PATI, 22 Februari 2026 — Upaya Pemerintah Kabupaten Pati mengatasi kelangkaan anak ayam pedaging (DOC FS Broiler) akhirnya membuahkan hasil. Melalui rapat koordinasi strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha perunggasan, disepakati distribusi rutin sebanyak 1.000 box DOC per minggu khusus untuk peternak mandiri di wilayah Pantura, termasuk Kabupaten Pati.

Rapat yang digelar di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Pati tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, serta dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, perwakilan Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU), Dinas terkait, hingga komunitas peternak mandiri.

Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi peternak yang selama hampir dua tahun terakhir menghadapi tekanan berat akibat kelangkaan DOC dan lonjakan harga. Dari sebelumnya sekitar Rp5.000 per ekor, harga DOC melonjak hingga Rp8.000 bahkan Rp10.000, sehingga membebani biaya produksi secara signifikan.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengungkapkan bahwa kebutuhan DOC di Kabupaten Pati mencapai sekitar 33 juta ekor setiap tahun dengan siklus pemeliharaan lima hingga tujuh kali. Kondisi kelangkaan pasokan membuat sebagian peternak terpaksa menunda produksi, yang berpotensi memengaruhi pasokan ayam dan stabilitas pangan masyarakat.

“Ini bagian dari upaya kita menjaga ketahanan pangan daerah. Dengan adanya kepastian distribusi 1.000 box DOC per minggu, kami berharap produksi peternak kembali berjalan normal dan harga ayam tetap stabil,” tegas Chandra.

Sementara itu, Direktur Jenderal PKH Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa kesepakatan distribusi tersebut merupakan hasil koordinasi antara peternak mandiri yang tergabung dalam Persaudaraan Peternak Mandiri Pati (PPMP) dengan perusahaan pembibitan unggas yang tergabung dalam GPPU.

“Distribusi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil peternak mandiri dan menjaga kesinambungan produksi unggas di daerah,” ujarnya.

Kelangkaan DOC sendiri dipengaruhi oleh pengaturan populasi indukan ayam pembibit secara nasional serta dominasi distribusi oleh perusahaan integrator. Kondisi ini membuat peternak mandiri membutuhkan dukungan dan kepastian akses pasokan agar tetap bisa bersaing.

Selain memastikan distribusi berjalan sesuai komitmen, Pemkab Pati juga menyiapkan langkah lanjutan, mulai dari pendataan kebutuhan peternak per siklus, skema pembelian kolektif, hingga rencana pengembangan unit penetasan lokal (hatchery) dan penguatan koperasi peternak sebagai penyerap hasil produksi.

Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mengatasi krisis pasokan saat ini, tetapi juga memperkuat kemandirian sektor peternakan unggas di Kabupaten Pati dalam jangka panjang.

Dengan sinergi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, optimisme pun tumbuh bahwa sektor perunggasan Pati akan kembali stabil dan mampu menopang kebutuhan protein hewani masyarakat secara berkelanjutan.