Sugeng rawuh ing Bumi Pesantenan, papan informasi kang nyawisake kabar lan crita babagan Kabupaten Pati.

Lantik 79 Pejabat di Pati, Chandra Ingatkan ASN Tak Pamer Kemewahan

PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati agar menjaga integritas, mengedepankan transparansi, dan tidak mempertontonkan kemewahan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Pesan tegas tersebut disampaikan Chandra saat melantik 79 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya mengisi kekosongan jabatan sekaligus menyegarkan birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih optimal.

Chandra menegaskan, setiap jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi, bekerja secara profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja nyata.

“Sekarang ini harus berubah, selalu saya bicarakan. Semua serba transparan. Tetap jaga integritas sebagai ASN. Kami harapkan jangan ada flexing pejabat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum baik,” tegasnya.

Menurut Chandra, sikap dan perilaku aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu cerminan kualitas pemerintahan. Karena itu, pejabat publik diharapkan mampu menunjukkan keteladanan, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Perkuat Integritas, Gandeng KPK untuk Pendampingan

Selain mengingatkan pentingnya menjaga etika sebagai pejabat publik, Chandra juga mendorong penguatan integritas melalui pendampingan dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendampingan tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemkab selalu mengundang KPK ke Pati untuk pendampingan. Semua untuk kepentingan masyarakat Pati, semua unsur, kepala desa, camat, kepala OPD. Intinya kami ingin meningkatkan integritas,” ungkapnya.

Ia berharap para pejabat yang baru menerima amanah mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Profesionalisme, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap keputusan maupun kebijakan yang diambil.

“Kita punya tujuan sama, memberikan pengabdian kepada masyarakat Pati,” ujar Chandra.

Isi Kekosongan Jabatan, Segarkan Birokrasi

Pelantikan 79 pejabat administrator dan pengawas ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong sekaligus mendukung penyegaran organisasi pemerintahan daerah.

Chandra menjelaskan, proses pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan telah dijadwalkan sebelumnya agar kesinambungan pelayanan publik tetap terjaga.

“Banyak kekosongan, ini memang sudah dijadwalkan. Banyak yang kosong dan juga bagian dari penyegaran,” jelasnya.

Para pejabat yang dilantik menempati berbagai posisi strategis, mulai dari camat, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, kepala seksi, kepala subbagian, hingga kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Sejumlah pejabat yang dilantik sebagai camat antara lain Eko Purwantoro sebagai Camat Juwana, Eko Budi Santosa sebagai Camat Gabus, Taufan Wicaksono sebagai Camat Jaken, Ponco Arianto sebagai Camat Sukolilo, dan Udi Harsilo Nugroho sebagai Camat Winong.

Selanjutnya, Mimpi Arde Area dipercaya sebagai Camat Pucakwangi, Wahyu Wuriyanto sebagai Camat Pati, Bambang Setyo Utomo sebagai Camat Tambakromo, Sugiharto sebagai Camat Kayen, Muhammad Roni sebagai Camat Tlogowungu, serta Bisma Susila Utama sebagai Camat Cluwak.

Melalui pengisian jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati berharap kinerja birokrasi semakin efektif, koordinasi antarlembaga semakin kuat, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Chandra menegaskan, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari jabatan yang disandang, tetapi dari integritas, tanggung jawab, serta kontribusi nyata yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Pati.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *