PATI – Penanganan terhadap ratusan siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati terus dikebut. Pemerintah Kabupaten Pati bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh kebutuhan penanganan medis korban akan ditanggung melalui kolaborasi kedua pihak.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Trenggono saat bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau langsung kondisi para korban yang masih menjalani perawatan di Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya, Kamis (10/9/2026).

“Yang jelas semua akan ditangani, baik dari BGN maupun dari Pemkab. Jadi tidak ada masalah untuk biayanya, akan ditanggung semua oleh BGN maupun Pemkab,” ujar Trenggono saat ditemui di KSH Pati.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati hingga pukul 13.00 WIB, tercatat 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 orang masih menjalani rawat inap di empat rumah sakit, sementara 154 orang tercatat menjalani rawat jalan.

Trenggono mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Pati turun langsung untuk memastikan penanganan terhadap para korban berjalan cepat. Ia juga menyebut kondisi pasien yang ditemuinya relatif membaik.

“Dengan adanya kejadian fatal keracunan makanan ini, saya bersama dengan Plt Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai sore hari ini masih ada pasien yang dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi segera pulih, tidak ada yang mengkhawatirkan,” katanya.

SPPG Gembong 1 Disuspend

Seiring penanganan para korban, BGN juga mengambil langkah terhadap SPPG Gembong 1. Operasional SPPG tersebut untuk sementara dibekukan atau dikenai suspend sambil dilakukan evaluasi menyeluruh.

Menurut Trenggono, pemberian sanksi mempertimbangkan tingkat kejadian serta evaluasi terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan makanan.

Ia menjelaskan, mekanisme suspend terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari suspend ringan selama 10 hari, suspend sedang 20 hari, hingga suspend berat selama 30 hari. Dalam kondisi tertentu, sanksi dapat berujung pada penghentian operasional secara permanen.

“Kalau suspend bagi yang korbannya di atas 100 itu masuk kategori yang sudah berat, itu pasti. Apalagi nanti kalau dapurnya juga jelek, kami suspend permanen,” tegasnya.

Tak berhenti di Pati, BGN juga akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur SPPG di berbagai daerah. Pemeriksaan akan dilakukan baik melalui pemantauan secara virtual maupun kunjungan langsung ke lokasi.

“Kami terus akan mengecek secara detail ke dapur-dapur. Kami akan melakukan pengecekan secara virtual maupun kunjungan ke dapur-dapur supaya betul-betul makanan bisa disiapkan dengan baik,” jelas Trenggono.

Pemkab Pati Siapkan Audit 172 Dapur SPPG

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa langkah Pemkab menetapkan penanganan sebagai KLB sejak awal ditujukan untuk mempercepat pelayanan kesehatan bagi warga yang mengalami keluhan.

Menurut Chandra, aspek keselamatan dan kesehatan para siswa menjadi prioritas utama. Status tersebut juga diharapkan membuat keluarga tidak ragu membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala.

“Kami mengutamakan masalah pelayanan kesehatan dan keselamatan nyawa anak-anak didik kita. Makanya sejak awal kami sampaikan seperti itu, agar bisa kami tangani secara langsung dan cepat,” kata Chandra.

Ia memastikan persoalan pembiayaan telah dikoordinasikan bersama BGN. Pemkab Pati terlebih dahulu memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan tanpa hambatan, sedangkan pembiayaan penanganan korban akan ditanggung melalui kolaborasi pemerintah daerah dan BGN.

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh BGN, terkait biaya pengobatan nanti ditanggung BGN bersama Pemkab,” ujarnya.

Tak hanya menangani korban, Pemkab Pati juga menyiapkan langkah evaluasi terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayahnya.

Mulai pekan depan, sekitar 172 dapur SPPG di Kabupaten Pati akan diperiksa secara langsung. Pemeriksaan akan melibatkan Pemkab Pati, Dinas Kesehatan, Kodim, Polresta, serta unsur Forkopimda lainnya.

“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat,” tegas Chandra.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi fasilitas dapur, tetapi juga akan melihat kesesuaian kapasitas produksi dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Chandra menekankan, kapasitas dapur menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar proses penyediaan makanan tidak melebihi kemampuan fasilitas yang tersedia.

“Jangan sampai dapur kecil dipaksakan mengelola 2.500 sampai 3.000 porsi. Kami akan evaluasi dan merekomendasikan hasilnya kepada BGN. Keputusan akhirnya tetap berada di BGN,” tuturnya.

Tinjau Korban hingga Dapur SPPG

Dalam kunjungan tersebut, Trenggono bersama Chandra tidak hanya mendatangi sejumlah rumah sakit untuk melihat kondisi korban. Keduanya juga meninjau langsung SPPG Gembong 1 yang menjadi lokasi produksi menu MBG yang dikonsumsi para penerima manfaat.

Kunjungan turut diikuti jajaran Pemkab Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, serta unsur Forkopimda.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan korban berjalan cepat sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa dapat dicegah.