PATI – Komitmen investasi senilai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan menjadi peluang besar bagi Kabupaten Pati untuk memperluas kesempatan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan, komitmen tersebut akan terus dikawal agar tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi berlanjut menjadi investasi nyata yang dirasakan masyarakat.

Upaya mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja itu mengantarkan Chandra meraih penghargaan kategori Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja dalam ajang detikJateng-Jogja Awards 2026. Penghargaan diserahkan di Nusantara Ballroom, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis, Batang, Jawa Tengah, Jumat (23/10/2026).

Bagi Pemerintah Kabupaten Pati, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat upaya mendatangkan investor sekaligus memastikan peluang investasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama melalui terbukanya kesempatan kerja.

“Investasi akan terus kami kawal, tidak hanya sekadar Letter of Intent (LoI) ataupun nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Tentunya, investasi ini diharapkan dapat membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Chandra seusai menerima penghargaan.

Delapan Perusahaan Siapkan Komitmen Investasi

Komitmen investasi senilai Rp12,6 triliun tersebut dihimpun melalui Pati Business Forum 2026. Delapan perusahaan menyatakan minat untuk menanamkan modal di Kabupaten Pati pada 2027.

Nilai investasi yang besar ini membuka peluang pengembangan usaha dan perluasan aktivitas industri. Jika terealisasi, investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, memperluas kesempatan berusaha, serta memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal.

Namun, realisasi menjadi kunci utama agar potensi tersebut benar-benar memberikan dampak. Karena itu, Chandra menekankan pentingnya pendampingan dan komunikasi berkelanjutan dengan para investor.

“Kami berharap masuknya investasi di Kabupaten Pati juga mendukung perekonomian daerah agar semakin maju,” katanya.

Pemkab Pati pun terus berupaya memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan investor, mendorong kemudahan perizinan, serta menjajaki pengembangan sektor industri dan potensi unggulan daerah.

Langkah tersebut diarahkan untuk membangun iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, dan memperkuat daya tarik Kabupaten Pati sebagai tujuan investasi.

Penghargaan Jadi Dorongan Perkuat Iklim Usaha

Penghargaan kategori Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja diberikan atas upaya Chandra dalam mendorong masuknya investasi melalui fasilitasi investor, dukungan perizinan, serta pengembangan peluang usaha di Kabupaten Pati.

Ajang detikJateng-Jogja Awards 2026 mengangkat tema Jawa Tengah Gerbang Investasi Indonesia: Sinergi Pemerintah, Investor, dan Kawasan Industri Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.

Selain pemberian penghargaan, kegiatan tersebut menghadirkan Forum Investasi Jawa Tengah yang membahas potensi dan peluang investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan KEK Budi Santoso hadir mewakili Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjadi pembicara, sedangkan Kapolda Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan hadir sebagai narasumber tamu.

Investasi Jawa Tengah Tumbuh, Peluang Kerja Terbuka

Besarnya peluang investasi di daerah juga tercermin dari capaian Provinsi Jawa Tengah. Realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp88,50 triliun, meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penyerapan sekitar 326 ribu tenaga kerja.

Capaian tersebut menunjukkan peran strategis investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Pati, komitmen investasi yang telah dihimpun menjadi peluang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan minat investasi berlanjut ke tahap realisasi, membuka kebutuhan tenaga kerja, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan pengawalan investasi, perbaikan iklim usaha, dan sinergi bersama dunia industri, Pemkab Pati berharap semakin banyak peluang kerja tercipta sehingga masyarakat setempat dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati agar menjaga integritas, mengedepankan transparansi, dan tidak mempertontonkan kemewahan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Pesan tegas tersebut disampaikan Chandra saat melantik 79 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya mengisi kekosongan jabatan sekaligus menyegarkan birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih optimal.

Chandra menegaskan, setiap jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi, bekerja secara profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja nyata.

“Sekarang ini harus berubah, selalu saya bicarakan. Semua serba transparan. Tetap jaga integritas sebagai ASN. Kami harapkan jangan ada flexing pejabat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum baik,” tegasnya.

Menurut Chandra, sikap dan perilaku aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu cerminan kualitas pemerintahan. Karena itu, pejabat publik diharapkan mampu menunjukkan keteladanan, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Perkuat Integritas, Gandeng KPK untuk Pendampingan

Selain mengingatkan pentingnya menjaga etika sebagai pejabat publik, Chandra juga mendorong penguatan integritas melalui pendampingan dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendampingan tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemkab selalu mengundang KPK ke Pati untuk pendampingan. Semua untuk kepentingan masyarakat Pati, semua unsur, kepala desa, camat, kepala OPD. Intinya kami ingin meningkatkan integritas,” ungkapnya.

Ia berharap para pejabat yang baru menerima amanah mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Profesionalisme, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap keputusan maupun kebijakan yang diambil.

“Kita punya tujuan sama, memberikan pengabdian kepada masyarakat Pati,” ujar Chandra.

Isi Kekosongan Jabatan, Segarkan Birokrasi

Pelantikan 79 pejabat administrator dan pengawas ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong sekaligus mendukung penyegaran organisasi pemerintahan daerah.

Chandra menjelaskan, proses pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan telah dijadwalkan sebelumnya agar kesinambungan pelayanan publik tetap terjaga.

“Banyak kekosongan, ini memang sudah dijadwalkan. Banyak yang kosong dan juga bagian dari penyegaran,” jelasnya.

Para pejabat yang dilantik menempati berbagai posisi strategis, mulai dari camat, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, kepala seksi, kepala subbagian, hingga kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Sejumlah pejabat yang dilantik sebagai camat antara lain Eko Purwantoro sebagai Camat Juwana, Eko Budi Santosa sebagai Camat Gabus, Taufan Wicaksono sebagai Camat Jaken, Ponco Arianto sebagai Camat Sukolilo, dan Udi Harsilo Nugroho sebagai Camat Winong.

Selanjutnya, Mimpi Arde Area dipercaya sebagai Camat Pucakwangi, Wahyu Wuriyanto sebagai Camat Pati, Bambang Setyo Utomo sebagai Camat Tambakromo, Sugiharto sebagai Camat Kayen, Muhammad Roni sebagai Camat Tlogowungu, serta Bisma Susila Utama sebagai Camat Cluwak.

Melalui pengisian jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati berharap kinerja birokrasi semakin efektif, koordinasi antarlembaga semakin kuat, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Chandra menegaskan, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari jabatan yang disandang, tetapi dari integritas, tanggung jawab, serta kontribusi nyata yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Pati.

PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati agar menjaga integritas, mengedepankan transparansi, dan tidak mempertontonkan kemewahan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Pesan tegas tersebut disampaikan Chandra saat melantik 79 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya mengisi kekosongan jabatan sekaligus menyegarkan birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih optimal.

Chandra menegaskan, setiap jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi, bekerja secara profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja nyata.

“Sekarang ini harus berubah, selalu saya bicarakan. Semua serba transparan. Tetap jaga integritas sebagai ASN. Kami harapkan jangan ada flexing pejabat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum baik,” tegasnya.

Menurut Chandra, sikap dan perilaku aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu cerminan kualitas pemerintahan. Karena itu, pejabat publik diharapkan mampu menunjukkan keteladanan, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Perkuat Integritas, Gandeng KPK untuk Pendampingan

Selain mengingatkan pentingnya menjaga etika sebagai pejabat publik, Chandra juga mendorong penguatan integritas melalui pendampingan dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendampingan tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemkab selalu mengundang KPK ke Pati untuk pendampingan. Semua untuk kepentingan masyarakat Pati, semua unsur, kepala desa, camat, kepala OPD. Intinya kami ingin meningkatkan integritas,” ungkapnya.

Ia berharap para pejabat yang baru menerima amanah mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Profesionalisme, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap keputusan maupun kebijakan yang diambil.

“Kita punya tujuan sama, memberikan pengabdian kepada masyarakat Pati,” ujar Chandra.

Isi Kekosongan Jabatan, Segarkan Birokrasi

Pelantikan 79 pejabat administrator dan pengawas ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong sekaligus mendukung penyegaran organisasi pemerintahan daerah.

Chandra menjelaskan, proses pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan telah dijadwalkan sebelumnya agar kesinambungan pelayanan publik tetap terjaga.

“Banyak kekosongan, ini memang sudah dijadwalkan. Banyak yang kosong dan juga bagian dari penyegaran,” jelasnya.

Para pejabat yang dilantik menempati berbagai posisi strategis, mulai dari camat, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, kepala seksi, kepala subbagian, hingga kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Sejumlah pejabat yang dilantik sebagai camat antara lain Eko Purwantoro sebagai Camat Juwana, Eko Budi Santosa sebagai Camat Gabus, Taufan Wicaksono sebagai Camat Jaken, Ponco Arianto sebagai Camat Sukolilo, dan Udi Harsilo Nugroho sebagai Camat Winong.

Selanjutnya, Mimpi Arde Area dipercaya sebagai Camat Pucakwangi, Wahyu Wuriyanto sebagai Camat Pati, Bambang Setyo Utomo sebagai Camat Tambakromo, Sugiharto sebagai Camat Kayen, Muhammad Roni sebagai Camat Tlogowungu, serta Bisma Susila Utama sebagai Camat Cluwak.

Melalui pengisian jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati berharap kinerja birokrasi semakin efektif, koordinasi antarlembaga semakin kuat, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Chandra menegaskan, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari jabatan yang disandang, tetapi dari integritas, tanggung jawab, serta kontribusi nyata yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Pati.

PATI – Pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Pati diminta tidak berhenti pada pedagang kecil. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan, penindakan harus menelusuri rantai distribusi hingga ke pemasok agar peredaran rokok tanpa cukai dapat ditekan secara lebih efektif.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri pemusnahan sekitar 1,37 juta batang rokok ilegal dengan nilai mencapai Rp1 miliar di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini dilaksanakan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Cukai Kudus.

Menurut Chandra, penanganan rokok ilegal perlu dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan langkah persuasif kepada pedagang kecil, sekaligus memperkuat penindakan terhadap pihak yang memasok barang tersebut.

“Kalau dari warung, nanti kita cari pemasoknya. Kalau yang kita tindak warung-warung kecil, kasihan,” ujarnya.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Satpol PP serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, meningkatkan pengawasan dan menelusuri jalur distribusi rokok ilegal di wilayah Pati.

Chandra juga mendorong pendekatan preventif melalui sosialisasi dan pemasangan stiker imbauan di warung-warung. Dengan begitu, pedagang diharapkan memahami ketentuan peredaran rokok yang berlaku dan tidak terjerat pelanggaran akibat kurangnya informasi.

Jaga Penerimaan Cukai dan DBHCHT

Selain menekan peredaran rokok ilegal, Chandra menyoroti pentingnya menjaga penerimaan cukai yang turut berpengaruh terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi daerah.

Ia berharap alokasi DBHCHT Kabupaten Pati pada 2027 dapat kembali seperti 2025. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai.

Chandra turut meminta agar Pemerintah Kabupaten Pati dilibatkan dalam kegiatan pemberantasan rokok ilegal berikutnya, sehingga upaya pengawasan dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Untuk menggambarkan potensi perputaran ekonomi di sektor perikanan, ia menyinggung aktivitas ratusan kapal besar yang beroperasi di wilayah Pati. Berdasarkan perkiraannya, terdapat sekitar 800 kapal berukuran di atas 30 gross tonnage (GT), dengan kebutuhan perbekalan rokok yang diperkirakan mencapai Rp250 juta per kapal. Jika dikalkulasikan, nilainya mencapai sekitar Rp200 miliar.

Selain itu, terdapat sekitar 2.000 kapal berukuran di bawah 30 GT. Gambaran tersebut menjadi salah satu perhatian dalam melihat potensi peredaran produk tembakau dan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan cukai.

Bea Cukai Tekankan Sinergi dan Penegakan Hukum

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Cukai Kudus, Nur Rusydi, menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan lintas sektor. Pendekatan humanis tetap diutamakan, namun penegakan hukum harus dilakukan apabila pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana.

“Pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan bersama. Kami mengedepankan pendekatan humanis, tetapi untuk pelanggaran pidana tetap diperlukan penegakan hukum,” ujarnya.

Nur Rusydi menjelaskan, rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan barang hasil penindakan di wilayah Kabupaten Pati. Barang tersebut diketahui didistribusikan di Pati, bukan diproduksi di wilayah setempat.

Adapun wilayah pengawasan Bea Cukai Kudus meliputi lima kabupaten. Hingga 30 September 2026, hasil penindakan di wilayah pengawasan tersebut mencapai sekitar 22 juta batang rokok ilegal.

Pemusnahan dilakukan dengan membakar barang bukti hingga tidak lagi berbentuk dan tidak dapat diedarkan kembali. Langkah ini menjadi bagian dari penegakan ketentuan cukai sekaligus upaya melindungi penerimaan negara.

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kepala Bea Cukai Kudus Nur Rusydi, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), unsur Forkopimda, jajaran OPD terkait, serta tamu undangan lainnya.

Melalui penguatan pengawasan, sosialisasi, dan penindakan yang menyasar rantai distribusi, Pemerintah Kabupaten Pati berharap peredaran rokok ilegal dapat ditekan tanpa mengesampingkan pendekatan humanis kepada masyarakat kecil.

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan PT Djarum untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat, mulai dari hunian layak, krisis air bersih, hingga penghijauan. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, berharap kemitraan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) tersebut dapat memberikan dampak yang semakin nyata bagi kesejahteraan warga.

Harapan itu disampaikan Chandra dalam penyerahan simbolis bantuan 12 unit rumah layak huni dari CSR PT Djarum di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/10/2026).

Menurut Chandra, kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha perlu terus dikembangkan agar tidak berhenti pada pembangunan rumah, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya RTLH. Mungkin ada kerja sama lain, seperti desalinasi air, karena kami sering mengalami kekeringan,” ungkapnya.

Teknologi desalinasi dinilai berpotensi menjadi salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya di kawasan pesisir yang menghadapi keterbatasan sumber air tawar.

Chandra juga berharap PT Djarum dapat meningkatkan dukungan terhadap program pembangunan rumah layak huni pada tahun mendatang. Ia menilai kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pati masih cukup besar, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk yang hampir mencapai 1,4 juta jiwa.

Dengan 401 desa dan 65 kelurahan, masih terdapat warga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan, mulai dari bangunan berbahan bambu hingga bagian rumah yang harus ditambal menggunakan kardus.

“Kondisi seperti ini masih kita temui. Karena itu, kami berharap dukungan untuk masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

Tak hanya berfokus pada persoalan sosial dan lingkungan, Chandra turut mendorong PT Djarum mempertimbangkan peluang pengembangan usaha di sejumlah wilayah Kabupaten Pati, termasuk Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo.

Menurutnya, investasi dan pengembangan kegiatan usaha berpotensi membuka lapangan kerja baru, memperkuat perekonomian lokal, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia juga mengusulkan dukungan penambahan bibit tanaman untuk penghijauan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian, kolaborasi antara Pemkab Pati dan PT Djarum diharapkan dapat menjangkau berbagai sektor strategis, mulai dari perbaikan hunian, penyediaan air bersih, hingga pelestarian lingkungan.

Djarum Bangun 500 Rumah di Jawa Tengah pada 2026

Pada kesempatan yang sama, General Manager Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto, menjelaskan bahwa bantuan rumah layak huni dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing keluarga penerima.

Rumah bagi keluarga dengan anggota hingga lima orang umumnya dilengkapi dua kamar tidur. Sementara itu, keluarga dengan jumlah anggota lebih besar dapat memperoleh rumah dengan tiga kamar tidur.

“Mohon maaf baru dua belas, tetapi yang utama bukan hanya kemampuan, melainkan kemauan,” kata Achmad.

Sepanjang 2026, PT Djarum membangun 500 unit rumah di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Program tersebut menjangkau Kabupaten Kudus, Brebes, Wonogiri, Rembang, Pati, Kabupaten Semarang, Temanggung, serta Kota Salatiga.

Perusahaan juga merencanakan pembangunan 500 unit rumah tambahan pada 2027. Rencana tersebut membuka peluang bagi perluasan manfaat program perumahan, termasuk bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Pati.

Dari total 12 unit bantuan yang diserahkan di Pati, tujuh unit diperuntukkan bagi warga Kecamatan Tlogowungu dan lima unit bagi warga Kecamatan Sukolilo.

Pembangunan rumah menggunakan material seperti bata ringan atau hebel, rangka atap baja ringan, fasilitas sanitasi, dan dapur. Rumah dirancang untuk memiliki masa pakai sekitar 10–15 tahun, dengan perkiraan biaya pembangunan Rp70 juta untuk tipe dua kamar tidur dan sekitar Rp80 juta untuk tipe tiga kamar tidur.

Besaran biaya renovasi dapat berbeda sesuai kondisi bangunan yang sudah ada. PT Djarum juga menyatakan akan mengevaluasi peluang pemberian bantuan tambahan pada tahun mendatang.

Selain program perumahan, perusahaan membuka peluang kontribusi dalam kegiatan lain, termasuk penghijauan, restorasi lahan, dan penanganan persoalan air. Dukungan terhadap pembongkaran bangunan lama juga dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), 12 keluarga penerima manfaat, serta tamu undangan lainnya.

Pemkab Pati berharap kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dapat terus diperkuat agar program tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya menghadirkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

PATI – Status kependudukan tak menjadi penghalang bagi Rifki (22), pemuda yang tengah berjuang melawan radang otak dan menjalani perawatan di RSUD RAA Soewondo Pati. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, memastikan pasien tetap mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi kesehatannya, meski tercatat memiliki KTP Blitar.

Kepastian tersebut disampaikan Chandra saat menjenguk Rifki di RSUD RAA Soewondo Pati, Selasa (20/10/2026). Dalam kunjungan itu, ia juga memastikan kemungkinan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas penanganan lebih lanjut apabila kondisi pasien membutuhkan perawatan lanjutan.

“Walaupun seperti itu, tetap kita tangani,” tegas Chandra.

Menurutnya, kondisi Rifki cukup serius lantaran penyakit yang dideritanya telah berlangsung cukup lama dan menyerang bagian otak. Saat ini, tim medis masih melakukan observasi untuk memantau perkembangan kondisi pasien sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Radang otaknya sudah lumayan besar. Semoga bisa ditangani di Rumah Sakit Soewondo. Kalau tidak bisa, nanti kita rujuk ke Rumah Sakit Kariadi,” ujarnya.

Kisah Rifki menjadi perhatian setelah pemerintah daerah menerima laporan dari masyarakat mengenai kondisinya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Rifki diketahui tinggal bersama neneknya di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

Kondisi kesehatannya dilaporkan memburuk hingga tidak sadarkan diri saat berada di rumah sang nenek. Di tengah situasi tersebut, upaya penanganan medis terus dilakukan agar pasien memperoleh perawatan sesuai kebutuhan klinisnya.

Plt Direktur RSUD RAA Soewondo Pati menjelaskan, kondisi Rifki hingga saat ini masih belum menunjukkan perubahan berarti dan pasien belum sadarkan diri. Tim medis terus memantau perkembangan kesehatannya serta mengevaluasi respons terhadap pengobatan yang telah diberikan.

Apabila kondisi pasien belum menunjukkan kemajuan yang diharapkan, pihak rumah sakit akan mengupayakan rujukan ke RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai kebutuhan medis.

“Pasien mulai tidak sadarkan diri ketika berada di rumah neneknya di Pati. Saat ini, kami terus memantau kondisinya dan mengevaluasi respons terhadap pengobatan yang diberikan,” jelasnya.

Diketahui, Rifki saat ini tidak bekerja dan sudah tidak bersekolah. Kondisi tersebut membuat perhatian terhadap penanganan kesehatannya menjadi semakin penting, terutama karena ia tinggal bersama neneknya setelah kehilangan kedua orang tuanya.

Pemerintah Kabupaten Pati terus mengupayakan agar Rifki mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kondisi yang dihadapi. Langkah penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi tim medis, termasuk kemungkinan rujukan apabila diperlukan.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati, serta Plt Direktur RSUD RAA Soewondo Pati.

PATI – Kabupaten Pati menyimpan beragam potensi wisata yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong pembenahan destinasi, penguatan promosi, hingga penyusunan paket wisata terjangkau yang ramah bagi pelajar dan keluarga.

Langkah itu disampaikan Chandra dalam kegiatan Promosi Branding Wonderful Indonesia Melalui Penguatan Konten yang berlangsung di Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Minggu (18/10/2026).

Menurut Chandra, pengembangan pariwisata daerah perlu dilakukan secara serius agar masyarakat semakin tertarik menikmati destinasi lokal. Selain menghadirkan pilihan rekreasi yang dekat dan terjangkau, sektor pariwisata juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian warga.

“Pariwisata Pati perlu dibangkitkan. Dengan ekonomi masyarakat yang sudah baik, otomatis hiburannya adalah ke tempat-tempat wisata,” ujar Chandra.

Ia menilai, Pati memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata lokal dengan konsep yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan pengunjung. Salah satu upaya yang disiapkan adalah menghadirkan paket wisata hemat yang memungkinkan masyarakat menikmati sejumlah destinasi tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Chandra bahkan memperkirakan wisata di Pati dapat dikemas dengan anggaran sekitar Rp150 ribu untuk menikmati perjalanan, berwisata, sekaligus bersantap.

“Kalau wisata di Pati, paling seratus lima puluh ribu sudah cukup, muter-muter, makan kenyang. Anaknya senang, orang tua tidak terbebani,” katanya.

### Goa Pancur dan Goa Wareh Berpeluang Masuk Paket Wisata Pelajar

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna membahas penyusunan paket wisata edukatif bagi pelajar. Skema ini diharapkan dapat menjadi alternatif kegiatan pembelajaran di luar kelas sekaligus mengenalkan kekayaan wisata daerah kepada generasi muda.

Sejumlah destinasi yang berpotensi dikembangkan dalam program tersebut antara lain Goa Pancur dan Goa Wareh. Kedua lokasi itu dinilai memiliki daya tarik yang dapat dioptimalkan melalui penataan kawasan dan pengemasan pengalaman wisata yang lebih menarik.

Chandra menegaskan, pengembangan destinasi tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam. Kenyamanan pengunjung, fasilitas pendukung, serta tampilan kawasan juga perlu mendapat perhatian agar wisatawan memiliki alasan untuk datang dan kembali berkunjung.

“Kawasan wisata harus kita tata supaya lebih menarik. Goa Pancur sudah kita upayakan, termasuk pengerukan bendung di kawasan tersebut. Namun, penataannya masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Pemkab Pati juga berencana menambah dukungan anggaran melalui perubahan APBD untuk menunjang pengembangan kawasan Goa Pancur. Selain itu, Chandra berharap adanya dukungan dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Elvita Nursanti dan Kementerian Pariwisata, terutama untuk memperbaiki gerbang kawasan agar lebih menarik dan dapat menjadi salah satu titik favorit pengunjung untuk berfoto.

### Infrastruktur dan Promosi Jadi Kunci Pengembangan Wisata

Di sisi lain, Chandra menyebut kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Pati mulai menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut menjadi peluang yang perlu ditindaklanjuti melalui promosi yang lebih kuat dan pembenahan fasilitas secara bertahap.

Menurutnya, pengembangan pariwisata juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Hasil panen jagung, ketela, dan berbagai komoditas pertanian lainnya diharapkan dapat menopang aktivitas ekonomi warga, termasuk sektor usaha yang tumbuh di sekitar kawasan wisata.

Karena itu, pengembangan destinasi perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Kehadiran wisatawan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha kuliner, pedagang, dan sektor ekonomi lokal lainnya.

Tak kalah penting, Pemkab Pati tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas, termasuk perbaikan jalan menuju kawasan wisata. Akses yang semakin baik diharapkan dapat memudahkan perjalanan pengunjung sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“Insya Allah semua infrastruktur Kabupaten Pati akan kita tuntaskan, karena infrastruktur yang baik akan membuat roda perekonomian berjalan baik,” tegas Chandra.

Kegiatan Promosi Branding Wonderful Indonesia Melalui Penguatan Konten tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Elvita Nursanti, Ketua DPRD Kabupaten Pati, anggota DPRD Kabupaten Pati, perwakilan Kementerian Pariwisata, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati, Camat Kayen, serta perangkat desa setempat.

Melalui penguatan promosi, penataan destinasi, paket wisata yang terjangkau, dan dukungan infrastruktur, Kabupaten Pati diharapkan mampu menghadirkan pengalaman berwisata yang semakin menarik sekaligus menjadikan potensi wisata lokal sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

PATI – Kontingen Kabupaten Pati mendapat tantangan besar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026. Tak sekadar mempertahankan prestasi, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memasang target lebih tinggi, yakni menembus tiga besar setelah pada gelaran sebelumnya Pati berhasil menduduki peringkat keempat.

Target tersebut disampaikan Chandra saat melepas hampir 400 atlet, pelatih, dan ofisial Kontingen Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (17/10/2026). Para atlet dijadwalkan berlaga di kawasan Semarang Raya pada 25–31 Oktober 2026.

Chandra menegaskan, capaian pada Porprov sebelumnya harus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi. Dengan persiapan yang telah dijalani, ia berharap seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan membawa nama Kabupaten Pati ke posisi yang lebih membanggakan.

“Seb sebelumnya empat besar, ini harus naik,” tegas Chandra di hadapan para atlet dan pelatih.

Ia mengingatkan bahwa perjuangan dalam ajang olahraga tidak semata-mata diukur dari jumlah medali maupun besaran bonus yang diterima. Lebih dari itu, Porprov menjadi momentum bagi atlet untuk menguji hasil latihan, menambah pengalaman bertanding, serta membangun karakter melalui disiplin dan sportivitas.

“Ini bukan hanya soal nominal uang untuk juara. Di sini tempat kalian terus menimba ilmu dan memperjuangkan apa yang sudah kalian latih selama ini,” ujarnya.

Menurut Chandra, prestasi di tingkat provinsi harus menjadi pijakan untuk melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di level nasional. Karena itu, ia meminta seluruh anggota kontingen menjaga kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, dan memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan.

Bonus Atlet Disiapkan, Prestasi Jadi Prioritas

Dukungan terhadap perjuangan atlet juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati. Chandra mengapresiasi peran para pelatih dan DPRD Kabupaten Pati dalam mendukung persiapan kontingen, termasuk penyediaan anggaran bonus bagi atlet berprestasi.

Ia menyebutkan, anggaran bonus telah disiapkan dengan mempertimbangkan capaian pada Porprov sebelumnya. Jika Kontingen Pati mampu meningkatkan posisi menjadi peringkat kedua atau ketiga, besaran bonus akan disesuaikan dengan hasil yang diraih.

Sementara itu, bonus untuk peraih medali emas masih ditetapkan sebesar Rp50 juta, sama seperti empat tahun lalu. Chandra juga membuka peluang penambahan bonus sepanjang terdapat usulan yang memungkinkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau infrastruktur jalan sudah baik semua, uangnya akan kita gunakan untuk olahraga, pendidikan, dan kesehatan,” ungkapnya.

Chandra berharap dukungan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi atlet untuk berjuang maksimal. Ia menekankan bahwa keberhasilan kontingen bukan hanya tentang pencapaian individu, melainkan juga kebanggaan bersama masyarakat Kabupaten Pati.

“Urusan olahraga ini tidak hanya untuk kemenangan, tapi tentang sportivitas dan kekompakan antartim. Harapannya, atlet-atlet ini kembali membawa emas untuk masyarakat Kabupaten Pati,” tuturnya.

Empat Bulan Pemusatan Latihan, Rp7,5 Miliar Disiapkan untuk Bonus

Ketua KONI Kabupaten Pati, Sutarto Oenthersa, melaporkan bahwa para atlet dan pelatih telah menjalani pemusatan latihan daerah selama empat bulan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov XVII Jawa Tengah 2026.

Total biaya persiapan kontingen mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan atlet dan pelatih, mulai dari uang saku, konsumsi, transportasi, hingga seragam kontingen.

Selain anggaran persiapan, KONI Pati juga menyiapkan dana bonus atlet hingga Rp7,5 miliar. Besaran tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap perjuangan para atlet yang nantinya berhasil meraih prestasi dalam kompetisi.

Dengan persiapan tersebut, Kontingen Pati diharapkan mampu tampil kompetitif dan merealisasikan target tiga besar di tingkat Jawa Tengah.

Di sisi lain, Chandra mengingatkan seluruh atlet agar tidak mengabaikan kondisi fisik selama pertandingan. Istirahat yang cukup, menjaga pola hidup sehat, dan menghindari kebiasaan begadang menjadi hal penting agar stamina tetap terjaga sepanjang kompetisi, terlebih di tengah kondisi musim flu A.

Ia juga menyatakan akan hadir langsung di Semarang untuk memberikan dukungan kepada atlet-atlet Pati yang bertanding.

Pelepasan kontingen tersebut turut dihadiri Kapolresta Pati, Dandim 0718/Pati, Dewan Penyantun KONI Pati, Ketua Kontingen beserta jajaran, pengurus KONI Kabupaten Pati, serta tamu undangan lainnya.

Dengan semangat kebersamaan, dukungan anggaran, dan persiapan yang telah dilakukan, Kontingen Kabupaten Pati kini bersiap menjawab tantangan untuk melampaui capaian sebelumnya sekaligus mengharumkan nama daerah di panggung olahraga Jawa Tengah.

PATI – Kabupaten Pati membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru melalui komitmen investasi senilai sekitar Rp12,6 triliun yang direncanakan masuk pada 2027. Komitmen tersebut mengemuka dalam Pati Business Forum 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Senin malam (28/9/2026), melalui penandatanganan Letter of Intent (LOI) bersama sejumlah perusahaan.

Nilai investasi tersebut mencakup beragam sektor strategis, mulai dari pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy), pembangkit listrik tenaga surya (solar farm), pelabuhan dan perikanan, industri tekstil, penerangan jalan, hingga industri barang berbahan kulit.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa komitmen tersebut menjadi salah satu peluang untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

Menurut Chandra, Pati Business Forum menjadi wadah pertemuan pemerintah daerah dengan pelaku usaha untuk menjajaki kerja sama dan mengembangkan potensi ekonomi Kabupaten Pati.

“Total LOI yang akan kami tanda tangani dengan beberapa perusahaan sekitar Rp12,6 triliun. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Investasi tetap mengalir dan luar biasa di Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Pengolahan Sampah Jadi Energi Masuk dalam Rencana Investasi

Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam rencana investasi tersebut adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik. Persoalan sampah dinilai membutuhkan penanganan berkelanjutan, seiring besarnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari di Kabupaten Pati.

Chandra menyebut timbulan sampah di Pati mencapai sekitar 697 ton per hari. Kondisi ini membuka peluang penerapan teknologi pengolahan sampah yang tidak hanya membantu mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menghasilkan energi.

“Dari sekitar Rp12,6 triliun tadi, nilai investasi yang tertinggi bidangnya waste to energy. Pati setiap hari menghasilkan di atas 500 ton sampah per hari. Ini problem yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Rencana investasi di sektor ini melibatkan PT Sinergi Enviro Solution dan PT Sichuan Energy Development, dengan arah pengembangan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Selain sektor pengelolaan sampah, PT Sino Textile Group turut masuk dalam rencana investasi sektor solar farm, sedangkan PT Lensa Patria Energi berencana mengembangkan sektor pelabuhan dan perikanan, termasuk fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) serta industri pengolahan ikan.

Potensi Perikanan Jadi Peluang Pengembangan Industri

Sektor perikanan juga menjadi salah satu potensi yang ditawarkan Kabupaten Pati kepada investor. Ketersediaan armada penangkapan ikan dan hasil perikanan dinilai dapat mendukung pengembangan industri pengolahan serta fasilitas penyimpanan hasil laut.

Chandra menyebut terdapat sekitar 800 kapal berukuran di atas 30 GT dan sekitar 2.500 kapal berukuran di bawah 30 GT yang tercatat di Pati.

“Pati punya potensi perikanan yang sangat besar. Kapal di atas 30 GT yang tercatat sekitar 800 unit, sedangkan kapal di bawah 30 GT sekitar 2.500 unit. Ini potensi yang bisa dikembangkan investor,” tuturnya.

Di sektor lain, komitmen investasi juga datang dari PT Sinergi Infra Hijau untuk penerangan jalan. Sementara itu, PT Quanda Industrial Indonesia, PT Putrajaya Sakti Samudera, dan PT RBJ Outdoor Products masuk dalam daftar perusahaan yang terkait dengan pengembangan industri barang dari kulit.

Investasi Diharapkan Membuka Lapangan Kerja Baru

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi diharapkan memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Chandra menyampaikan bahwa berdasarkan peninjauannya ke sejumlah perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Pati, proporsi tenaga kerja lokal disebut mencapai sekitar 90 persen.

Ia berharap perkembangan investasi pada 2027 dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, seiring kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

“Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja perempuan. Laki-laki pun pastinya terserap untuk lapangan pekerjaan pada 2027,” katanya.

Untuk mendukung realisasi investasi, Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik serta Satgas Percepatan Investasi. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu investor memperoleh informasi, mengatasi kendala administrasi, dan mengawal proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan kawal perizinannya supaya memudahkan Anda berinvestasi di Kabupaten Pati. Kalau ada kesulitan tentang perizinan, bisa langsung datang ke Pendopo Kabupaten Pati. Kami siap melayani,” tegasnya.

Kawasan Industri dan Energi Terbarukan Jadi Peluang Berikutnya

Peluang investasi di Pati tidak hanya terbatas pada proyek yang masuk dalam LOI. Chandra juga menyebut potensi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah dengan luas yang diperkirakan mencapai sekitar 5.600 hektare.

Pemerintah daerah turut membuka peluang investasi berbasis komoditas lokal, seperti industri garam, pengolahan hasil pertanian, serta pengembangan energi terbarukan melalui pemanfaatan jagung dan ketela sebagai bahan baku industri.

Keberadaan perkebunan jagung, ketela, dan tebu, serta dua pabrik gula di Pati, dinilai dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri yang menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

“Kami membutuhkan industri-industri yang bisa tumbuh di Kabupaten Pati. Salah satunya industri garam, termasuk industri yang mendukung kemandirian energi seperti bioetanol,” ujar Chandra.

Pati Business Forum 2026 turut mempertemukan pemerintah daerah dengan perbankan, asosiasi dunia usaha, serta investor dari dalam dan luar negeri. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Pati menyampaikan apresiasi kepada Bank Jateng dan para pelaku usaha yang telah menjajaki peluang kerja sama investasi.

Sejumlah unsur yang hadir meliputi perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kepala daerah dari kabupaten tetangga, Forkopimda Kabupaten Pati, jajaran organisasi perangkat daerah, Bank Jateng, serta perwakilan Kadin, Apindo, HIPMI, dan berbagai asosiasi usaha.

Perwakilan perusahaan, termasuk PT Sichuan Energy Development dan PT Sinergi Enviro Solution, juga mengikuti forum tersebut.

Dengan beragam sektor yang masuk dalam penjajakan investasi, Kabupaten Pati memiliki peluang untuk mengembangkan industri, mengoptimalkan potensi lokal, dan memperluas kesempatan kerja. Namun, komitmen melalui LOI tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui tahapan persiapan, perizinan, dan realisasi proyek agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.

PATI – Moh Setyadi resmi mengemban tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati melalui mekanisme Pengganti Antarwaktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Jumat (25/9/2026), ia mendapat pesan agar senantiasa menjaga amanah dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin. Moh Setyadi menggantikan Riyanto, anggota DPRD dari Partai Golongan Karya yang meninggal dunia pada 16 April 2026.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, yang hadir dalam agenda tersebut, menegaskan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

“Jabatan ini adalah sarana pengabdian, bukan hanya kedudukan semata,” ujar Chandra.

Menurutnya, anggota DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, pelaksanaan fungsi pengawasan, hingga penyerapan aspirasi masyarakat.

Karena itu, ia berharap Moh Setyadi dapat menjalankan tugas secara optimal, terbuka terhadap masukan masyarakat, serta ikut menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga Kabupaten Pati.

“Anggota dewan harus mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami berbagai persoalan yang ada, serta ikut memberikan solusi yang nyata dan bermanfaat,” tegasnya.

Sementara itu, Moh Setyadi menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian yang telah dilakukan almarhum Riyanto. Ia juga memohon dukungan dan doa masyarakat agar dapat menjalankan tanggung jawab barunya dengan baik.

“Kami siap melanjutkan perjuangan H Riyanto. Kami mohon doa masyarakat agar bisa amanah dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Pati,” ungkap Moh Setyadi.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa pergantian antarwaktu tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang berlaku. Ia juga meminta Moh Setyadi segera menyesuaikan diri dengan tugas kedewanan, termasuk penempatan pada komisi maupun alat kelengkapan DPRD yang sebelumnya dijalankan oleh anggota yang digantikan.

Dalam kesempatan yang sama, Chandra turut menyampaikan penghormatan atas pengabdian almarhum Riyanto selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum serta berharap keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan.

Chandra menambahkan, keberlanjutan keanggotaan DPRD melalui mekanisme PAW diharapkan dapat menjaga kelancaran pelaksanaan fungsi legislatif sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati.

Ia pun mengingatkan agar sumpah dan janji yang telah diucapkan tidak berhenti sebagai seremoni pelantikan, tetapi menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas untuk masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati, pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Pati, serta pimpinan dan perwakilan partai politik.

Dengan dilantiknya Moh Setyadi, diharapkan pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Pati untuk sisa masa jabatan 2024–2029 dapat terus berjalan, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.