PATI – Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati terus diperketat. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Cluwak, Jumat (25/9/2026) dini hari, mulai pukul 03.00 WIB.

Dalam peninjauan tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kualitas bahan pangan, penggunaan air untuk memasak, hingga pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyediaan makanan bagi anak-anak penerima manfaat MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan.

Enam lokasi yang dikunjungi meliputi SPPG Ngablak 1, SPPG Ngablak 2, SPPG Sumur 1, SPPG Sumur 2, SPPG Ngawen, serta SPPG Ngablak yang berada di Dukuh Kramat.

Chandra melakukan sidak bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Pati, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Pati.

Soroti Penyortiran Bahan Pangan

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah proses penyortiran bahan makanan sebelum diolah. Di lokasi peninjauan, Chandra mendapati jeruk dengan kondisi kulit yang telah berubah warna menjadi kehitaman.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena bahan pangan yang tidak ditangani dengan baik berpotensi memicu kontaminasi silang terhadap bahan makanan lainnya.

“Tadi jeruknya kita ketahui banyak yang warnanya sudah agak hitam. Walaupun mungkin kalau dibuka masih layak untuk dimakan, kotoran itu bisa mengontaminasi makanan yang lain,” tegas Chandra.

Ia meminta setiap pengelola SPPG memastikan bahan pangan yang diterima, disimpan, dan diolah telah melalui pemeriksaan yang memadai. Pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap pembelian, tetapi harus dilakukan hingga proses makanan siap didistribusikan kepada penerima manfaat.

Chandra juga mengingatkan mitra penyedia agar tidak menjadikan harga murah sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memilih pemasok. Kualitas dan keamanan bahan pangan harus tetap menjadi prioritas.

“Kepada mitra-mitra SPPG, berikan yang terbaik buat putra-putri kita. Jangan sampai mengambil supplier-supplier yang murah, karena ini menjadi salah satu faktor pemicu masalah keracunan di SPPG,” ujarnya.

Pengelolaan IPAL dan Standar Dapur Jadi Evaluasi

Selain bahan pangan, pengelolaan limbah dapur turut menjadi perhatian dalam sidak tersebut. Pada beberapa lokasi, fasilitas IPAL dinilai belum berfungsi optimal karena saluran pembuangan belum dilengkapi grease trap atau penyaring lemak.

Kondisi itu berpotensi menyebabkan sisa minyak dan lemak dari aktivitas memasak terbawa ke saluran pembuangan, sehingga perlu segera dievaluasi untuk mencegah dampak terhadap lingkungan sekitar.

“IPAL ini berdampak langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi komplain-komplain dari masyarakat,” kata Chandra.

Penggunaan air untuk memasak yang belum memenuhi standar SNI juga menjadi catatan dalam peninjauan. Temuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap fasilitas dan prosedur yang diterapkan oleh masing-masing SPPG.

Chandra menegaskan, seluruh pengelola harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Pengaturan alur keluar-masuk makanan, area pemorsian, ruang pendinginan, hingga pemisahan gudang basah dan gudang kering perlu diperhatikan secara konsisten.

“SOP harus dijalankan sepenuhnya. Kami harapkan Kepala SPPG se-Kabupaten Pati terus memperhatikan SOP-SOP yang ada di BGN. Kalau ini dilakukan, potensi keracunan bisa diminimalisasi,” tuturnya.

SPPG Dukuh Kramat Jadi Rujukan

Di tengah sejumlah catatan evaluasi, Chandra juga menemukan SPPG di Dukuh Kramat, Desa Ngablak, yang dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan operasional.

Penataan fasilitas dapur, termasuk penggunaan lantai epoxy, menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dan dinilai dapat dijadikan referensi bagi pengelola SPPG lainnya di Kabupaten Pati.

“Yang pertama tadi di Ngablak, SPPG-nya sudah memenuhi standar dan bagus secara tempatnya. Itu juga bisa menjadi rujukan SPPG-SPPG di Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Pemkab Pati berencana melanjutkan pengawasan secara berkala untuk memastikan setiap SPPG menjalankan operasional sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan terkait kualitas maupun kelayakan makanan MBG.

Menurut Chandra, laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan penelusuran agar sumber masalah dapat diketahui dan langkah penanganan bisa ditentukan secara tepat.

“Sidak-sidak ini akan terus kami lakukan dalam upaya pencegahan keracunan ataupun untuk mencegah adanya makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kami ingin program ini benar-benar bisa bermanfaat bagi anak-anak kita,” tegasnya.

Hasil Laboratorium Dugaan Keracunan Gembong Masih Berproses

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Luky Pratugas Narimo, menyampaikan perkembangan pemeriksaan laboratorium terkait dugaan kejadian keracunan dalam program MBG di Kecamatan Gembong.

Ia menjelaskan, pemeriksaan parameter mikrobiologi telah selesai dilakukan. Sementara itu, pemeriksaan parameter kimia masih berlangsung.

“Hasilnya sedang kami serahkan ke RSUD R.A.A. Soewondo untuk dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi klinik. Setelah seluruh hasil keluar, termasuk parameter kimia, akan kami serahkan kepada Satgas MBG untuk menjadi acuan kebijakan selanjutnya,” jelas Luky.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Satgas MBG dalam menentukan langkah selanjutnya terkait penanganan dugaan kejadian tersebut.

Melalui pengawasan langsung dan evaluasi berkelanjutan, Pemkab Pati menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pengelolaan limbah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBG yang aman, layak konsumsi, serta memberikan manfaat bagi anak-anak penerima program di Kabupaten Pati.

PATI – Penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan desa menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Pati. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen dalam menjalankan amanah masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Sosialisasi Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (24/9/2026).

Menurut Chandra, integritas bukan sekadar prinsip dalam menjalankan pemerintahan, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan dari tingkat desa.

Ia menilai Program Jaksa Garda Desa menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat pendampingan dan pengawasan, sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam mengelola pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan desa yang mapan, Kabupaten Pati nantinya akan menjadi baik, maju, makmur, dan sejahtera,” ujar Chandra.

Ia menambahkan, berbagai program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat desa membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah desa, BPD, dan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan program juga harus dilakukan secara terbuka agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Soroti Pilkades di 61 Desa

Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut menyoroti pentingnya menjaga integritas menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di 61 desa di Kabupaten Pati.

Ia berharap proses demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung dengan baik dan melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar praktik politik uang tidak menjadi bagian dari proses pemilihan.

Menurutnya, pemimpin desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, integritas perlu menjadi landasan sejak proses pemilihan hingga pelaksanaan tugas pemerintahan.

Chandra juga mendorong pemerintah desa agar tidak ragu menyampaikan aspirasi, kendala, maupun persoalan yang dihadapi. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terbuka, berbagai permasalahan diharapkan dapat dibahas serta dicarikan solusi bersama.

Perkuat Pengawasan, Dorong Pembangunan Desa

Pemkab Pati berkomitmen mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pelaksanaan program-program prioritas di tingkat desa.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sosialisasi tersebut diikuti camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Pati, anggota BPD, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Pati, serta perwakilan perangkat desa terkait.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan koordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendampingan serta pengawasan di tingkat desa.

Melalui penguatan integritas dan tata kelola yang baik, pembangunan desa diharapkan semakin terarah, kepercayaan masyarakat terjaga, dan manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih luas oleh warga Kabupaten Pati.

PATI – Integritas bukan sekadar slogan, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menghadiri Awarding Ceremony Kampanye Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Pati 2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (23/9/2026).

Menurut Chandra, kampanye antikorupsi melalui karya video pendek menjadi salah satu cara untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia menilai, era keterbukaan membuat aktivitas pemerintahan semakin mudah dipantau oleh masyarakat, media maupun lembaga sosial. Mulai dari penggunaan anggaran hingga kualitas pelayanan publik menjadi bagian yang dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat.

“Sekarang ini adalah masa keterbukaan. Semua orang bisa memantau dan melihat anggaran serta apa yang kita lakukan sebagai pejabat dan pimpinan di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak alergi terhadap kritik maupun aduan masyarakat. Sebaliknya, setiap masukan perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan.

Chandra menegaskan, tanggung jawab menjaga integritas melekat pada seluruh aparatur, mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, camat hingga bupati.

Ia mengingatkan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah merupakan amanah masyarakat. Penggunaannya harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Jabatan adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Pemkab Pati, lanjut Chandra, juga terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pendampingan dan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia berharap penguatan integritas tidak berhenti pada kegiatan kampanye atau seremoni semata. Nilai-nilai antikorupsi harus diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak baik. Setiap aduan harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan pemerintah semakin baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Kampanye Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Pati 2026 telah berlangsung sejak April hingga September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan perangkat daerah dan peserta lomba yang terbagi dalam tiga kategori.

Dalam acara tersebut, turut ditayangkan sejumlah video kampanye antikorupsi sekaligus dilakukan penyerahan penghargaan kepada para pemenang.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Pati mendorong pesan antikorupsi tidak hanya disampaikan melalui aturan dan imbauan, tetapi juga dikemas secara kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat.

Harapannya, semangat membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas dapat tumbuh menjadi budaya bersama—dimulai dari aparatur dan bermuara pada pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

PATI – Di tengah musim kemarau yang masih berdampak di sejumlah wilayah, bantuan air bersih kembali bergerak menyasar warga Kabupaten Pati. Sebanyak 100 tangki air bersih disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di desa-desa yang terdampak kekeringan.

Bantuan tersebut secara simbolis dilepas oleh Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Rabu (23/9/2026).

Bantuan air bersih ini merupakan dukungan dari PT. BPR Bank Daerah Pati melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Selanjutnya, air bersih akan didistribusikan ke sejumlah desa yang membutuhkan.

Chandra menyampaikan apresiasi atas kepedulian Bank Daerah Pati yang turut hadir membantu masyarakat di tengah kondisi kekeringan.

“Terima kasih atas partisipasi PT. BPR Bank Daerah Pati dalam membantu masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Chandra.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam meringankan dampak kekeringan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau.

“Semoga bantuan ini bisa meringankan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi desa-desa yang terdampak kekeringan,” harapnya.

Pelepasan bantuan turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati serta Direktur PT. BPR Bank Daerah Pati.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian bersama dalam menghadapi dampak kekeringan di Kabupaten Pati.

PATI – Penanganan terhadap ratusan siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati terus dikebut. Pemerintah Kabupaten Pati bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh kebutuhan penanganan medis korban akan ditanggung melalui kolaborasi kedua pihak.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Trenggono saat bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau langsung kondisi para korban yang masih menjalani perawatan di Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya, Kamis (10/9/2026).

“Yang jelas semua akan ditangani, baik dari BGN maupun dari Pemkab. Jadi tidak ada masalah untuk biayanya, akan ditanggung semua oleh BGN maupun Pemkab,” ujar Trenggono saat ditemui di KSH Pati.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati hingga pukul 13.00 WIB, tercatat 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 orang masih menjalani rawat inap di empat rumah sakit, sementara 154 orang tercatat menjalani rawat jalan.

Trenggono mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Pati turun langsung untuk memastikan penanganan terhadap para korban berjalan cepat. Ia juga menyebut kondisi pasien yang ditemuinya relatif membaik.

“Dengan adanya kejadian fatal keracunan makanan ini, saya bersama dengan Plt Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai sore hari ini masih ada pasien yang dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi segera pulih, tidak ada yang mengkhawatirkan,” katanya.

SPPG Gembong 1 Disuspend

Seiring penanganan para korban, BGN juga mengambil langkah terhadap SPPG Gembong 1. Operasional SPPG tersebut untuk sementara dibekukan atau dikenai suspend sambil dilakukan evaluasi menyeluruh.

Menurut Trenggono, pemberian sanksi mempertimbangkan tingkat kejadian serta evaluasi terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan makanan.

Ia menjelaskan, mekanisme suspend terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari suspend ringan selama 10 hari, suspend sedang 20 hari, hingga suspend berat selama 30 hari. Dalam kondisi tertentu, sanksi dapat berujung pada penghentian operasional secara permanen.

“Kalau suspend bagi yang korbannya di atas 100 itu masuk kategori yang sudah berat, itu pasti. Apalagi nanti kalau dapurnya juga jelek, kami suspend permanen,” tegasnya.

Tak berhenti di Pati, BGN juga akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur SPPG di berbagai daerah. Pemeriksaan akan dilakukan baik melalui pemantauan secara virtual maupun kunjungan langsung ke lokasi.

“Kami terus akan mengecek secara detail ke dapur-dapur. Kami akan melakukan pengecekan secara virtual maupun kunjungan ke dapur-dapur supaya betul-betul makanan bisa disiapkan dengan baik,” jelas Trenggono.

Pemkab Pati Siapkan Audit 172 Dapur SPPG

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa langkah Pemkab menetapkan penanganan sebagai KLB sejak awal ditujukan untuk mempercepat pelayanan kesehatan bagi warga yang mengalami keluhan.

Menurut Chandra, aspek keselamatan dan kesehatan para siswa menjadi prioritas utama. Status tersebut juga diharapkan membuat keluarga tidak ragu membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala.

“Kami mengutamakan masalah pelayanan kesehatan dan keselamatan nyawa anak-anak didik kita. Makanya sejak awal kami sampaikan seperti itu, agar bisa kami tangani secara langsung dan cepat,” kata Chandra.

Ia memastikan persoalan pembiayaan telah dikoordinasikan bersama BGN. Pemkab Pati terlebih dahulu memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan tanpa hambatan, sedangkan pembiayaan penanganan korban akan ditanggung melalui kolaborasi pemerintah daerah dan BGN.

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh BGN, terkait biaya pengobatan nanti ditanggung BGN bersama Pemkab,” ujarnya.

Tak hanya menangani korban, Pemkab Pati juga menyiapkan langkah evaluasi terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayahnya.

Mulai pekan depan, sekitar 172 dapur SPPG di Kabupaten Pati akan diperiksa secara langsung. Pemeriksaan akan melibatkan Pemkab Pati, Dinas Kesehatan, Kodim, Polresta, serta unsur Forkopimda lainnya.

“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat,” tegas Chandra.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi fasilitas dapur, tetapi juga akan melihat kesesuaian kapasitas produksi dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Chandra menekankan, kapasitas dapur menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar proses penyediaan makanan tidak melebihi kemampuan fasilitas yang tersedia.

“Jangan sampai dapur kecil dipaksakan mengelola 2.500 sampai 3.000 porsi. Kami akan evaluasi dan merekomendasikan hasilnya kepada BGN. Keputusan akhirnya tetap berada di BGN,” tuturnya.

Tinjau Korban hingga Dapur SPPG

Dalam kunjungan tersebut, Trenggono bersama Chandra tidak hanya mendatangi sejumlah rumah sakit untuk melihat kondisi korban. Keduanya juga meninjau langsung SPPG Gembong 1 yang menjadi lokasi produksi menu MBG yang dikonsumsi para penerima manfaat.

Kunjungan turut diikuti jajaran Pemkab Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, serta unsur Forkopimda.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan korban berjalan cepat sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa dapat dicegah.

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati bergerak cepat menangani kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kecamatan Gembong. Pemkab memastikan seluruh siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan mendapat penanganan medis, dengan biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah.

Jaminan tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat berada di Jakarta, Rabu (9/9/2026). Meski tengah menjalankan agenda di luar daerah, Chandra mengaku langsung memantau perkembangan penanganan begitu menerima laporan mengenai kondisi para siswa dan guru.

Chandra bahkan melakukan video call dengan sejumlah korban untuk mengetahui kondisi mereka secara langsung.

“Saya juga video call para korban dan memastikan kondisi terkini mereka. Seluruh pengobatan akan ditanggung oleh Pemkab,” kata Chandra.

Menurutnya, pemerintah daerah menempatkan keselamatan dan pemulihan para korban sebagai prioritas utama. Terlebih, kejadian tersebut telah masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dalam kondisi darurat seperti ini, Pemkab Pati menyiapkan skema pembiayaan melalui belanja tidak terduga sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kondisi yang menyangkut keselamatan masyarakat.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan seluruh siswa dan guru yang mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan dan kondisi mereka terus terpantau,” ujarnya.

Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Pemkab Pati berkomunikasi intensif dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan, pihak sekolah, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Tidak hanya mengandalkan penanganan di rumah sakit, pemerintah daerah juga menyiapkan pemantauan bagi siswa yang menjalani pemulihan di rumah.

Chandra mengatakan tenaga kesehatan telah diminta mendatangi rumah siswa yang masih mengalami keluhan sehingga kondisi mereka dapat terus dipantau.

“Kalau masih ada yang sakit, kita minta tenaga kesehatan datang langsung ke rumah siswa-siswa tersebut,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Pati masih melakukan sinkronisasi dan pembaruan data terkait jumlah korban. Hingga Kamis dini hari, sekitar 45 anak dari SMP Negeri 1 Gembong dan MTs Negeri 3 Pati dilaporkan masih menjalani rawat inap di RSUD RAA Soewondo Pati dan Rumah Sakit Mitra Bangsa.

Pemkab juga terus mengawal proses investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian. Pemeriksaan resmi menjadi acuan sebelum pemerintah mengambil kesimpulan terkait sumber maupun faktor penyebab dugaan keracunan.

“Kami akan terus mengawal proses investigasi dan melakukan evaluasi bersama pihak terkait, termasuk proses distribusi serta keamanan pangan. Kami tetap menunggu hasil investigasi resmi,” tegas Chandra.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua siswa dan masyarakat Pati atas kejadian tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memastikan proses penanganan berjalan hingga kondisi para korban benar-benar membaik.

“Sekali lagi mohon maaf kepada orang tua murid dan masyarakat Kabupaten Pati. Kami akan terus berupaya agar masalah ini segera tertangani. Untuk pengobatan, semuanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pati,” tutur Chandra.

Pati Dapat Apresiasi Ekonomi Kreatif

Di tengah fokus penanganan kasus KLB tersebut, Pemkab Pati juga mendapat apresiasi nasional atas komitmennya dalam mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif.

Apresiasi sebagai Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif diberikan dalam rangkaian perayaan HUT ke-15 KompasTV di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (9/9/2026). Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa kepada Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra.

Chandra menyebut apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Pati dan masyarakat untuk terus mengembangkan potensi kreatif daerah.

“Kami mendapatkan apresiasi dari KompasTV sebagai daerah inovatif dan ekonomi kreatif. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Pati. Penghargaan ini adalah penghargaan untuk kita semua menuju Kabupaten Pati yang kreatif dan inovatif,” ujarnya.

Penguatan sektor ekonomi kreatif di Pati sebelumnya juga ditandai dengan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati periode 2026–2030 melalui Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 500.13/1036 Tahun 2026 tertanggal 2 April 2026. Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan melalui SK Bupati Pati Nomor 500.13/1896 Tahun 2026 tertanggal 2 Juli 2026.

Ketua Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati Acep Iqbal Syamsul Bilad menilai apresiasi tersebut menjadi pengakuan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Pati mulai mendapat perhatian lebih luas.

Menurutnya, ekonomi kreatif perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah, bukan hanya sebatas kegiatan pendukung.

Salah satu agenda yang dinilai mencerminkan semangat tersebut adalah Pekan Kreasi Pati dan Jateng Creative Fest yang digelar di Alun-Alun Pati pada 31 Juli hingga 5 Agustus 2026.

Selama enam hari, kegiatan tersebut menggabungkan pertunjukan seni dan budaya, pameran UMKM dan ekonomi kreatif, festival kuliner, produk kreatif dari berbagai daerah, hingga aktivasi komunitas dan kolaborasi kreatif.

“Ekonomi kreatif di Kabupaten Pati harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar kegiatan pendukung,” kata Iqbal.

Ia menambahkan, pengembangan ekonomi kreatif ke depan perlu diperkuat melalui kebijakan dan regulasi, pengembangan talenta, akses pembiayaan dan pasar, digitalisasi ekosistem, serta penyediaan ruang kreatif.

Dengan langkah tersebut, potensi lokal Pati diharapkan tidak berhenti sebagai kekayaan daerah, tetapi mampu berkembang menjadi sumber nilai ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah.

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati bergerak cepat menangani keluhan kesehatan yang dialami sejumlah siswa dan guru dalam kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memastikan pemerintah daerah tidak akan membiarkan persoalan tersebut berjalan tanpa penanganan. Keselamatan dan kondisi kesehatan para korban menjadi prioritas utama, sementara proses investigasi terus dikawal untuk mencari tahu penyebab kejadian secara resmi.

Hal tersebut disampaikan Chandra di Jakarta, Rabu (9/9/2026), usai menerima apresiasi Kabupaten Pati sebagai Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan seluruh siswa dan guru yang mengalami keluhan mendapatkan penanganan dan memastikan kondisi mereka terus terpantau,” kata Chandra.

Pemkab Pati memastikan kebutuhan penanganan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Dalam kondisi darurat, pembiayaan dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), mengingat kejadian tersebut berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

Penanganan Terus Dikawal

Untuk memastikan penanganan berjalan terkoordinasi, Pemkab Pati melakukan komunikasi intensif dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Koordinasi juga dilakukan bersama pihak sekolah serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami terus memimpin penanganan dengan terus melakukan koordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait,” ujar Chandra.

Tak hanya berfokus pada penanganan medis, pemerintah daerah juga melakukan pendataan dan sinkronisasi jumlah korban. Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh siswa maupun guru yang mengalami keluhan teridentifikasi dan mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Di saat yang sama, proses investigasi terus dikawal. Pemkab Pati bersama pihak terkait akan mengevaluasi proses distribusi makanan hingga aspek keamanan pangan, dengan tetap mengacu pada hasil pemeriksaan dan investigasi resmi.

“Kami akan terus mengawal proses investigasi dan bersama pihak terkait melakukan evaluasi terhadap proses distribusi serta keamanan pangan, dengan tetap menunggu hasil investigasi resmi,” tegas Chandra.

Pemkab Pati menegaskan bahwa penanganan korban dan pengungkapan penyebab kejadian berjalan beriringan. Pemerintah memastikan masyarakat memperoleh penanganan yang dibutuhkan sekaligus menjaga agar kesimpulan terkait penyebab kejadian tidak ditarik sebelum hasil investigasi resmi diterbitkan.

Pati Raih Apresiasi Ekonomi Kreatif

Di tengah agenda tersebut, Pemkab Pati juga memperoleh apresiasi di tingkat nasional atas komitmennya dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.

Penghargaan Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif diterima Chandra dalam Malam Puncak Perayaan HUT ke-15 KompasTV di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (9/9/2026). Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

Apresiasi tersebut menjadi pengakuan terhadap upaya Pati dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang tidak hanya bertumpu pada potensi, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi dan nilai ekonomi baru.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 500.13/1036 Tahun 2026 tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati Periode Masa Jabatan 2026–2030 yang ditetapkan pada 2 April 2026. Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan melalui SK Bupati Pati Nomor 500.13/1896 Tahun 2026 pada 2 Juli 2026.

Ketua Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati Acep Iqbal Syamsul Bilad mengatakan apresiasi tersebut diharapkan menjadi pemacu agar pengembangan ekonomi kreatif di Pati semakin terarah.

“Apresiasi ini kami harapkan tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi bentuk pengakuan bahwa upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Pati mulai mendapat perhatian di tingkat nasional,” kata Acep.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan Pekan Kreasi Pati dan Jateng Creative Fest di Alun-Alun Pati pada 31 Juli hingga 5 Agustus 2026.

Selama enam hari, kegiatan tersebut menghadirkan beragam aktivitas, mulai dari pertunjukan seni dan budaya, pameran UMKM dan ekonomi kreatif, festival kuliner khas, produk kreatif dari berbagai daerah, hingga aktivitas komunitas dan kolaborasi antarpelaku kreatif.

“Kami ingin mengubah cara pandang dari sekadar memiliki potensi menjadi mampu mengelola potensi tersebut menjadi nilai ekonomi,” ujar Acep.

Menurutnya, Pati memiliki modal kreatif yang beragam, mulai dari kebudayaan, kuliner, pertanian, perikanan, kerajinan, seni pertunjukan hingga pariwisata. Potensi tersebut dinilai perlu dikelola melalui ekosistem yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, serta lembaga keuangan.

Ke depan, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada penguatan regulasi, pengembangan talenta, akses pembiayaan dan pasar, digitalisasi, serta penyediaan ruang dan kegiatan kreatif.

“Harapannya Pati bukan hanya daerah yang memiliki banyak potensi, tetapi menjadi daerah yang mampu mengubah potensi lokal menjadi nilai ekonomi, membuka peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memiliki daya saing,” pungkasnya.

PATI – Persoalan kekeringan yang setiap tahun menghantui warga Dusun Lemahbang, Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo, mulai diarahkan menuju solusi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan pembangunan bak penampungan sekaligus jaringan perpipaan yang akan mengalirkan air dari sumber mata air Banyumpang ke permukiman warga.

Rencana tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat meninjau langsung penyaluran bantuan air bersih bagi warga Lemahbang, Selasa (8/9/2026).

Chandra mengatakan, pembangunan jaringan distribusi air tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada bulan depan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap bantuan air bersih menggunakan truk tangki setiap kali musim kemarau datang.

“Insya Allah untuk Dusun Lemahbang ini bulan depan kita realisasikan pembuatan bak penampungan dan pipa distribusi dari sumber mata air Banyumpang untuk kita alirkan ke Dusun Lemahbang. Pokoknya diatasi biar tidak kekeringan lagi,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, sumber mata air Banyumpang sebelumnya sudah pernah dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Karena itu, pemerintah kini berupaya mengoptimalkan kembali sumber tersebut dengan membangun sarana penampungan dan jaringan distribusi agar pemanfaatannya bisa berlangsung lebih berkelanjutan.

Untuk mendukung percepatan penanganan, pembiayaan pembangunan direncanakan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pelaksanaan pekerjaan nantinya akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati dengan berkoordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR). Sebelum pekerjaan dimulai, BPBD akan terlebih dahulu memproses penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai status tanggap bencana kekeringan.

Dari Tangki Air Menuju Solusi Jangka Panjang

Bagi Pemkab Pati, distribusi air bersih merupakan langkah darurat yang penting, tetapi bukan satu-satunya solusi.

Chandra menegaskan bahwa pola penanganan kekeringan perlu mulai diubah. Pemerintah tidak ingin persoalan yang sama hanya direspons dengan pengiriman truk tangki setiap musim kemarau.

“Jadi tidak hanya kita tiap tahun harus mengirimkan truk tangki. Kami akan mencari sumber-sumber air di wilayah-wilayah terdekat dengan desa-desa yang terdampak kekeringan ini,” jelasnya saat menyampaikan perkembangan penanganan kekeringan, Senin (7/9/2026).

Karena itu, Pemkab Pati mulai melakukan pemetaan terhadap potensi sumber air yang berada di sekitar wilayah rawan kekeringan. Sumber-sumber tersebut nantinya dapat dikembangkan menjadi bagian dari sistem penyediaan air bersih yang lebih permanen.

Selain pemanfaatan sumber mata air, pemerintah juga menyiapkan opsi pembangunan sumur dalam serta penerapan teknologi pengolahan air di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi.

Targetnya pun tidak berhenti pada satu desa.

Dalam tiga hingga empat tahun mendatang, Pemkab Pati menargetkan desa-desa yang memiliki potensi mengalami kekeringan dapat memiliki akses air bersih yang lebih aman dan berkelanjutan.

“Dalam tiga sampai empat tahun ke depan, desa-desa yang berpotensi mengalami kekeringan kita upayakan tidak lagi kekurangan air bersih,” tegas Chandra.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, penganggaran untuk teknologi pengolahan air juga mulai disiapkan pada 2027. Program ini ditargetkan mampu menjangkau sekitar 20 desa setiap tahun.

Langkah di Lemahbang menjadi salah satu bentuk awal perubahan pola penanganan tersebut: dari sekadar memastikan warga mendapatkan air saat kemarau, menuju pembangunan sistem yang memungkinkan air tersedia secara lebih berkelanjutan.

Penyaluran bantuan air bersih di Dusun Lemahbang sendiri turut melibatkan BPBD dan DPUTR Kabupaten Pati sebagai bagian dari respons terhadap kondisi kekeringan yang tengah dialami masyarakat.

PATI — Pemerintah Kabupaten Pati bersama MNC TV menghadirkan hiburan melalui Road To Kilau Raya Pati di Alun-Alun Pati, Sabtu malam (29/8/2026), dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sejumlah artis nasional tampil dalam gelaran tersebut untuk memberikan hiburan bagi masyarakat Kabupaten Pati.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengapresiasi MNC TV yang telah menghadirkan kegiatan hiburan tersebut di Kabupaten Pati. Menurutnya, acara ini menjadi salah satu hiburan yang telah lama dinantikan masyarakat, terutama setelah cukup lama tidak ada kegiatan hiburan berskala besar di Alun-Alun Pati.

“Alhamdulillah acara yang begitu lama dinantikan masyarakat Kabupaten Pati hari ini bisa terlaksana berkat MNC. Sekali lagi terima kasih jajaran MNC TV,” kata Chandra saat ditemui di sela kegiatan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen dan kru MNC TV yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Kabupaten Pati sejak 28 hingga 29 Agustus 2026. 

Kehadiran tersebut, menurut Chandra, menjadi bagian dari upaya menghadirkan rangkaian hiburan bagi masyarakat dalam momentum Hari Jadi Kabupaten Pati dan HUT Kemerdekaan RI.

“Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh manajemen MNC yang sudah berkenan hadir di Kabupaten Pati. Terima kasih pula semua kru MNC yang sudah meluangkan waktu dari mulai tanggal 28 hingga 29 untuk hadir di Kabupaten Pati,” ujarnya.

Rangkaian Road To Kilau Raya Pati tidak hanya berlangsung pada malam hari. Pada siang harinya, digelar pawai artis keliling Kota Pati bersama Plt Bupati dan Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati.

Pawai tersebut juga diikuti sejumlah artis yang akan tampil di malam harinya, di antaranya ada Master Limbad, Prigel Pangayu, dan Kiky Primadona.

Chandra menyebut rangkaian kegiatan MNC TV di Pati juga diisi audisi KDI. Antusiasme peserta dari Kabupaten Pati tercatat tinggi dengan sekitar 300 peserta mengikuti audisi tersebut.

“KDI pesertanya di Pati katanya paling banyak, ada 300 peserta dari Pati. Mudah-mudahan ada perwakilan dari Kabupaten Pati yang nanti akan menjadi juara KDI,” kata Chandra.

Pada panggung utama, Gilga Sahid menjadi salah satu bintang yang tampil bersama Vanny KSB, Wina KDI, Kiky Primadona, Sephin Misa, dan Prigel Pangayu. Penampilan tersebut menjadi bagian dari sajian musik dalam Road To Kilau Raya Pati.

Selain itu, The Virgin dan Bagindas turut hadir dengan kolaborasi spesial. Kehadiran kedua grup tersebut memberikan warna berbeda sekaligus menghadirkan nuansa nostalgia bagi penonton dari berbagai generasi.

Master Limbad juga tampil membawa aksi Super Magic. Sementara itu, Irfan Hakim memandu seluruh rangkaian acara dan membawa kemeriahan panggung Road To Kilau Raya Pati.

Dalam kesempatan tersebut Chandra juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini pemerintah daerah belum dapat memenuhi seluruh harapan masyarakat. Ia menegaskan Pemkab Pati akan terus berupaya menjalankan pembangunan daerah.

“Intinya kami akan terus berusaha untuk membangun Pati demi Pati yang maju, Pati yang makmur, akuntabel, dan transparan,” tegasnya.

Menurut Chandra, pembangunan Kabupaten Pati membutuhkan dukungan dan pengawasan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal proses pembangunan daerah.

“Kami butuh dikawal Bapak-Ibu semua. Doakan kami untuk terus membangun Kabupaten Pati menuju Kabupaten Pati yang aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan Alun-Alun Pati. Ia berharap ruang publik tersebut dapat terus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tolong nanti saya hanya pesan satu saja, sampah-sampahnya dikumpulkan. Kita semua intinya pengin Alun-Alun ini menjadi tempat pertemuan kita semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang intinya untuk masyarakat Kabupaten Pati,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa Alun-Alun Pati sebelumnya juga telah menjadi lokasi Tumpengan Agung yang diikuti ribuan masyarakat. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 10 ribu porsi makanan untuk dinikmati bersama.

“Kita duduk bersama, kita lesehan bersama, kita makan bersama. Itu waktu itu ada sekitar 10 ribu porsi, Mas Irfan Hakim. Kita makan bersama masyarakat Kabupaten Pati,” tutur Chandra.

Road To Kilau Raya Pati menjadi puncak kemeriahan dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. 

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pati, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati, unsur Forkopimda, jajaran manajemen dan kru MNC TV, para artis pengisi acara, serta para tamu undangan dan masyarakat Kabupaten Pati.

PATI – Tradisi Meron di Desa Sukolilo kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Pati ingin tradisi yang telah mengakar di tengah masyarakat tersebut tidak hanya dikenal sebagai warisan budaya Desa Sukolilo, tetapi berkembang menjadi salah satu identitas budaya Kabupaten Pati.

Hal itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menghadiri Tradisi Meron Desa Sukolilo 2026 di Halaman Masjid Baitul Yaqin Sukolilo, Kamis (27/8/2026).

Menurut Chandra, Meron memiliki nilai sejarah, adat, dan budaya yang membuatnya layak untuk terus dirawat dan diperkenalkan secara lebih luas.

“Acara Meron bukan hanya acara Desa Sukolilo, melainkan acara adat Kabupaten Pati yang harus kita lestarikan bersama untuk anak cucu kita,” kata Chandra.

Pemkab Siap Dukung Meron Lebih Meriah

Chandra memastikan Pemerintah Kabupaten Pati akan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Tradisi Meron pada tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, semakin kuat sebuah tradisi dilestarikan, semakin besar pula peluangnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya melalui pergerakan ekonomi yang muncul selama rangkaian kegiatan.

“Meron harus terus kita selenggarakan dengan meriah. Selain menjaga budaya, kegiatan seperti ini juga memberikan efek domino bagi masyarakat, termasuk mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Dengan kemasan kegiatan yang semakin baik, Meron diharapkan mampu menjadi daya tarik budaya sekaligus membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang datang.

Meron dan Jejak Sejarah Sukolilo

Bagi Chandra, Meron tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah masyarakat Sukolilo.

Ia menyebut kawasan Sukolilo memiliki kaitan dengan sejarah perjuangan serta perkembangan budaya masyarakat Pati. Tradisi Meron sendiri berlangsung bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian dari penghormatan terhadap leluhur serta perjalanan sejarah masyarakat setempat.

“Tempat ini adalah tempat yang mulia. Dahulu para pejuang dalam pertempuran Mataram datang ke Sukolilo dan bertepatan dengan Maulid Nabi. Dari sejarah itulah kemudian lahir Tradisi Meron,” tuturnya.

Nilai sejarah tersebut dinilai menjadi kekuatan penting dalam upaya menjaga keberadaan Meron agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Generasi Muda Jangan Sampai Kehilangan Jejak Budaya

Chandra menilai keberlangsungan budaya sangat bergantung pada generasi muda. Karena itu, anak-anak muda harus diberi kesempatan untuk mengenal sekaligus terlibat dalam kegiatan seni dan budaya daerah.

Ia menyebut program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan generasi muda dengan dunia seni dan budaya.

“Generasi muda harus terus kita ajak melestarikan seni dan budaya. Salah satunya melalui kegiatan GSMS yang baru saja diresmikan,” jelasnya.

Selain pengalaman langsung, menurut Chandra, generasi muda juga membutuhkan ruang untuk mempelajari sejarah daerah. Salah satu yang dinilai penting adalah keberadaan museum sebagai pusat edukasi sejarah dan budaya Pati.

Ia menyampaikan bahwa Menteri Kebudayaan telah memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan museum di Kabupaten Pati.

“Bagaimana anak-anak muda bisa mencintai budaya dan Pati kalau tidak ada museum untuk belajar sejarah Pati?” kata Chandra.

Budaya sebagai Perekat Masyarakat

Lebih jauh, Chandra menegaskan bahwa pengembangan seni dan budaya bukan hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi. Budaya juga memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan masyarakat.

“Seni dan budaya adalah alat pemersatu bangsa. Karena itu, tujuan kita adalah membudayakan seni di Kabupaten Pati,” tegasnya.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam rangkaian Tradisi Meron Sukolilo 2026 yang telah berlangsung sejak 20 Agustus hingga puncak kegiatan.

Chandra berharap tradisi tersebut terus menjadi ruang untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal sekaligus memperkuat persaudaraan masyarakat.

“Siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini kalau bukan kita sendiri? Karena itu, mari kita jaga dan wariskan kepada anak cucu,” tuturnya.

Tradisi Meron Desa Sukolilo 2026 diselenggarakan Pemerintah Desa Sukolilo dengan melibatkan masyarakat Desa Sukolilo dan sekitarnya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat Kabupaten Pati turut hadir dalam berbagai rangkaian kegiatan.

Dengan sejarah dan tradisi yang terus dirawat, Meron diharapkan tidak berhenti sebagai ritual tahunan, tetapi tumbuh menjadi identitas budaya Pati yang dikenal lintas generasi dan lintas daerah.