SEMARANG, 30 Maret 2026 — Komitmen membangun pemerintahan bersih ditegaskan secara kolektif oleh para kepala daerah se-Jawa Tengah. Bertempat di Grhadhika Bhakti Praja, Risma Ardhi Chandra bersama jajaran pimpinan DPRD se-Jateng menandatangani Pakta Integritas dalam rangkaian pembukaan Dialog Antikorupsi, Senin (30/3).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya memperkuat budaya integritas sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam forum tersebut, para pimpinan daerah bersepakat menjalankan roda pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Mereka juga menegaskan komitmen untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta aktif melakukan pencegahan di lingkungan masing-masing.

Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa pakta integritas ini bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen nyata yang harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan administratif kami untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan,” tegasnya.

Tak hanya itu, pengelolaan APBD dan proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi sorotan utama. Seluruh proses ditegaskan harus berlangsung secara efisien, terbuka, dan bebas dari praktik-praktik yang melanggar hukum.

Pakta tersebut juga secara tegas melarang segala bentuk suap, gratifikasi, hingga pemerasan, termasuk dalam proses promosi, rotasi, dan rekrutmen ASN. Penguatan pengawasan internal pun menjadi bagian penting dalam mencegah potensi tindak pidana korupsi.

Para kepala daerah bahkan menyatakan kesiapan untuk melaporkan setiap indikasi KKN serta menerima sanksi apabila melanggar komitmen yang telah disepakati.

Sementara itu, Ahmad Luthfi mengingatkan agar penandatanganan pakta integritas tidak berhenti sebagai formalitas belaka.

“Saya tidak menolerir praktik korupsi. Siapa pun yang melanggar, itu tanggung jawab pribadi, bukan institusi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi, baik secara preemtif maupun preventif, di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Dengan diikuti 35 kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota, forum ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan integritas aparatur sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan di Jawa Tengah.