PATI – Pemerintah Kabupaten Pati terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia. Hal itu ditegaskan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (6/6/2026).

Mengusung tema “Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan para lansia di Kabupaten Pati.

Acara tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala Sentra Margo Laras Pati Kementerian Sosial RI, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati, jajaran perangkat daerah, direktur rumah sakit, kepala puskesmas se-Kabupaten Pati, tenaga kesehatan, serta ratusan lansia yang turut memeriahkan kegiatan.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Pati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan inovasi layanan kesehatan berupa operasional Puskesmas pada sore hari. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk para lansia.

“Kami sedang mempersiapkan tambahan layanan Puskesmas pada sore hari di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau masyarakat,” ujar Chandra.

Tak hanya fokus pada layanan kesehatan, peringatan HLUN ke-30 juga menjadi ajang penyaluran bantuan sosial. Pada kesempatan itu, Kepala Sentra Margo Laras Pati secara simbolis menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada Pemerintah Kabupaten Pati.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan Orang Dengan HIV (ODHIV), hingga peserta Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati.

Selain seremoni, rangkaian kegiatan HLUN tahun ini juga diisi dengan berbagai aksi sosial dan layanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat. Mulai dari donor darah, operasi katarak gratis, hingga layanan terapi kesehatan yang mendapat antusiasme tinggi dari warga.

“Kami ingin peringatan Hari Lansia tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, berbagai layanan kesehatan kami hadirkan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup warga,” jelas Chandra.

Melalui penguatan layanan kesehatan dan dukungan sosial yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pati berharap para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, produktif, dan mandiri. Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Pati yang semakin sejahtera dan berdaya.

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati resmi mengukuhkan 242 Kepala UPTD Satuan Pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (2/6/2026). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis untuk mengakhiri kekosongan jabatan kepala sekolah yang selama ini terjadi di sejumlah satuan pendidikan.

Pengukuhan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Pati memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kehadiran ratusan kepala sekolah baru ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Asisten Administrasi Umum Setda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKPSDM, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Ketua Dewan Pendidikan, serta para kepala satuan pendidikan yang menerima penugasan.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa promosi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan publik sekaligus menghadirkan penyegaran dalam sistem kerja.

“Sebanyak 242 kepala satuan pendidikan hari ini resmi dikukuhkan untuk mengemban amanah baru dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Menurutnya, proses penempatan dilakukan secara objektif melalui berbagai pertimbangan, mulai dari aspek senioritas hingga efektivitas jarak tempuh menuju lokasi tugas. Langkah tersebut dilakukan agar para kepala sekolah dapat bekerja secara optimal dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.

Tak hanya itu, Chandra meminta seluruh kepala sekolah yang baru dikukuhkan untuk segera beradaptasi dan langsung menjalankan tugas di tempat penugasan masing-masing. Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran layanan pendidikan, terutama menjelang pengumuman kelulusan siswa SD dan SMP serta pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027.

“Saya minta seluruh kepala sekolah segera bekerja dan memastikan seluruh tahapan pendidikan berjalan lancar dengan mengedepankan integritas serta profesionalitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati juga memberikan peringatan keras terkait praktik percaloan maupun pungutan liar dalam proses promosi dan mutasi jabatan. Ia menegaskan seluruh proses pengukuhan dilakukan tanpa biaya apa pun.

“Jika ada pihak yang mengatasnamakan pengurusan jabatan dengan meminta imbalan uang atau barang, segera laporkan. Semua proses ini dilakukan secara gratis dan transparan,” katanya.

Usai pengukuhan, Pemkab Pati langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbarui data penugasan pada sistem Dapodik agar hak-hak guru dapat diproses sesuai ketentuan. Sementara itu, BKPSDM diminta mengawal pembaruan data ASN melalui sistem SI-ASN guna menjaga akurasi administrasi kepegawaian.

Menutup sambutannya, Chandra menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Ia berharap para kepala sekolah yang baru mendapat amanah mampu menjadi pemimpin yang inspiratif sekaligus motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah.

“Di tangan bapak dan ibu sekalian, masa depan generasi penerus Kabupaten Pati dipersiapkan. Jalankan amanah ini dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab,” pungkasnya.

PATI, 3 Mei 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati mengambil sikap tegas terkait persoalan yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tlogowungu. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar izin operasional pesantren tersebut dicabut secara permanen.

Pernyataan itu disampaikan Chandra saat menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam rapat koordinasi di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Pati, Minggu (3/5). Pertemuan tersebut difokuskan untuk memastikan langkah penanganan sekaligus perlindungan bagi para santri terdampak.

“Bu Menteri juga sedang menindaklanjuti usulan pencabutan izin ke pemerintah pusat. Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di pondok pesantren lain,” tegas Chandra.

Sebagai langkah awal, operasional penerimaan peserta didik baru di pesantren tersebut dipastikan telah dihentikan. Pemkab menilai penghentian aktivitas penerimaan santri baru menjadi bagian dari upaya pengamanan situasi sembari menunggu proses evaluasi menyeluruh.

“Untuk saat ini pondok sudah ditutup dan tidak lagi menerima siswa baru,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan hak pendidikan para santri tetap terpenuhi. Untuk siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, proses ujian tetap berlangsung sesuai jadwal dengan pengawasan ketat dari pihak terkait.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, menjelaskan bahwa siswa kelas 1 hingga kelas 5 diberikan dua alternatif pembelajaran.

“Mereka bisa mengikuti pembelajaran daring atau dipindahkan ke madrasah lain yang telah disiapkan,” jelasnya.

Perhatian khusus juga diberikan kepada 48 santri yatim piatu yang berada di lingkungan pondok tersebut. Pemkab bersama sejumlah yayasan sosial di wilayah Pati dan Kajen telah berkoordinasi untuk menyiapkan penanganan lanjutan, termasuk pendampingan pendidikan dan psikososial.

Di sisi penegakan hukum, Kabag Ops Polresta Pati AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata mengungkapkan bahwa penetapan tersangka telah dilakukan sejak 28 April 2026. Tahapan berikutnya adalah pemanggilan resmi terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain langkah hukum, Pemkab Pati juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan pondok pesantren oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran lintas sektor, mulai dari Kementerian Agama Kabupaten Pati, DPRD, Dinsos P3AKB, Polresta Pati, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menandai keseriusan bersama dalam menangani persoalan ini secara komprehensif.

PATI, 2 Mei 2026 — Suasana berbeda terasa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Pati. Alih-alih sekadar seremoni, malam itu justru dipenuhi nuansa budaya lewat pagelaran wayang kulit yang digelar di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Sabtu (2/5).

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, hadir langsung menyaksikan pertunjukan tersebut sekaligus memberikan apresiasi atas upaya mengangkat budaya lokal dalam dunia pendidikan. Baginya, Hardiknas bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga momentum menanamkan kecintaan terhadap warisan budaya daerah.

“Ini bukan sekadar hiburan, tapi bentuk nyata pendidikan karakter berbasis budaya,” tegasnya.

Chandra menilai, seni tradisional seperti wayang kulit memiliki peran penting dalam membangun identitas generasi muda. Ia mengingatkan bahwa tanpa upaya pelestarian yang serius, kekayaan budaya daerah bisa perlahan menghilang ditelan zaman.

“Kalau tidak kita jaga bersama, kesenian daerah ini bisa hilang. Padahal Pati punya kekayaan budaya yang luar biasa,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai pendidikan ala Ki Hajar Dewantara dalam sistem pembelajaran masa kini. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mencetak siswa cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan berbudaya.

“Semangat ajaran Ki Hajar Dewantara harus terus kita jalankan agar generasi kita tidak hanya maju, tapi juga berkepribadian dan siap menghadapi masa depan,” imbuhnya.

Melalui peringatan Hardiknas yang dikemas dengan sentuhan budaya ini, Chandra berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Pati semakin meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional.

“Harapannya, pendidikan di Pati terus berkembang dan mampu meraih capaian yang lebih baik di level nasional,” pungkasnya.

PATI, 24 April 2026 — Suasana hangat penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Halal Bihalal dan Dialog Kamtibmas yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati di Ruang Penjawi, Jumat (24/4). Momentum ini tak sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga panggung strategis memperkuat sinergi antara ulama, pemerintah, dan aparat keamanan.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, hadir bersama Kapolresta Pati, perwakilan Kodim 0718/Pati, unsur Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, serta para tokoh agama dan masyarakat. Kehadiran lintas elemen ini menegaskan komitmen bersama menjaga kondusivitas daerah.

Dalam dialog tersebut, Plt. Bupati menegaskan bahwa situasi keamanan di Pati selama ini relatif terkendali. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas secara berkelanjutan di tengah dinamika yang terus berkembang.

“Alhamdulillah kondisi keamanan tetap terjaga, tapi kita tidak boleh lengah. Sinergi harus terus diperkuat agar Pati semakin kondusif,” ujarnya.

Tak hanya soal keamanan, ia juga memaparkan rencana percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mulai digulirkan dalam waktu dekat. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pati mengalokasikan anggaran sekitar Rp235 miliar untuk pembangunan jalan, jembatan, hingga irigasi.

Menariknya, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Pati menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kami ingin semua berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Plt. Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan umaro sebagai fondasi pembangunan. Ia berharap peran organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU terus diperkuat dalam menjaga harmoni sosial.

“Peran ulama dan umaro harus berjalan beriringan. Ini kunci menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan di Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Melalui momentum Halal Bihalal ini, Pati menunjukkan bahwa kekuatan kebersamaan—antara pemerintah, aparat, dan tokoh agama—menjadi modal utama untuk melangkah menuju daerah yang lebih aman, harmonis, dan maju.

PATI, 24 April 2026 — Semangat baru gerakan perempuan di Kabupaten Pati resmi dimulai. Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, melantik jajaran Ketua dan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pati masa bakti 2025–2030 di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (24/4).

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda penguatan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah. GOW diharapkan menjadi motor penggerak kolaborasi lintas sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan melibatkan berbagai unsur—mulai dari organisasi perempuan, hingga dukungan dari TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan—GOW Pati memiliki modal kuat untuk menjalankan program-program yang menyentuh berbagai lini kehidupan.

Ketua GOW Pati yang baru, Dwi Risma Ardhi Chandra, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ini lebih aktif dan progresif. Ia menekankan pentingnya kebersamaan sebagai kunci menghadirkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.

“Sinergi yang kita bangun ini harus mampu memberikan kontribusi konkret bagi kemajuan Kabupaten Pati,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Pati menyoroti peran vital GOW dalam mendorong pembangunan di sektor-sektor krusial seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, keterlibatan aktif perempuan akan memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berharap kepengurusan yang baru ini bisa langsung bergerak dan berkontribusi dalam menggerakkan sektor ekonomi, pendidikan, serta kesehatan di Pati,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan, sekaligus mengajak pengurus baru untuk melanjutkan bahkan meningkatkan capaian yang sudah ada.

Dengan kepengurusan baru, GOW Pati diharapkan tak hanya menjadi wadah organisasi, tetapi juga kekuatan nyata yang menghadirkan perubahan—dari pemberdayaan ekonomi perempuan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.

PATI, 23 April 2026 — Langkah menuju pembangunan desa yang lebih terarah dan tepat sasaran dimulai dari Desa Babalan, Kecamatan Gabus. Di lokasi ini, program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 resmi dicanangkan, menjadi titik awal penguatan data presisi sebagai fondasi pembangunan di Kabupaten Pati.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, hadir langsung dalam kegiatan tersebut di Balai Desa Babalan, Kamis (23/4). Ia menegaskan bahwa pembangunan desa ke depan tidak bisa lagi mengandalkan perkiraan, melainkan harus berbasis data yang valid, terukur, dan terintegrasi.

Program Desa Cantik sendiri digagas sebagai upaya memperkuat tata kelola data di tingkat desa. Dengan data yang akurat, setiap kebijakan diharapkan lebih tepat sasaran—mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.

Sepanjang April, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan di 406 desa dan kelurahan. Upaya ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah karena dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan yang lebih terukur.

“Kalau semua basis data desa bisa kita pegang dengan baik, maka arah pertumbuhan ekonomi juga bisa kita dorong lebih optimal,” ujar Risma.

Ia pun melihat program Desa Cantik bukan sekadar pilot project, melainkan model yang layak direplikasi di seluruh desa di Pati. Dengan sistem data yang rapi dan akurat, desa diharapkan mampu merancang program pembangunan yang sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk aktif berkontribusi dalam proses pendataan. Menurutnya, kualitas data sangat bergantung pada keterbukaan dan ketepatan informasi yang diberikan dari tingkat desa.

“Ini kerja bersama. Mari kita pastikan data yang disajikan benar-benar riil, bisa dipertanggungjawabkan, dan menjadi dasar kuat untuk pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan dimulainya Desa Cantik di Babalan, Kabupaten Pati menegaskan komitmennya: pembangunan tidak lagi berbasis asumsi, melainkan bertumpu pada data yang presisi dan dapat dipercaya.

PATI, 22 April 2026 — Akselerasi pembangunan desa kembali digeber. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai di Lapangan Desa Gunungpanti, Kecamatan Winong, Rabu (22/4). Tak sekadar proyek fisik, TMMD kali ini tampil sebagai gerakan kolaboratif yang langsung menyasar kebutuhan riil warga.

Fokus utama kegiatan mencakup pembangunan jalan sepanjang 950 meter, renovasi 6 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengeboran sumur pertanian, hingga pembangunan 6 titik MCK di Desa Godo. Paket lengkap ini dirancang untuk mempercepat konektivitas desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembukaan TMMD dihadiri Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Dandim 0718/Pati, Kapolresta Pati, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa pembangunan desa bukan kerja satu pihak, melainkan hasil gotong royong bersama.

Plt. Bupati Pati menegaskan, TMMD bukan sekadar program rutin, melainkan solusi nyata bagi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan. “Ini adalah bentuk kolaborasi konkret antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjawab persoalan di lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto menambahkan dimensi penting lain dalam program ini: kepedulian lingkungan. Selain pembangunan fisik, TMMD juga akan menggelar penghijauan dengan penanaman sekitar 1.000 pohon pada 2 Mei mendatang.

“Langkah ini penting untuk menjaga kawasan Pegunungan Kendeng dari potensi longsor. Jadi tidak hanya membangun, tapi juga merawat alam,” tegasnya.

Program TMMD ke-128 dijadwalkan berlangsung selama 30 hari dan ditargetkan rampung tepat waktu pada 21 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Pati optimistis, sinergi yang terjalin akan menjadi kunci keberhasilan sekaligus model pembangunan terpadu di wilayah pedesaan.

Ke depan, cakupan TMMD diharapkan semakin luas, menjangkau wilayah terpencil hingga daerah perbatasan kabupaten. Dengan begitu, pemerataan pembangunan benar-benar bisa dirasakan hingga ke titik terluar.

PATI, 21 April 2026 — Upaya melawan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Pati kini masuk fase percepatan. Pemerintah pusat dan daerah bergerak serempak dengan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis di 120 titik, menyusul tingginya angka temuan kasus yang mencapai 2.658 pada tahun sebelumnya.

Langkah ini diperkuat dengan kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI ke Balai Desa Kutoharjo, Selasa (21/4), sebagai bagian dari strategi intervensi langsung di daerah dengan beban kasus tinggi. Fokus utamanya jelas: menekan penularan yang kerap terjadi di lingkungan keluarga pasien.

“Target kami sederhana tapi penting: sebelum akhir tahun, seluruh titik sudah berjalan dan masyarakat yang terpapar bisa segera terdeteksi serta diobati,” ujar Wakil Menteri Kesehatan dalam kunjungannya.

Program ini tidak sekadar pemeriksaan biasa. Pemerintah juga menyediakan layanan lanjutan seperti foto rontgen gratis, khususnya bagi keluarga pasien, guna memastikan deteksi dini berjalan maksimal. Bagi warga yang belum terinfeksi, disiapkan terapi pencegahan, sementara pasien positif langsung masuk dalam pengobatan terkontrol.

Tak berhenti di aspek medis, penanganan TBC di Pati juga menyasar akar masalah lain: kondisi lingkungan. Rumah dengan ventilasi buruk yang berpotensi mempercepat penyebaran penyakit mulai didata untuk direnovasi. Saat ini, setidaknya 34 rumah telah masuk daftar prioritas perbaikan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pati bergerak cepat melakukan validasi ulang data pasien. Plt. Bupati Pati menegaskan bahwa seluruh data akan difinalisasi dalam waktu 10 hari ke depan agar penanganan bisa lebih tepat sasaran.

“Kami pastikan tidak ada yang terlewat. Pendataan juga mencakup keluarga pasien untuk memutus rantai penularan sejak dari rumah,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan ini berlanjut ke Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, dengan penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi penderita TBC. Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan terpadu yang menggabungkan intervensi kesehatan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Dengan kolaborasi intens antara pusat dan daerah, Pati kini menunjukkan keseriusan penuh dalam menekan laju TBC. Bukan sekadar program, tapi gerakan nyata untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit menular yang masih menjadi perhatian global.

PATI, 12 April 2026 — Nuansa hangat penuh kebersamaan terasa di Pendopo Kabupaten Pati saat Halal Bihalal Muhammadiyah digelar, Minggu (12/4). Tak sekadar tradisi tahunan, momen ini menjadi panggung penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkopimda, hingga pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati. Kehadiran lintas elemen ini mempertegas kuatnya kolaborasi dalam membangun daerah.

Dalam suasana penuh keakraban, Plt. Bupati Pati menegaskan pentingnya menjaga dan meningkatkan kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang lebih berdampak.

“Kami berharap hubungan baik ini terus diperkuat. Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan Muhammadiyah akan menjadi energi besar untuk kemajuan Pati,” ujarnya.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga menghadirkan tausiah dari Menteri Abdul Mu’ti yang mengajak seluruh elemen untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong.

“Halal bihalal ini bukan sekadar tradisi, tapi momentum untuk memperkuat komitmen bersama—bersatu, bekerja sama, dan membangun bangsa menuju Indonesia yang damai dan maju,” pesannya.

Menariknya, dalam rangkaian acara juga dilakukan peresmian gedung baru Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Muhammadiyah. Peresmian ditandai dengan penandatanganan mockup oleh Menteri Abdul Mu’ti, didampingi Plt. Bupati Pati serta Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati.

Kehadiran BLK ini diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan keterampilan masyarakat, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pati.

Lebih dari sekadar silaturahmi, Halal Bihalal ini menjadi simbol kuat bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus bergerak maju—membangun Pati dengan semangat kebersamaan dan visi yang sama.