PATI – Penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan desa menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Pati. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen dalam menjalankan amanah masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Sosialisasi Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (24/9/2026).

Menurut Chandra, integritas bukan sekadar prinsip dalam menjalankan pemerintahan, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan dari tingkat desa.

Ia menilai Program Jaksa Garda Desa menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat pendampingan dan pengawasan, sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam mengelola pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan desa yang mapan, Kabupaten Pati nantinya akan menjadi baik, maju, makmur, dan sejahtera,” ujar Chandra.

Ia menambahkan, berbagai program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat desa membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah desa, BPD, dan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan program juga harus dilakukan secara terbuka agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Soroti Pilkades di 61 Desa

Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut menyoroti pentingnya menjaga integritas menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di 61 desa di Kabupaten Pati.

Ia berharap proses demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung dengan baik dan melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar praktik politik uang tidak menjadi bagian dari proses pemilihan.

Menurutnya, pemimpin desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, integritas perlu menjadi landasan sejak proses pemilihan hingga pelaksanaan tugas pemerintahan.

Chandra juga mendorong pemerintah desa agar tidak ragu menyampaikan aspirasi, kendala, maupun persoalan yang dihadapi. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terbuka, berbagai permasalahan diharapkan dapat dibahas serta dicarikan solusi bersama.

Perkuat Pengawasan, Dorong Pembangunan Desa

Pemkab Pati berkomitmen mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pelaksanaan program-program prioritas di tingkat desa.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sosialisasi tersebut diikuti camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Pati, anggota BPD, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Pati, serta perwakilan perangkat desa terkait.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan koordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendampingan serta pengawasan di tingkat desa.

Melalui penguatan integritas dan tata kelola yang baik, pembangunan desa diharapkan semakin terarah, kepercayaan masyarakat terjaga, dan manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih luas oleh warga Kabupaten Pati.