PATI — Pemerintah Kabupaten Pati kembali mengambil langkah strategis dalam penanganan bencana. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, secara resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Alam menyusul kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan intensif.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0062 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Sabtu (24/1/2026). Perpanjangan status tanggap darurat berlaku mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026, mencakup bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta angin puting beliung di wilayah Kabupaten Pati.

Plt Bupati Pati menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai landasan hukum agar seluruh upaya penanganan bencana dapat terus berjalan cepat, terkoordinasi, dan terpadu lintas sektor.

“Perpanjangan status tanggap darurat ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk bergerak lebih cepat dan solid dalam menangani dampak bencana yang masih terjadi,” ujar Risma Ardhi Chandra saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menegaskan, penetapan durasi status tanggap darurat bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi berdasarkan kondisi riil di lapangan. Pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan untuk kembali memperpanjang ataupun mengakhiri status tersebut lebih cepat apabila situasi telah terkendali.

“Status ini tidak kaku. Bisa saja kami perpanjang kembali, atau justru kami perpendek, tergantung hasil evaluasi dan kebutuhan penanganan di lapangan,” tegasnya.

Dengan perpanjangan status ini, Pemkab Pati berharap seluruh proses penanganan bencana—mulai dari layanan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar warga, hingga pemulihan pascabencana—dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga memastikan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh elemen terkait demi mempercepat pemulihan di Kabupaten Pati.