2026.

Total biaya persiapan kontingen mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan atlet dan pelatih, mulai dari uang saku, konsumsi, transportasi, hingga seragam kontingen.

Selain anggaran persiapan, KONI Pati juga menyiapkan dana bonus atlet hingga Rp7,5 miliar. Besaran tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap perjuangan para atlet yang nantinya berhasil meraih prestasi dalam kompetisi.

Dengan persiapan tersebut, Kontingen Pati diharapkan mampu tampil kompetitif dan merealisasikan target tiga besar di tingkat Jawa Tengah.

Di sisi lain, Chandra mengingatkan seluruh atlet agar tidak mengabaikan kondisi fisik selama pertandingan. Istirahat yang cukup, menjaga pola hidup sehat, dan menghindari kebiasaan begadang menjadi hal penting agar stamina tetap terjaga sepanjang kompetisi, terlebih di tengah kondisi musim flu A.

Ia juga menyatakan akan hadir langsung di Semarang untuk memberikan dukungan kepada atlet-atlet Pati yang bertanding.

Pelepasan kontingen tersebut turut dihadiri Kapolresta Pati, Dandim 0718/Pati, Dewan Penyantun KONI Pati, Ketua Kontingen beserta jajaran, pengurus KONI Kabupaten Pati, serta tamu undangan lainnya.

Dengan semangat kebersamaan, dukungan anggaran, dan persiapan yang telah dilakukan, Kontingen Kabupaten Pati kini bersiap menjawab tantangan untuk melampaui capaian sebelumnya sekaligus mengharumkan nama daerah di panggung olahraga Jawa Tengah.

PATI – Kabupaten Pati membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru melalui komitmen investasi senilai sekitar Rp12,6 triliun yang direncanakan masuk pada 2027. Komitmen tersebut mengemuka dalam Pati Business Forum 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Senin malam (28/9/2026), melalui penandatanganan Letter of Intent (LOI) bersama sejumlah perusahaan.

Nilai investasi tersebut mencakup beragam sektor strategis, mulai dari pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy), pembangkit listrik tenaga surya (solar farm), pelabuhan dan perikanan, industri tekstil, penerangan jalan, hingga industri barang berbahan kulit.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa komitmen tersebut menjadi salah satu peluang untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

Menurut Chandra, Pati Business Forum menjadi wadah pertemuan pemerintah daerah dengan pelaku usaha untuk menjajaki kerja sama dan mengembangkan potensi ekonomi Kabupaten Pati.

“Total LOI yang akan kami tanda tangani dengan beberapa perusahaan sekitar Rp12,6 triliun. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Investasi tetap mengalir dan luar biasa di Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Pengolahan Sampah Jadi Energi Masuk dalam Rencana Investasi

Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam rencana investasi tersebut adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik. Persoalan sampah dinilai membutuhkan penanganan berkelanjutan, seiring besarnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari di Kabupaten Pati.

Chandra menyebut timbulan sampah di Pati mencapai sekitar 697 ton per hari. Kondisi ini membuka peluang penerapan teknologi pengolahan sampah yang tidak hanya membantu mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menghasilkan energi.

“Dari sekitar Rp12,6 triliun tadi, nilai investasi yang tertinggi bidangnya waste to energy. Pati setiap hari menghasilkan di atas 500 ton sampah per hari. Ini problem yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Rencana investasi di sektor ini melibatkan PT Sinergi Enviro Solution dan PT Sichuan Energy Development, dengan arah pengembangan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Selain sektor pengelolaan sampah, PT Sino Textile Group turut masuk dalam rencana investasi sektor solar farm, sedangkan PT Lensa Patria Energi berencana mengembangkan sektor pelabuhan dan perikanan, termasuk fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) serta industri pengolahan ikan.

Potensi Perikanan Jadi Peluang Pengembangan Industri

Sektor perikanan juga menjadi salah satu potensi yang ditawarkan Kabupaten Pati kepada investor. Ketersediaan armada penangkapan ikan dan hasil perikanan dinilai dapat mendukung pengembangan industri pengolahan serta fasilitas penyimpanan hasil laut.

Chandra menyebut terdapat sekitar 800 kapal berukuran di atas 30 GT dan sekitar 2.500 kapal berukuran di bawah 30 GT yang tercatat di Pati.

“Pati punya potensi perikanan yang sangat besar. Kapal di atas 30 GT yang tercatat sekitar 800 unit, sedangkan kapal di bawah 30 GT sekitar 2.500 unit. Ini potensi yang bisa dikembangkan investor,” tuturnya.

Di sektor lain, komitmen investasi juga datang dari PT Sinergi Infra Hijau untuk penerangan jalan. Sementara itu, PT Quanda Industrial Indonesia, PT Putrajaya Sakti Samudera, dan PT RBJ Outdoor Products masuk dalam daftar perusahaan yang terkait dengan pengembangan industri barang dari kulit.

Investasi Diharapkan Membuka Lapangan Kerja Baru

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi diharapkan memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Chandra menyampaikan bahwa berdasarkan peninjauannya ke sejumlah perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Pati, proporsi tenaga kerja lokal disebut mencapai sekitar 90 persen.

Ia berharap perkembangan investasi pada 2027 dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, seiring kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

“Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja perempuan. Laki-laki pun pastinya terserap untuk lapangan pekerjaan pada 2027,” katanya.

Untuk mendukung realisasi investasi, Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik serta Satgas Percepatan Investasi. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu investor memperoleh informasi, mengatasi kendala administrasi, dan mengawal proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan kawal perizinannya supaya memudahkan Anda berinvestasi di Kabupaten Pati. Kalau ada kesulitan tentang perizinan, bisa langsung datang ke Pendopo Kabupaten Pati. Kami siap melayani,” tegasnya.

Kawasan Industri dan Energi Terbarukan Jadi Peluang Berikutnya

Peluang investasi di Pati tidak hanya terbatas pada proyek yang masuk dalam LOI. Chandra juga menyebut potensi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah dengan luas yang diperkirakan mencapai sekitar 5.600 hektare.

Pemerintah daerah turut membuka peluang investasi berbasis komoditas lokal, seperti industri garam, pengolahan hasil pertanian, serta pengembangan energi terbarukan melalui pemanfaatan jagung dan ketela sebagai bahan baku industri.

Keberadaan perkebunan jagung, ketela, dan tebu, serta dua pabrik gula di Pati, dinilai dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri yang menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

“Kami membutuhkan industri-industri yang bisa tumbuh di Kabupaten Pati. Salah satunya industri garam, termasuk industri yang mendukung kemandirian energi seperti bioetanol,” ujar Chandra.

Pati Business Forum 2026 turut mempertemukan pemerintah daerah dengan perbankan, asosiasi dunia usaha, serta investor dari dalam dan luar negeri. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Pati menyampaikan apresiasi kepada Bank Jateng dan para pelaku usaha yang telah menjajaki peluang kerja sama investasi.

Sejumlah unsur yang hadir meliputi perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kepala daerah dari kabupaten tetangga, Forkopimda Kabupaten Pati, jajaran organisasi perangkat daerah, Bank Jateng, serta perwakilan Kadin, Apindo, HIPMI, dan berbagai asosiasi usaha.

Perwakilan perusahaan, termasuk PT Sichuan Energy Development dan PT Sinergi Enviro Solution, juga mengikuti forum tersebut.

Dengan beragam sektor yang masuk dalam penjajakan investasi, Kabupaten Pati memiliki peluang untuk mengembangkan industri, mengoptimalkan potensi lokal, dan memperluas kesempatan kerja. Namun, komitmen melalui LOI tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui tahapan persiapan, perizinan, dan realisasi proyek agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.

PATI – Moh Setyadi resmi mengemban tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati melalui mekanisme Pengganti Antarwaktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Jumat (25/9/2026), ia mendapat pesan agar senantiasa menjaga amanah dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin. Moh Setyadi menggantikan Riyanto, anggota DPRD dari Partai Golongan Karya yang meninggal dunia pada 16 April 2026.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, yang hadir dalam agenda tersebut, menegaskan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

“Jabatan ini adalah sarana pengabdian, bukan hanya kedudukan semata,” ujar Chandra.

Menurutnya, anggota DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, pelaksanaan fungsi pengawasan, hingga penyerapan aspirasi masyarakat.

Karena itu, ia berharap Moh Setyadi dapat menjalankan tugas secara optimal, terbuka terhadap masukan masyarakat, serta ikut menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga Kabupaten Pati.

“Anggota dewan harus mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami berbagai persoalan yang ada, serta ikut memberikan solusi yang nyata dan bermanfaat,” tegasnya.

Sementara itu, Moh Setyadi menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian yang telah dilakukan almarhum Riyanto. Ia juga memohon dukungan dan doa masyarakat agar dapat menjalankan tanggung jawab barunya dengan baik.

“Kami siap melanjutkan perjuangan H Riyanto. Kami mohon doa masyarakat agar bisa amanah dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Pati,” ungkap Moh Setyadi.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa pergantian antarwaktu tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang berlaku. Ia juga meminta Moh Setyadi segera menyesuaikan diri dengan tugas kedewanan, termasuk penempatan pada komisi maupun alat kelengkapan DPRD yang sebelumnya dijalankan oleh anggota yang digantikan.

Dalam kesempatan yang sama, Chandra turut menyampaikan penghormatan atas pengabdian almarhum Riyanto selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum serta berharap keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan.

Chandra menambahkan, keberlanjutan keanggotaan DPRD melalui mekanisme PAW diharapkan dapat menjaga kelancaran pelaksanaan fungsi legislatif sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati.

Ia pun mengingatkan agar sumpah dan janji yang telah diucapkan tidak berhenti sebagai seremoni pelantikan, tetapi menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas untuk masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati, pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Pati, serta pimpinan dan perwakilan partai politik.

Dengan dilantiknya Moh Setyadi, diharapkan pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Pati untuk sisa masa jabatan 2024–2029 dapat terus berjalan, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

PATI – Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati terus diperketat. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Cluwak, Jumat (25/9/2026) dini hari, mulai pukul 03.00 WIB.

Dalam peninjauan tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kualitas bahan pangan, penggunaan air untuk memasak, hingga pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyediaan makanan bagi anak-anak penerima manfaat MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan.

Enam lokasi yang dikunjungi meliputi SPPG Ngablak 1, SPPG Ngablak 2, SPPG Sumur 1, SPPG Sumur 2, SPPG Ngawen, serta SPPG Ngablak yang berada di Dukuh Kramat.

Chandra melakukan sidak bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Pati, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Pati.

Soroti Penyortiran Bahan Pangan

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah proses penyortiran bahan makanan sebelum diolah. Di lokasi peninjauan, Chandra mendapati jeruk dengan kondisi kulit yang telah berubah warna menjadi kehitaman.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena bahan pangan yang tidak ditangani dengan baik berpotensi memicu kontaminasi silang terhadap bahan makanan lainnya.

“Tadi jeruknya kita ketahui banyak yang warnanya sudah agak hitam. Walaupun mungkin kalau dibuka masih layak untuk dimakan, kotoran itu bisa mengontaminasi makanan yang lain,” tegas Chandra.

Ia meminta setiap pengelola SPPG memastikan bahan pangan yang diterima, disimpan, dan diolah telah melalui pemeriksaan yang memadai. Pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap pembelian, tetapi harus dilakukan hingga proses makanan siap didistribusikan kepada penerima manfaat.

Chandra juga mengingatkan mitra penyedia agar tidak menjadikan harga murah sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memilih pemasok. Kualitas dan keamanan bahan pangan harus tetap menjadi prioritas.

“Kepada mitra-mitra SPPG, berikan yang terbaik buat putra-putri kita. Jangan sampai mengambil supplier-supplier yang murah, karena ini menjadi salah satu faktor pemicu masalah keracunan di SPPG,” ujarnya.

Pengelolaan IPAL dan Standar Dapur Jadi Evaluasi

Selain bahan pangan, pengelolaan limbah dapur turut menjadi perhatian dalam sidak tersebut. Pada beberapa lokasi, fasilitas IPAL dinilai belum berfungsi optimal karena saluran pembuangan belum dilengkapi grease trap atau penyaring lemak.

Kondisi itu berpotensi menyebabkan sisa minyak dan lemak dari aktivitas memasak terbawa ke saluran pembuangan, sehingga perlu segera dievaluasi untuk mencegah dampak terhadap lingkungan sekitar.

“IPAL ini berdampak langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi komplain-komplain dari masyarakat,” kata Chandra.

Penggunaan air untuk memasak yang belum memenuhi standar SNI juga menjadi catatan dalam peninjauan. Temuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap fasilitas dan prosedur yang diterapkan oleh masing-masing SPPG.

Chandra menegaskan, seluruh pengelola harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Pengaturan alur keluar-masuk makanan, area pemorsian, ruang pendinginan, hingga pemisahan gudang basah dan gudang kering perlu diperhatikan secara konsisten.

“SOP harus dijalankan sepenuhnya. Kami harapkan Kepala SPPG se-Kabupaten Pati terus memperhatikan SOP-SOP yang ada di BGN. Kalau ini dilakukan, potensi keracunan bisa diminimalisasi,” tuturnya.

SPPG Dukuh Kramat Jadi Rujukan

Di tengah sejumlah catatan evaluasi, Chandra juga menemukan SPPG di Dukuh Kramat, Desa Ngablak, yang dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan operasional.

Penataan fasilitas dapur, termasuk penggunaan lantai epoxy, menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dan dinilai dapat dijadikan referensi bagi pengelola SPPG lainnya di Kabupaten Pati.

“Yang pertama tadi di Ngablak, SPPG-nya sudah memenuhi standar dan bagus secara tempatnya. Itu juga bisa menjadi rujukan SPPG-SPPG di Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Pemkab Pati berencana melanjutkan pengawasan secara berkala untuk memastikan setiap SPPG menjalankan operasional sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan terkait kualitas maupun kelayakan makanan MBG.

Menurut Chandra, laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan penelusuran agar sumber masalah dapat diketahui dan langkah penanganan bisa ditentukan secara tepat.

“Sidak-sidak ini akan terus kami lakukan dalam upaya pencegahan keracunan ataupun untuk mencegah adanya makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kami ingin program ini benar-benar bisa bermanfaat bagi anak-anak kita,” tegasnya.

Hasil Laboratorium Dugaan Keracunan Gembong Masih Berproses

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Luky Pratugas Narimo, menyampaikan perkembangan pemeriksaan laboratorium terkait dugaan kejadian keracunan dalam program MBG di Kecamatan Gembong.

Ia menjelaskan, pemeriksaan parameter mikrobiologi telah selesai dilakukan. Sementara itu, pemeriksaan parameter kimia masih berlangsung.

“Hasilnya sedang kami serahkan ke RSUD R.A.A. Soewondo untuk dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi klinik. Setelah seluruh hasil keluar, termasuk parameter kimia, akan kami serahkan kepada Satgas MBG untuk menjadi acuan kebijakan selanjutnya,” jelas Luky.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Satgas MBG dalam menentukan langkah selanjutnya terkait penanganan dugaan kejadian tersebut.

Melalui pengawasan langsung dan evaluasi berkelanjutan, Pemkab Pati menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pengelolaan limbah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBG yang aman, layak konsumsi, serta memberikan manfaat bagi anak-anak penerima program di Kabupaten Pati.

PATI – Penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan desa menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Pati. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen dalam menjalankan amanah masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Sosialisasi Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (24/9/2026).

Menurut Chandra, integritas bukan sekadar prinsip dalam menjalankan pemerintahan, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan dari tingkat desa.

Ia menilai Program Jaksa Garda Desa menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat pendampingan dan pengawasan, sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam mengelola pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan desa yang mapan, Kabupaten Pati nantinya akan menjadi baik, maju, makmur, dan sejahtera,” ujar Chandra.

Ia menambahkan, berbagai program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat desa membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah desa, BPD, dan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan program juga harus dilakukan secara terbuka agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Soroti Pilkades di 61 Desa

Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut menyoroti pentingnya menjaga integritas menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di 61 desa di Kabupaten Pati.

Ia berharap proses demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung dengan baik dan melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar praktik politik uang tidak menjadi bagian dari proses pemilihan.

Menurutnya, pemimpin desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, integritas perlu menjadi landasan sejak proses pemilihan hingga pelaksanaan tugas pemerintahan.

Chandra juga mendorong pemerintah desa agar tidak ragu menyampaikan aspirasi, kendala, maupun persoalan yang dihadapi. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terbuka, berbagai permasalahan diharapkan dapat dibahas serta dicarikan solusi bersama.

Perkuat Pengawasan, Dorong Pembangunan Desa

Pemkab Pati berkomitmen mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pelaksanaan program-program prioritas di tingkat desa.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sosialisasi tersebut diikuti camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Pati, anggota BPD, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Pati, serta perwakilan perangkat desa terkait.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan koordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendampingan serta pengawasan di tingkat desa.

Melalui penguatan integritas dan tata kelola yang baik, pembangunan desa diharapkan semakin terarah, kepercayaan masyarakat terjaga, dan manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih luas oleh warga Kabupaten Pati.

PATI – Integritas bukan sekadar slogan, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menghadiri Awarding Ceremony Kampanye Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Pati 2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (23/9/2026).

Menurut Chandra, kampanye antikorupsi melalui karya video pendek menjadi salah satu cara untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia menilai, era keterbukaan membuat aktivitas pemerintahan semakin mudah dipantau oleh masyarakat, media maupun lembaga sosial. Mulai dari penggunaan anggaran hingga kualitas pelayanan publik menjadi bagian yang dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat.

“Sekarang ini adalah masa keterbukaan. Semua orang bisa memantau dan melihat anggaran serta apa yang kita lakukan sebagai pejabat dan pimpinan di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak alergi terhadap kritik maupun aduan masyarakat. Sebaliknya, setiap masukan perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan.

Chandra menegaskan, tanggung jawab menjaga integritas melekat pada seluruh aparatur, mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, camat hingga bupati.

Ia mengingatkan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah merupakan amanah masyarakat. Penggunaannya harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Jabatan adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Pemkab Pati, lanjut Chandra, juga terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pendampingan dan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia berharap penguatan integritas tidak berhenti pada kegiatan kampanye atau seremoni semata. Nilai-nilai antikorupsi harus diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak baik. Setiap aduan harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan pemerintah semakin baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Kampanye Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Pati 2026 telah berlangsung sejak April hingga September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan perangkat daerah dan peserta lomba yang terbagi dalam tiga kategori.

Dalam acara tersebut, turut ditayangkan sejumlah video kampanye antikorupsi sekaligus dilakukan penyerahan penghargaan kepada para pemenang.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Pati mendorong pesan antikorupsi tidak hanya disampaikan melalui aturan dan imbauan, tetapi juga dikemas secara kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat.

Harapannya, semangat membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas dapat tumbuh menjadi budaya bersama—dimulai dari aparatur dan bermuara pada pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

PATI – Di tengah musim kemarau yang masih berdampak di sejumlah wilayah, bantuan air bersih kembali bergerak menyasar warga Kabupaten Pati. Sebanyak 100 tangki air bersih disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di desa-desa yang terdampak kekeringan.

Bantuan tersebut secara simbolis dilepas oleh Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Rabu (23/9/2026).

Bantuan air bersih ini merupakan dukungan dari PT. BPR Bank Daerah Pati melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Selanjutnya, air bersih akan didistribusikan ke sejumlah desa yang membutuhkan.

Chandra menyampaikan apresiasi atas kepedulian Bank Daerah Pati yang turut hadir membantu masyarakat di tengah kondisi kekeringan.

“Terima kasih atas partisipasi PT. BPR Bank Daerah Pati dalam membantu masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Chandra.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam meringankan dampak kekeringan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau.

“Semoga bantuan ini bisa meringankan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi desa-desa yang terdampak kekeringan,” harapnya.

Pelepasan bantuan turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati serta Direktur PT. BPR Bank Daerah Pati.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian bersama dalam menghadapi dampak kekeringan di Kabupaten Pati.

PATI – Penanganan terhadap ratusan siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati terus dikebut. Pemerintah Kabupaten Pati bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh kebutuhan penanganan medis korban akan ditanggung melalui kolaborasi kedua pihak.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Trenggono saat bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau langsung kondisi para korban yang masih menjalani perawatan di Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya, Kamis (10/9/2026).

“Yang jelas semua akan ditangani, baik dari BGN maupun dari Pemkab. Jadi tidak ada masalah untuk biayanya, akan ditanggung semua oleh BGN maupun Pemkab,” ujar Trenggono saat ditemui di KSH Pati.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati hingga pukul 13.00 WIB, tercatat 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 orang masih menjalani rawat inap di empat rumah sakit, sementara 154 orang tercatat menjalani rawat jalan.

Trenggono mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Pati turun langsung untuk memastikan penanganan terhadap para korban berjalan cepat. Ia juga menyebut kondisi pasien yang ditemuinya relatif membaik.

“Dengan adanya kejadian fatal keracunan makanan ini, saya bersama dengan Plt Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai sore hari ini masih ada pasien yang dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi segera pulih, tidak ada yang mengkhawatirkan,” katanya.

SPPG Gembong 1 Disuspend

Seiring penanganan para korban, BGN juga mengambil langkah terhadap SPPG Gembong 1. Operasional SPPG tersebut untuk sementara dibekukan atau dikenai suspend sambil dilakukan evaluasi menyeluruh.

Menurut Trenggono, pemberian sanksi mempertimbangkan tingkat kejadian serta evaluasi terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan makanan.

Ia menjelaskan, mekanisme suspend terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari suspend ringan selama 10 hari, suspend sedang 20 hari, hingga suspend berat selama 30 hari. Dalam kondisi tertentu, sanksi dapat berujung pada penghentian operasional secara permanen.

“Kalau suspend bagi yang korbannya di atas 100 itu masuk kategori yang sudah berat, itu pasti. Apalagi nanti kalau dapurnya juga jelek, kami suspend permanen,” tegasnya.

Tak berhenti di Pati, BGN juga akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur SPPG di berbagai daerah. Pemeriksaan akan dilakukan baik melalui pemantauan secara virtual maupun kunjungan langsung ke lokasi.

“Kami terus akan mengecek secara detail ke dapur-dapur. Kami akan melakukan pengecekan secara virtual maupun kunjungan ke dapur-dapur supaya betul-betul makanan bisa disiapkan dengan baik,” jelas Trenggono.

Pemkab Pati Siapkan Audit 172 Dapur SPPG

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa langkah Pemkab menetapkan penanganan sebagai KLB sejak awal ditujukan untuk mempercepat pelayanan kesehatan bagi warga yang mengalami keluhan.

Menurut Chandra, aspek keselamatan dan kesehatan para siswa menjadi prioritas utama. Status tersebut juga diharapkan membuat keluarga tidak ragu membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala.

“Kami mengutamakan masalah pelayanan kesehatan dan keselamatan nyawa anak-anak didik kita. Makanya sejak awal kami sampaikan seperti itu, agar bisa kami tangani secara langsung dan cepat,” kata Chandra.

Ia memastikan persoalan pembiayaan telah dikoordinasikan bersama BGN. Pemkab Pati terlebih dahulu memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan tanpa hambatan, sedangkan pembiayaan penanganan korban akan ditanggung melalui kolaborasi pemerintah daerah dan BGN.

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh BGN, terkait biaya pengobatan nanti ditanggung BGN bersama Pemkab,” ujarnya.

Tak hanya menangani korban, Pemkab Pati juga menyiapkan langkah evaluasi terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayahnya.

Mulai pekan depan, sekitar 172 dapur SPPG di Kabupaten Pati akan diperiksa secara langsung. Pemeriksaan akan melibatkan Pemkab Pati, Dinas Kesehatan, Kodim, Polresta, serta unsur Forkopimda lainnya.

“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat,” tegas Chandra.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi fasilitas dapur, tetapi juga akan melihat kesesuaian kapasitas produksi dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Chandra menekankan, kapasitas dapur menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar proses penyediaan makanan tidak melebihi kemampuan fasilitas yang tersedia.

“Jangan sampai dapur kecil dipaksakan mengelola 2.500 sampai 3.000 porsi. Kami akan evaluasi dan merekomendasikan hasilnya kepada BGN. Keputusan akhirnya tetap berada di BGN,” tuturnya.

Tinjau Korban hingga Dapur SPPG

Dalam kunjungan tersebut, Trenggono bersama Chandra tidak hanya mendatangi sejumlah rumah sakit untuk melihat kondisi korban. Keduanya juga meninjau langsung SPPG Gembong 1 yang menjadi lokasi produksi menu MBG yang dikonsumsi para penerima manfaat.

Kunjungan turut diikuti jajaran Pemkab Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, serta unsur Forkopimda.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan korban berjalan cepat sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa dapat dicegah.