PATI — Suasana Pati Korpri Fun Run 2026, Minggu pagi (25/1/2026), mendadak berubah haru. Di hadapan ribuan peserta yang memadati kawasan Alun-Alun Kota Pati, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan sambutan.

Momen tersebut terjadi sesaat setelah Chandra mengumumkan capaian luar biasa donasi kemanusiaan untuk korban banjir di Kabupaten Pati yang berhasil dihimpun melalui gelaran nasional tersebut, dengan total mencapai Rp 962.445.000.

Di tengah pidatonya, Chandra menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Pati, khususnya warga yang terdampak banjir. Suaranya bergetar, kalimatnya terhenti, dan air mata pun jatuh di hadapan ribuan pasang mata.

“Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Pati memohon maaf karena belum bisa melayani seluruh masyarakat secara maksimal. Kami juga mohon maaf kepada saudara-saudara kami yang terdampak banjir,” ucapnya terbata-bata.

Tangis Plt Bupati itu membuat suasana yang sebelumnya penuh semangat olahraga berubah menjadi momen refleksi dan empati bersama.

Chandra kemudian memaparkan bahwa dari kegiatan Pati Korpri Fun Run 2026, solidaritas ASN berhasil menghimpun donasi sebesar Rp 862.445.000, yang kemudian diperkuat dengan dukungan Korpri Nasional sebesar Rp 100 juta.

“Alhamdulillah, dengan tambahan dari Korpri Nasional, total donasi yang terkumpul mencapai sekitar Rp 962 juta. Seluruh dana ini akan kami gunakan untuk meringankan beban masyarakat terdampak banjir,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Korpri Fun Run bukan sekadar ajang olahraga, melainkan simbol kuat kebersamaan, persatuan, dan empati ASN terhadap sesama.

“Kegiatan ini adalah simbol solidaritas Korpri. Bukan hanya tentang berlari, tetapi tentang menyatukan kepedulian, sportivitas, dan nilai kemanusiaan,” tegas Chandra.

Selain nilai sosial, Chandra juga menyoroti dampak positif kegiatan ini terhadap perekonomian daerah. Ribuan peserta dari berbagai daerah turut menggerakkan sektor UMKM, pariwisata, dan promosi potensi lokal Kabupaten Pati.

“Momentum ini juga kami manfaatkan untuk memperkenalkan potensi Pati, mulai dari kekayaan alam, kuliner khas, UMKM, hasil pertanian unggulan, hingga durian Musangking dan Blackthorn premium yang menjadi kebanggaan daerah,” tambahnya.

Event berskala nasional yang diikuti lebih dari 14.500 peserta tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Kepala BKN RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh. Ia menilai Korpri Fun Run Pati berhasil menjadi contoh nyata solidaritas ASN di tengah musibah.

“Kami hadir untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Pati dan menunjukkan empati kepada masyarakat terdampak banjir. Dari Korpri Nasional, BKN, dan ASN se-Indonesia, kami menyalurkan bantuan sebesar Rp100 juta,” ujar Zudan.

Ia berharap semangat gotong royong dan kepedulian yang terbangun melalui Korpri Fun Run dapat terus terjaga dan menjadi agenda berkelanjutan di masa mendatang.

Plt Bupati Pati pun menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pati sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.

“Kami merasa terhormat dan bangga karena Kabupaten Pati dipercaya menjadi tuan rumah event nasional dengan peserta sekitar 14.526 orang dan dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional,” ungkapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah, jajaran Forkopimda, ASN, serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

PATI — Suasana hangat dan penuh kebersamaan menyelimuti Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu malam (24/1/2026), saat Gala Dinner Pati Korpri Fun Run 2026 digelar. Tak sekadar ajang silaturahmi, acara ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk meluncurkan komitmen pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta ASN, sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi berbasis kompetensi.

Acara tersebut dihadiri Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Kepala BKN RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Pusat Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, jajaran KORPRI, serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Pati menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak di tengah kondisi Kabupaten Pati yang masih berada dalam masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor, yang diperpanjang hingga 6 Februari 2026.

“Alhamdulillah, sinergi ASN Kabupaten Pati bersama TNI dan Polri sangat membantu penanganan bencana di lapangan,” ujar Chandra.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kepedulian KORPRI Pusat dan BKN yang memberikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp100 juta bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Pati.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Prof. Zudan beserta bantuan yang diberikan. Ini menjadi bukti nyata solidaritas ASN se-Indonesia untuk Pati,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Pusat, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud empati dan gotong royong ASN dari seluruh Indonesia.

“Bantuan ini kami himpun dari rekan-rekan KORPRI dan BKN di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, kami salurkan Rp100 juta untuk Kabupaten Pati,” jelas Zudan.

Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, Korpri Fun Run 2026 juga menjadi simbol penguatan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta gaya hidup sehat di kalangan ASN. Chandra menekankan bahwa kegiatan ini selaras dengan semangat ASN BerAKHLAK, yang menjunjung tinggi pelayanan publik dan kolaborasi lintas sektor.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati secara resmi meluncurkan komitmen pembangunan Manajemen Talenta ASN, sebagai langkah strategis membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi.

“Manajemen talenta ASN adalah strategi penting untuk memastikan aparatur yang tepat berada di posisi yang tepat, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan berdampak nyata,” tegas Chandra.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik komitmen tersebut. Menurutnya, manajemen talenta merupakan fondasi utama dalam menciptakan keadilan dan profesionalisme birokrasi.

“Amanah sebagai ASN harus dijalankan oleh mereka yang kompeten dan berintegritas. Inilah kunci sukses reformasi birokrasi,” ujarnya.

Senada, Zudan menambahkan bahwa manajemen talenta adalah bentuk nyata penerapan sistem merit, yakni menempatkan individu terbaik sesuai kompetensi dan kapasitasnya.

“Manajemen talenta memastikan orang yang paling tepat mengeksekusi visi dan misi kepala daerah, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

PATI — Pemerintah Kabupaten Pati kembali mengambil langkah strategis dalam penanganan bencana. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, secara resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Alam menyusul kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan intensif.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0062 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Sabtu (24/1/2026). Perpanjangan status tanggap darurat berlaku mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026, mencakup bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta angin puting beliung di wilayah Kabupaten Pati.

Plt Bupati Pati menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai landasan hukum agar seluruh upaya penanganan bencana dapat terus berjalan cepat, terkoordinasi, dan terpadu lintas sektor.

“Perpanjangan status tanggap darurat ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk bergerak lebih cepat dan solid dalam menangani dampak bencana yang masih terjadi,” ujar Risma Ardhi Chandra saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menegaskan, penetapan durasi status tanggap darurat bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi berdasarkan kondisi riil di lapangan. Pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan untuk kembali memperpanjang ataupun mengakhiri status tersebut lebih cepat apabila situasi telah terkendali.

“Status ini tidak kaku. Bisa saja kami perpanjang kembali, atau justru kami perpendek, tergantung hasil evaluasi dan kebutuhan penanganan di lapangan,” tegasnya.

Dengan perpanjangan status ini, Pemkab Pati berharap seluruh proses penanganan bencana—mulai dari layanan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar warga, hingga pemulihan pascabencana—dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga memastikan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh elemen terkait demi mempercepat pemulihan di Kabupaten Pati.

PATI, 21 Januari 2026 — Upaya penanganan banjir di Kabupaten Pati terus diperkuat melalui kolaborasi lintas pemerintahan. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mendampingi Plh Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meninjau langsung sejumlah titik banjir di Kecamatan Juwana, Rabu (21/1).

Peninjauan difokuskan di Desa Bumirejo dan Desa Doropayung, dua wilayah yang hingga kini masih terdampak cukup parah. Kehadiran pimpinan daerah ini untuk memastikan kondisi warga, efektivitas bantuan, serta langkah penanganan di lapangan berjalan optimal.

Plh Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan, banjir di Kecamatan Juwana masih merendam 18 desa dengan jumlah warga terdampak sekitar 16 ribu jiwa. Meski demikian, ia mengapresiasi kerja sama dan gotong royong berbagai elemen yang terlibat dalam penanganan bencana.

“Ini luar biasa. Kolaborasi dari FKUB, tenaga kesehatan, TNI, Polri, hingga relawan berjalan dengan baik. Dapur umumnya juga sudah bagus,” ujar Taj Yasin.

Ia menjelaskan, banjir yang terjadi tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga kondisi sungai yang lebih rendah dari permukiman, limpahan air dari wilayah hulu, serta pengaruh rob dari laut.

Untuk penanganan jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong solusi terpadu, termasuk pengaturan ulang aliran air dan rencana pembuatan jalur sungai baru yang langsung bermuara ke laut.

“Ke depan harus ada penanganan di bagian atasnya. Minimal ada kantong-kantong air atau pembagian aliran. Bahkan opsi membuat sungai baru menuju laut juga sedang dikaji,” jelasnya.

Sementara itu, untuk langkah jangka pendek, pengendalian debit air difokuskan di wilayah utara dengan memaksimalkan penggunaan pompa menuju laut. Menurutnya, pemompaan di kawasan permukiman kurang efektif karena air akan kembali akibat limpahan dari hulu.

Selain penanganan air, Taj Yasin memastikan layanan kesehatan bagi warga terdampak berjalan dengan baik. Ia menekankan pentingnya perhatian khusus bagi kelompok rentan, terutama lansia, yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan.

“Alhamdulillah layanan kesehatan berjalan baik, obat-obatan tersedia. Lansia tetap menjadi perhatian khusus,” katanya.

Terkait distribusi bantuan, Plh Gubernur menegaskan tidak boleh ada wilayah yang terlewat, termasuk desa-desa seperti Karangrowo dan Mintobasuki.

“Tidak boleh ada yang terlupakan. Semua harus terdata dan terdistribusi dengan baik,” tegasnya, seraya meminta kecamatan menyiapkan data lengkap warga terdampak.

Ia juga memaparkan rencana lanjutan berupa peninggian tanggul dan wacana pembangunan tanggul karet di wilayah utara sebagai upaya menahan dorongan rob. Penanganan tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas.

Usai mendampingi Plh Gubernur, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra melanjutkan peninjauan secara mandiri ke Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana. Ia menyampaikan harapannya agar banjir segera surut dan solusi jangka panjang dapat segera diwujudkan.

“Kami mohon doa untuk Kabupaten Pati agar banjir segera surut. Kami sudah merencanakan solusi bersama Pak Gubernur, BBWS, dan Kementerian PU, termasuk normalisasi dan rencana sodetan Sungai Juwana. Semoga bisa terealisasi tahun depan,” ujarnya.

Peninjauan tersebut turut didampingi Ketua I Bidang Pembinaan Karakter dan Keluarga TP-PKK Kabupaten Pati, Dwi Risma Ardhi Chandra, sebagai bentuk dukungan moral dan kemanusiaan bagi warga terdampak.

PATI, 21 Januari 2026 — Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, resmi mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. Surat tugas tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Pendopo Kabupaten Pati, bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Plh Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa penugasan tersebut merupakan amanat undang-undang. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 66, wakil bupati wajib menjalankan roda pemerintahan ketika bupati berhalangan.

“Hari ini kami menyerahkan surat keputusan kepada Wakil Bupati Mas Chandra sebagai Plt Bupati Pati. Pelayanan publik harus tetap berjalan dan tidak boleh terganggu,” tegas Taj Yasin.

Dalam kesempatan yang sama, Taj Yasin memimpin rapat Forkopimda dengan melibatkan para camat se-Kabupaten Pati. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal, terutama di tengah upaya penanganan bencana banjir yang masih berlangsung.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi banjir di Kabupaten Pati mulai menunjukkan perbaikan. Berdasarkan laporan terakhir, jumlah kecamatan terdampak banjir berkurang dari 12 menjadi 6 kecamatan. Meski demikian, ia mengingatkan agar penanganan tetap dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain penanganan bencana, Plh Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga integritas pemerintahan, terutama di tengah sorotan publik terkait isu jual beli jabatan.

“Pakta integritas tidak boleh hanya menjadi formalitas di atas kertas. Nilai-nilainya harus benar-benar dijalankan dalam keseharian saat melayani masyarakat,” tandasnya.

Menanggapi amanah tersebut, Risma Ardhi Chandra menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Ia juga mengaku mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi kondisi Kabupaten Pati yang sedang diuji oleh bencana.

“Amanah ini akan saya jalankan sebaik-baiknya. Saya mohon dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Pati agar pemerintahan tetap berjalan stabil dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Chandra.

Ia menegaskan bahwa fokus utama Pemkab Pati saat ini adalah penanganan banjir dan pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, agenda lain di luar penanganan bencana, termasuk pembahasan pengisian perangkat desa, belum menjadi prioritas.

Sebagai langkah awal menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra berencana segera mengumpulkan seluruh kepala OPD dan camat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meneguhkan kembali komitmen integritas serta memastikan soliditas birokrasi.

“Kehormatan Pati adalah yang utama. Pakta integritas harus kita jaga bersama, tidak hanya ditandatangani, tetapi diyakini dan dijalankan sepenuh hati,” pungkasnya.

PATI, 18 Januari 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, saat memimpin konferensi pers penanganan bencana banjir bersama Forkopimda dan jajaran terkait di Pendopo Kabupaten Pati.

Bupati Sudewo menegaskan bahwa penanganan banjir dilakukan secara serius dan terukur, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

“Saya menangani bencana banjir ini secara sungguh-sungguh agar seluruh warga terdampak mendapatkan pelayanan dasar, mulai dari makanan, sandang, air bersih, layanan kesehatan, hingga penanganan pascabanjir berupa pembersihan lumpur,” tegasnya.

Ia menyampaikan, seluruh langkah penanganan telah dirancang secara detail melalui kerja tim yang terorganisir agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Sebagai bentuk solidaritas internal, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pati turut bergotong royong melalui penggalangan iuran. Dana sebesar Rp691 juta yang sebelumnya disiapkan untuk membantu daerah lain kini dialokasikan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Kabupaten Pati.

“Kabupaten Pati juga mengalami bencana. Maka, dengan memohon maaf, dana yang semula akan disumbangkan ke daerah lain kami gunakan untuk membantu warga Pati sendiri,” ujar Sudewo.

Tak hanya ASN, Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan bencana.

“Semua ASN bergerak total. Tenaga kesehatan harus siaga di posko-posko, guru-guru juga ikut membantu meskipun wilayahnya tidak terdampak. Kami juga mengimbau pihak swasta dan para pengusaha untuk berpartisipasi dalam dukungan logistik,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sudewo menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari, terhitung sejak 9 hingga 23 Januari 2026. Banjir tercatat berdampak pada 12 kecamatan dan 136 desa, dengan 61.606 warga terdampak, 20.194 rumah terendam, serta dua korban jiwa meninggal dunia. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, mencakup sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Pati telah melakukan rapat koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, instansi vertikal, Baznas, PMI, PLN, dan unsur lainnya.

“Kami sepakat penanganan bencana harus terorganisir dan terkoordinasi agar seluruh warga terdampak terlayani dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih,” ungkapnya.

Untuk memastikan efektivitas penanganan, Pemkab Pati membentuk tim khusus yang menangani dapur umum, distribusi logistik, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, pembersihan lumpur, hingga penanganan infrastruktur darurat.

“Pelayanan dasar menjadi prioritas utama, mulai dari keselamatan, makan, kesehatan, hingga kebersihan lingkungan. Semua sudah ada penanggung jawabnya,” tegas Sudewo.

Sementara itu, untuk perbaikan infrastruktur berskala besar dan permanen, Pemkab Pati akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Penanganan infrastruktur besar dan permanen akan kami koordinasikan dengan BNPB, Kementerian PUPR, dan kementerian terkait agar pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan,” pungkasnya.

PATI, 18 Januari 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan respons cepat terhadap bencana banjir yang melanda Kecamatan Dukuhseti. Bupati Pati, Sudewo, turun langsung ke sejumlah titik terdampak untuk meninjau kondisi warga sekaligus menyalurkan bantuan kebutuhan pokok.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kalakhar BPBD Pati, Ketua PMI Kabupaten Pati, serta jajaran terkait. Kehadiran langsung pimpinan daerah ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat saat kondisi darurat.

Banjir diketahui merendam beberapa desa di Kecamatan Dukuhseti, di antaranya Desa Ngagel, Alasdowo, Tegalombo, Dukuhseti, Dukuh Kedawung, dan wilayah sekitarnya. Dampak banjir dinilai cukup signifikan, sehingga membutuhkan dukungan logistik yang berkelanjutan.

Bupati Sudewo menyerahkan bantuan berupa beras, mi instan, telur, serta kebutuhan pokok lainnya kepada warga terdampak. Ia menegaskan, Pemkab Pati siap menambah pasokan logistik kapan pun dibutuhkan.

“Kalau beras menipis, telur menipis, mi instan menipis, akan kami tambahi lagi, termasuk minyak goreng,” tegas Sudewo.

Selain bantuan langsung, Bupati juga mendorong pembentukan dapur umum di wilayah terdampak banjir. Pemerintah daerah memastikan dukungan penuh terhadap operasional dapur umum tersebut agar kebutuhan makan warga dapat terpenuhi dengan baik selama masa tanggap darurat.

“Kami sarankan dibentuk dapur umum. Nanti kami yang menyuplai. Pokoknya beras akan kami cukupi,” ujarnya.

Sudewo juga mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan memperkuat doa agar kondisi segera membaik dan banjir cepat surut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga sekaligus menjaga ketahanan selama masa pemulihan.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Pati, Atik Kusdarwati Sudewo, menyampaikan bahwa PMI turut bergerak aktif membantu masyarakat dengan membagikan 500 bungkus nasi kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Dukuhseti.

“Kami dari PMI membagikan 500 bungkus nasi. Semoga bisa membantu dan masyarakat tetap sehat, sehingga nantinya dapat kembali beraktivitas,” ungkap Atik.

Pemkab Pati bersama BPBD, PMI, dan seluruh unsur terkait terus melakukan penanganan banjir secara terpadu hingga situasi kembali normal dan aman bagi masyarakat.

PATI, 17 Januari 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati bergerak cepat dan terstruktur dalam merespons bencana banjir dan tanah longsor. Menindaklanjuti penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam melalui Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0041 Tahun 2026 pada 10 Januari lalu, Bupati Pati Sudewo memimpin langsung Rapat Koordinasi Tanggap Darurat di Ruang Kembang Joyo, Setda Kabupaten Pati, Sabtu (17/1/2026).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memastikan seluruh langkah penanganan bencana di Kabupaten Pati berjalan terpadu, terkoordinasi, dan tepat sasaran, sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan.

Dalam arahannya, Bupati Sudewo menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, melibatkan Wakil Bupati, Forkopimda, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga para camat sebagai garda terdepan di wilayah.

“Saya bersama Wakil Bupati, Forkopimda, kepala OPD, dan seluruh camat melaksanakan rapat koordinasi penanganan banjir dan tanah longsor agar semuanya tertata, terorganisir, dan terkoordinasi dengan baik,” tegas Sudewo.

Melalui rapat tersebut, Pemkab Pati menetapkan secara detail jumlah dapur umum, lokasi pendirian, serta penanggung jawab di setiap titik, guna memastikan distribusi makanan bagi warga terdampak berjalan lancar.

Selain itu, pengelolaan logistik bencana juga dipetakan secara rinci, mencakup penyediaan makanan siap saji hingga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur, dengan penanggung jawab yang jelas di masing-masing sektor.

Tak kalah penting, rapat juga membahas penanganan kebutuhan dasar lainnya, mulai dari penyediaan air bersih, pembersihan lumpur pascabanjir, hingga pengelolaan dan pembuangan sampah agar lingkungan tetap sehat dan aman.

Bupati Sudewo menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut difokuskan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan maksimal, baik dari sisi pangan, sandang, maupun tempat pengungsian.

“Termasuk penanganan infrastruktur darurat dan ringan, seperti tanggul-tanggul yang jebol, akan segera kami tangani secara permanen agar tidak menimbulkan risiko lanjutan,” pungkasnya.

PATI, 17 Januari 2026 — Penanganan banjir di Kabupaten Pati mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Bupati Pati Sudewo turun langsung meninjau sejumlah titik banjir dan lokasi pengungsian bersama Kepala BNPB Suharyanto serta Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sabtu (17/1/2026).

Peninjauan dilakukan di beberapa wilayah terdampak, salah satunya Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, sebagai bentuk sinergi pusat dan daerah dalam memastikan penanganan bencana berjalan menyeluruh. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Pati, Dandim 0718/Pati, Kapolresta Pati, serta jajaran OPD terkait.

Dalam keterangannya, Bupati Sudewo mengungkapkan bahwa hingga data terakhir, banjir telah melanda 136 desa di Kabupaten Pati dengan dampak mencapai sekitar 78.000 rumah.

“Korban jiwa tercatat dua orang meninggal dunia, sementara jumlah warga yang mengungsi sekitar 6.800 orang,” ujar Sudewo.

Pemerintah Kabupaten Pati, lanjutnya, terus bergerak cepat bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, mulai dari makanan, sandang, hingga tempat tinggal sementara.

Seiring surutnya air di sejumlah wilayah, pemerintah daerah juga mulai melakukan pembersihan sampah dan lumpur serta penyemprotan lingkungan agar warga dapat segera kembali beraktivitas.

“Tanggul-tanggul kecil yang jebol kami tangani secara darurat. Untuk penanganan permanen, BNPB siap membantu,” jelas Sudewo.

Ia menambahkan, BNPB telah melakukan penanganan darurat pada jembatan putus dan tanggul jebol yang bersifat vital guna menjaga konektivitas dan keselamatan warga.

Terkait kerusakan permukiman, Sudewo menyebut jumlah rumah rusak terus bertambah dan kini telah mencapai lebih dari 1.000 unit. Data tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tindak lanjut.

“Seperti yang disampaikan Kepala BNPB, penanganan akan dibantu oleh Pemerintah Pusat. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten Pati yang terdampak banjir, termasuk rencana pemberian santunan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengapresiasi soliditas penanganan pengungsian di Kabupaten Pati. Ia menilai kolaborasi lintas sektor berjalan baik, meskipun hujan masih kerap turun.

“Dapur umum berjalan optimal. Sekali masak bisa menghasilkan hingga 2.000 porsi. Logistik, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya dalam kondisi aman,” ungkap Suharyanto.

BNPB juga menyiapkan langkah lanjutan, antara lain memastikan pasokan listrik tetap terjaga, melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan tiga pesawat gabungan BNPB dan Pemprov Jawa Tengah, serta menargetkan tidak ada lagi jalan dan jembatan terputus dalam dua pekan ke depan melalui pembangunan infrastruktur darurat.

Selain itu, pengajuan pembangunan infrastruktur permanen akan segera diproses berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Pati. Ia menilai semangat gotong royong yang terlihat di lapangan menjadi modal penting dalam menghadapi bencana.

“Dari Komisi VIII DPR RI, kami akan terus mengawal program-program pemulihan dan perbaikan untuk Kabupaten Pati,” pungkasnya.

PATI, 16 Januari 2026 — Bupati Pati Sudewo turun langsung meninjau sejumlah titik banjir yang melanda berbagai wilayah di Kabupaten Pati. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus mempercepat langkah penanganan, di tengah dampak banjir yang telah merendam ribuan rumah warga dan mengganggu akses transportasi utama.

Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala BPBD, dan para camat, Bupati meninjau lokasi terdampak di Desa Gempolsari, Kecamatan Gabus; Dukuh Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati; serta Desa Widorokandang, Kecamatan Pati.

Dalam keterangannya, Sudewo menjelaskan bahwa banjir yang terjadi merupakan dampak luapan Sungai Juwana, yang penanganan teknisnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum.

“Banjir ini disebabkan luapan Sungai Juwana. Itu menjadi ranah Kementerian PU, termasuk persoalan kemacetan parah di jalur Pantura akibat jalan rusak karena terendam banjir,” ujar Sudewo.

Ia juga menyoroti kondisi di Kecamatan Batangan, di mana jembatan dengan elevasi terlalu rendah menghambat aliran air dan memperparah genangan.

Melihat skala dampak yang meluas, Sudewo secara terbuka meminta intervensi langsung pemerintah pusat agar solusi jangka panjang dapat segera dirumuskan. Ia berharap jajaran teknis Kementerian PU dapat turun langsung ke lapangan.

“Saya mohon kepada Bapak Menteri PU untuk menurunkan Dirjen Sumber Daya Air maupun Dirjen Bina Marga agar bisa mengecek langsung kondisi di lapangan dan memberikan solusi melalui program kementerian,” tegasnya.

Menurut Sudewo, langkah teknis seperti normalisasi sungai, peninggian tanggul, hingga perbaikan infrastruktur jalan harus dikaji secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Selain melakukan peninjauan, Pemkab Pati juga mengerahkan tim di berbagai titik banjir untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak. Upaya penanganan dilakukan bersama TNI, Polri, PMI, relawan, dan berbagai elemen masyarakat.

“Kondisi warga memang memprihatinkan. Ada yang mengungsi, ada pula yang bertahan di rumah. Kami berusaha hadir dan membantu semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Berdasarkan data sementara, sekitar 9.000 rumah di 12 kecamatan terdampak banjir. Sejumlah infrastruktur vital, termasuk sebagian ruas jalan utama Gabus–Pati, direncanakan akan ditinggikan dengan beton sebagai langkah darurat untuk menjaga konektivitas.

Sudewo juga menyampaikan bahwa Kepala BNPB dijadwalkan hadir di Kabupaten Pati untuk melakukan koordinasi penanganan pascabencana bersama pemerintah daerah.

“Insya Allah dengan kehadiran BNPB dan dukungan kementerian terkait, penanganan banjir serta pemulihan infrastruktur bisa segera dilakukan,” ujarnya.

Di sela peninjauan, Bupati juga menyalurkan bantuan beras dan mie instan kepada warga Desa Widorokandang melalui kepala desa. Bantuan diberikan secara simbolis, dan apabila masih terdapat kekurangan, Baznas Kabupaten Pati akan berkoordinasi lebih lanjut untuk pemenuhan kebutuhan warga.