PATI – Pemerintah Kabupaten Pati resmi mengukuhkan 242 Kepala UPTD Satuan Pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (2/6/2026). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis untuk mengakhiri kekosongan jabatan kepala sekolah yang selama ini terjadi di sejumlah satuan pendidikan.

Pengukuhan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Pati memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kehadiran ratusan kepala sekolah baru ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Asisten Administrasi Umum Setda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKPSDM, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Ketua Dewan Pendidikan, serta para kepala satuan pendidikan yang menerima penugasan.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa promosi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan publik sekaligus menghadirkan penyegaran dalam sistem kerja.

“Sebanyak 242 kepala satuan pendidikan hari ini resmi dikukuhkan untuk mengemban amanah baru dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Menurutnya, proses penempatan dilakukan secara objektif melalui berbagai pertimbangan, mulai dari aspek senioritas hingga efektivitas jarak tempuh menuju lokasi tugas. Langkah tersebut dilakukan agar para kepala sekolah dapat bekerja secara optimal dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.

Tak hanya itu, Chandra meminta seluruh kepala sekolah yang baru dikukuhkan untuk segera beradaptasi dan langsung menjalankan tugas di tempat penugasan masing-masing. Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran layanan pendidikan, terutama menjelang pengumuman kelulusan siswa SD dan SMP serta pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027.

“Saya minta seluruh kepala sekolah segera bekerja dan memastikan seluruh tahapan pendidikan berjalan lancar dengan mengedepankan integritas serta profesionalitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati juga memberikan peringatan keras terkait praktik percaloan maupun pungutan liar dalam proses promosi dan mutasi jabatan. Ia menegaskan seluruh proses pengukuhan dilakukan tanpa biaya apa pun.

“Jika ada pihak yang mengatasnamakan pengurusan jabatan dengan meminta imbalan uang atau barang, segera laporkan. Semua proses ini dilakukan secara gratis dan transparan,” katanya.

Usai pengukuhan, Pemkab Pati langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbarui data penugasan pada sistem Dapodik agar hak-hak guru dapat diproses sesuai ketentuan. Sementara itu, BKPSDM diminta mengawal pembaruan data ASN melalui sistem SI-ASN guna menjaga akurasi administrasi kepegawaian.

Menutup sambutannya, Chandra menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Ia berharap para kepala sekolah yang baru mendapat amanah mampu menjadi pemimpin yang inspiratif sekaligus motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah.

“Di tangan bapak dan ibu sekalian, masa depan generasi penerus Kabupaten Pati dipersiapkan. Jalankan amanah ini dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab,” pungkasnya.