PATI – Integritas bukan sekadar slogan, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menghadiri Awarding Ceremony Kampanye Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Pati 2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (23/9/2026).

Menurut Chandra, kampanye antikorupsi melalui karya video pendek menjadi salah satu cara untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia menilai, era keterbukaan membuat aktivitas pemerintahan semakin mudah dipantau oleh masyarakat, media maupun lembaga sosial. Mulai dari penggunaan anggaran hingga kualitas pelayanan publik menjadi bagian yang dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat.

“Sekarang ini adalah masa keterbukaan. Semua orang bisa memantau dan melihat anggaran serta apa yang kita lakukan sebagai pejabat dan pimpinan di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak alergi terhadap kritik maupun aduan masyarakat. Sebaliknya, setiap masukan perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan.

Chandra menegaskan, tanggung jawab menjaga integritas melekat pada seluruh aparatur, mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, camat hingga bupati.

Ia mengingatkan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah merupakan amanah masyarakat. Penggunaannya harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Jabatan adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Pemkab Pati, lanjut Chandra, juga terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pendampingan dan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia berharap penguatan integritas tidak berhenti pada kegiatan kampanye atau seremoni semata. Nilai-nilai antikorupsi harus diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak baik. Setiap aduan harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan pemerintah semakin baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Kampanye Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Pati 2026 telah berlangsung sejak April hingga September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan perangkat daerah dan peserta lomba yang terbagi dalam tiga kategori.

Dalam acara tersebut, turut ditayangkan sejumlah video kampanye antikorupsi sekaligus dilakukan penyerahan penghargaan kepada para pemenang.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Pati mendorong pesan antikorupsi tidak hanya disampaikan melalui aturan dan imbauan, tetapi juga dikemas secara kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat.

Harapannya, semangat membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas dapat tumbuh menjadi budaya bersama—dimulai dari aparatur dan bermuara pada pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.