PATI, 18 Januari 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, saat memimpin konferensi pers penanganan bencana banjir bersama Forkopimda dan jajaran terkait di Pendopo Kabupaten Pati.

Bupati Sudewo menegaskan bahwa penanganan banjir dilakukan secara serius dan terukur, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

“Saya menangani bencana banjir ini secara sungguh-sungguh agar seluruh warga terdampak mendapatkan pelayanan dasar, mulai dari makanan, sandang, air bersih, layanan kesehatan, hingga penanganan pascabanjir berupa pembersihan lumpur,” tegasnya.

Ia menyampaikan, seluruh langkah penanganan telah dirancang secara detail melalui kerja tim yang terorganisir agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Sebagai bentuk solidaritas internal, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pati turut bergotong royong melalui penggalangan iuran. Dana sebesar Rp691 juta yang sebelumnya disiapkan untuk membantu daerah lain kini dialokasikan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Kabupaten Pati.

“Kabupaten Pati juga mengalami bencana. Maka, dengan memohon maaf, dana yang semula akan disumbangkan ke daerah lain kami gunakan untuk membantu warga Pati sendiri,” ujar Sudewo.

Tak hanya ASN, Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan bencana.

“Semua ASN bergerak total. Tenaga kesehatan harus siaga di posko-posko, guru-guru juga ikut membantu meskipun wilayahnya tidak terdampak. Kami juga mengimbau pihak swasta dan para pengusaha untuk berpartisipasi dalam dukungan logistik,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sudewo menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari, terhitung sejak 9 hingga 23 Januari 2026. Banjir tercatat berdampak pada 12 kecamatan dan 136 desa, dengan 61.606 warga terdampak, 20.194 rumah terendam, serta dua korban jiwa meninggal dunia. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, mencakup sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Pati telah melakukan rapat koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, instansi vertikal, Baznas, PMI, PLN, dan unsur lainnya.

“Kami sepakat penanganan bencana harus terorganisir dan terkoordinasi agar seluruh warga terdampak terlayani dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih,” ungkapnya.

Untuk memastikan efektivitas penanganan, Pemkab Pati membentuk tim khusus yang menangani dapur umum, distribusi logistik, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, pembersihan lumpur, hingga penanganan infrastruktur darurat.

“Pelayanan dasar menjadi prioritas utama, mulai dari keselamatan, makan, kesehatan, hingga kebersihan lingkungan. Semua sudah ada penanggung jawabnya,” tegas Sudewo.

Sementara itu, untuk perbaikan infrastruktur berskala besar dan permanen, Pemkab Pati akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Penanganan infrastruktur besar dan permanen akan kami koordinasikan dengan BNPB, Kementerian PUPR, dan kementerian terkait agar pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan,” pungkasnya.