PATI – Dapur PKK kini didorong untuk memiliki peran yang lebih besar dari sekadar tempat menyiapkan hidangan keluarga. Pemerintah Kabupaten Pati mengajak kader PKK menjadikan dapur sebagai pusat edukasi keamanan pangan sekaligus ruang tumbuhnya peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Gagasan tersebut disampaikan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat membuka kegiatan Diseminasi Keamanan Pangan yang digelar Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Pati di Aula PKK Kabupaten Pati, Kamis (11/6). Kegiatan ini diikuti 60 peserta dari TP PKK kabupaten dan kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari Perkumpulan Jasa Boga.

Dalam sambutannya, Chandra menegaskan bahwa keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan cara memasak, tetapi juga dimulai dari pemilihan bahan pangan yang berkualitas dan sehat.

“Dapur PKK memiliki peran strategis. Selain menyediakan makanan aman bagi keluarga, juga bisa menjadi titik awal lahirnya usaha produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Pati saat ini tengah memperkuat program pertanian sehat melalui penerapan mikroba PA 63 dan pengembangan budidaya beras organik bersama sejumlah gabungan kelompok tani (Gapoktan). Langkah tersebut diyakini mampu menghasilkan produk pangan berkualitas sekaligus membuka peluang pasar yang menjanjikan.

Menurut Chandra, beras organik memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Bahkan di sejumlah pusat perbelanjaan modern, harganya dapat mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh kader PKK untuk ikut mengembangkan usaha berbasis produk pertanian lokal.

“Jika beras organik petani lokal dikemas dengan baik dan dipasarkan secara tepat, nilainya akan meningkat. Di sinilah PKK bisa mengambil peran, mulai dari pengemasan hingga membantu pemasaran produk,” jelasnya.

Ia menilai PKK memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara petani dan konsumen. Dengan jaringan yang luas hingga tingkat desa, kader PKK dinilai mampu mendorong meningkatnya konsumsi pangan sehat sekaligus memperluas pasar produk organik lokal.

Lebih lanjut, Chandra mengajak seluruh kader PKK untuk memulai perubahan dari lingkungan terdekat. Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi pangan sehat perlu dimulai dari keluarga agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas.

“Kalau ibu-ibu PKK menjadi pelopor konsumsi beras organik, maka edukasi kepada masyarakat akan lebih mudah diterima dan gerakan hidup sehat bisa berkembang lebih cepat,” katanya.

Ia juga optimistis penguatan ekosistem pangan organik di Kabupaten Pati akan mendorong berkembangnya komoditas sehat lainnya, seperti sayuran dan buah-buahan organik, sehingga mampu menciptakan pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, serta jajaran pengurus TP PKK kabupaten dan kecamatan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Pati berharap PKK dapat menjadi garda terdepan dalam membangun budaya pangan yang aman, sehat, sekaligus produktif, sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi keluarga.

PATI – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Pati di bidang inovasi. Tiga karya terbaik hasil kreativitas putra-putri daerah berhasil menembus jajaran 20 besar finalis ajang Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat menyerahkan penghargaan Krenova Pati Innovation Award 2026 di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati, Kamis (11/6).

Di hadapan para finalis, jajaran DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan Kementerian Agama, Chandra menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan inovator muda Pati yang mampu bersaing di tingkat provinsi.

“Dari 20 finalis Krenova Jawa Tengah tahun ini, tiga di antaranya berasal dari Kabupaten Pati. Ini menunjukkan bahwa kreativitas dan kemampuan inovasi generasi muda Pati sangat luar biasa dan patut diapresiasi,” ungkapnya.

Menurut Chandra, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa iklim inovasi di Kabupaten Pati terus tumbuh positif. Pemerintah daerah pun berkomitmen memperkuat ruang kreativitas melalui peningkatan dukungan dan penghargaan bagi para inovator.

Ia bahkan berharap pelaksanaan Krenova ke depan dapat digelar dua kali dalam setahun dengan nilai penghargaan yang lebih besar.

“Kami ingin semakin banyak anak-anak berprestasi yang terlibat dalam pembangunan daerah melalui karya dan inovasi mereka. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar ekosistem inovasi di Pati semakin kuat,” ujarnya.

Beragam inovasi yang ditampilkan peserta tahun ini dinilai memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah aplikasi pendidikan berbasis teknologi yang memungkinkan orang tua memantau perkembangan belajar anak secara real time, mulai dari tingkat konsentrasi hingga capaian akademik.

Selain itu, perhatian juga tertuju pada alat rehabilitasi pasien pasca-stroke berbasis Internet of Things (IoT) yang telah diterapkan di fasilitas kesehatan. Di bidang lingkungan, inovasi alat pendeteksi sumber air tanah berbasis IoT juga dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

“Banyak inovasi yang sangat potensial dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah berbasis teknologi dan kreativitas,” tambahnya.

Dalam ajang Krenova Kabupaten Pati 2026, Juara I diraih Farhan Nafsi Zein Abadan dan Surya L. Ganang Syahputra melalui inovasi SWOR 2.0 (Shoulder Wheel for Optimal Rehabilitation), alat rehabilitasi hemiparese pasien pasca-stroke berbasis IoT.

Posisi Juara II ditempati Muhammad Ridwan Arsyad, Sabrina Nazilatur Rohmah, dan Isyarotuz Zakiyyah lewat inovasi kelas adaptif berbasis IoT dan Artificial Intelligence (AI) yang mampu memonitor kondisi fisiologis serta lingkungan belajar siswa.

Sementara Juara III diraih Ahmad Hafid Abdullah, Rojaa Maysa Rohmah, dan Suryaning Wahyu Jati melalui inovasi V-Block Presisi, alat ukur run out poros yang dirancang untuk mendukung quality control industri manufaktur otomotif.

Untuk kategori Harapan I diraih tim inovator Pendeteksi Sumber Mata Air Berbasis IoT, Harapan II melalui inovasi SEPS yang menggabungkan AI dan flexible solar cell untuk sistem monitoring pintar, serta Harapan III diraih aplikasi SAPA HEBAT yang menghubungkan guru dan orang tua dalam memantau tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Keberhasilan para inovator muda tersebut menjadi sinyal positif bahwa Kabupaten Pati memiliki sumber daya kreatif yang mampu melahirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat. Diharapkan, prestasi ini dapat memacu lahirnya inovasi-inovasi baru yang semakin memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

PATI – Kepastian hukum atas aset desa akhirnya terwujud. Pemerintah Desa Ketanggan, Kecamatan Gembong, resmi menerima sertifikat hak atas tanah desa seluas 5.347 meter persegi dalam acara yang berlangsung di Balai Desa Ketanggan, Selasa (9/6/2026).

Penyerahan sertifikat tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya penyelamatan dan pengamanan aset desa. Setelah melalui proses pendampingan serta bantuan hukum dari berbagai pihak, tanah yang selama ini belum memiliki legalitas yang jelas kini resmi tercatat dan terlindungi secara hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, serta Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

Sertifikat tanah secara simbolis diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, kepada Kepala Desa Ketanggan sebagai bukti sah kepemilikan aset milik desa.

Dalam sambutannya, Teguh Subroto menegaskan bahwa aset desa yang telah memperoleh kepastian hukum harus dikelola secara bijak dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Manfaatkan aset ini untuk mendukung kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan status hukum yang jelas, aset desa memiliki perlindungan yang lebih kuat dan dapat dikelola secara optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas instansi yang berhasil mengawal penyelesaian status hukum aset desa tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antar lembaga mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang telah berlangsung cukup lama.

“Ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi bukti nyata bahwa sinergi dan komitmen bersama mampu menghadirkan kepastian hukum bagi aset milik masyarakat. Dengan legalitas yang jelas, aset desa akan lebih aman dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa,” kata Chandra.

Ia berharap langkah serupa dapat terus dilakukan terhadap aset-aset desa lainnya sehingga seluruh kekayaan desa di Kabupaten Pati memiliki perlindungan hukum yang kuat dan terhindar dari potensi sengketa di masa mendatang.

Dengan diterbitkannya sertifikat tersebut, Desa Ketanggan kini memiliki landasan hukum yang lebih kokoh dalam mengelola aset desa. Ke depan, aset tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penopang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia. Hal itu ditegaskan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (6/6/2026).

Mengusung tema “Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan para lansia di Kabupaten Pati.

Acara tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala Sentra Margo Laras Pati Kementerian Sosial RI, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati, jajaran perangkat daerah, direktur rumah sakit, kepala puskesmas se-Kabupaten Pati, tenaga kesehatan, serta ratusan lansia yang turut memeriahkan kegiatan.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Pati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan inovasi layanan kesehatan berupa operasional Puskesmas pada sore hari. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk para lansia.

“Kami sedang mempersiapkan tambahan layanan Puskesmas pada sore hari di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau masyarakat,” ujar Chandra.

Tak hanya fokus pada layanan kesehatan, peringatan HLUN ke-30 juga menjadi ajang penyaluran bantuan sosial. Pada kesempatan itu, Kepala Sentra Margo Laras Pati secara simbolis menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada Pemerintah Kabupaten Pati.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan Orang Dengan HIV (ODHIV), hingga peserta Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati.

Selain seremoni, rangkaian kegiatan HLUN tahun ini juga diisi dengan berbagai aksi sosial dan layanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat. Mulai dari donor darah, operasi katarak gratis, hingga layanan terapi kesehatan yang mendapat antusiasme tinggi dari warga.

“Kami ingin peringatan Hari Lansia tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, berbagai layanan kesehatan kami hadirkan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup warga,” jelas Chandra.

Melalui penguatan layanan kesehatan dan dukungan sosial yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pati berharap para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, produktif, dan mandiri. Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Pati yang semakin sejahtera dan berdaya.

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati resmi mengukuhkan 242 Kepala UPTD Satuan Pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (2/6/2026). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis untuk mengakhiri kekosongan jabatan kepala sekolah yang selama ini terjadi di sejumlah satuan pendidikan.

Pengukuhan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Pati memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kehadiran ratusan kepala sekolah baru ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Asisten Administrasi Umum Setda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKPSDM, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Ketua Dewan Pendidikan, serta para kepala satuan pendidikan yang menerima penugasan.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa promosi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan publik sekaligus menghadirkan penyegaran dalam sistem kerja.

“Sebanyak 242 kepala satuan pendidikan hari ini resmi dikukuhkan untuk mengemban amanah baru dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Menurutnya, proses penempatan dilakukan secara objektif melalui berbagai pertimbangan, mulai dari aspek senioritas hingga efektivitas jarak tempuh menuju lokasi tugas. Langkah tersebut dilakukan agar para kepala sekolah dapat bekerja secara optimal dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.

Tak hanya itu, Chandra meminta seluruh kepala sekolah yang baru dikukuhkan untuk segera beradaptasi dan langsung menjalankan tugas di tempat penugasan masing-masing. Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran layanan pendidikan, terutama menjelang pengumuman kelulusan siswa SD dan SMP serta pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027.

“Saya minta seluruh kepala sekolah segera bekerja dan memastikan seluruh tahapan pendidikan berjalan lancar dengan mengedepankan integritas serta profesionalitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati juga memberikan peringatan keras terkait praktik percaloan maupun pungutan liar dalam proses promosi dan mutasi jabatan. Ia menegaskan seluruh proses pengukuhan dilakukan tanpa biaya apa pun.

“Jika ada pihak yang mengatasnamakan pengurusan jabatan dengan meminta imbalan uang atau barang, segera laporkan. Semua proses ini dilakukan secara gratis dan transparan,” katanya.

Usai pengukuhan, Pemkab Pati langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbarui data penugasan pada sistem Dapodik agar hak-hak guru dapat diproses sesuai ketentuan. Sementara itu, BKPSDM diminta mengawal pembaruan data ASN melalui sistem SI-ASN guna menjaga akurasi administrasi kepegawaian.

Menutup sambutannya, Chandra menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Ia berharap para kepala sekolah yang baru mendapat amanah mampu menjadi pemimpin yang inspiratif sekaligus motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah.

“Di tangan bapak dan ibu sekalian, masa depan generasi penerus Kabupaten Pati dipersiapkan. Jalankan amanah ini dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab,” pungkasnya.

PATI, 3 Mei 2026 — Pemerintah Kabupaten Pati mengambil sikap tegas terkait persoalan yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tlogowungu. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar izin operasional pesantren tersebut dicabut secara permanen.

Pernyataan itu disampaikan Chandra saat menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam rapat koordinasi di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Pati, Minggu (3/5). Pertemuan tersebut difokuskan untuk memastikan langkah penanganan sekaligus perlindungan bagi para santri terdampak.

“Bu Menteri juga sedang menindaklanjuti usulan pencabutan izin ke pemerintah pusat. Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di pondok pesantren lain,” tegas Chandra.

Sebagai langkah awal, operasional penerimaan peserta didik baru di pesantren tersebut dipastikan telah dihentikan. Pemkab menilai penghentian aktivitas penerimaan santri baru menjadi bagian dari upaya pengamanan situasi sembari menunggu proses evaluasi menyeluruh.

“Untuk saat ini pondok sudah ditutup dan tidak lagi menerima siswa baru,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan hak pendidikan para santri tetap terpenuhi. Untuk siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, proses ujian tetap berlangsung sesuai jadwal dengan pengawasan ketat dari pihak terkait.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, menjelaskan bahwa siswa kelas 1 hingga kelas 5 diberikan dua alternatif pembelajaran.

“Mereka bisa mengikuti pembelajaran daring atau dipindahkan ke madrasah lain yang telah disiapkan,” jelasnya.

Perhatian khusus juga diberikan kepada 48 santri yatim piatu yang berada di lingkungan pondok tersebut. Pemkab bersama sejumlah yayasan sosial di wilayah Pati dan Kajen telah berkoordinasi untuk menyiapkan penanganan lanjutan, termasuk pendampingan pendidikan dan psikososial.

Di sisi penegakan hukum, Kabag Ops Polresta Pati AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata mengungkapkan bahwa penetapan tersangka telah dilakukan sejak 28 April 2026. Tahapan berikutnya adalah pemanggilan resmi terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain langkah hukum, Pemkab Pati juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan pondok pesantren oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran lintas sektor, mulai dari Kementerian Agama Kabupaten Pati, DPRD, Dinsos P3AKB, Polresta Pati, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menandai keseriusan bersama dalam menangani persoalan ini secara komprehensif.

PATI, 2 Mei 2026 — Suasana berbeda terasa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Pati. Alih-alih sekadar seremoni, malam itu justru dipenuhi nuansa budaya lewat pagelaran wayang kulit yang digelar di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Sabtu (2/5).

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, hadir langsung menyaksikan pertunjukan tersebut sekaligus memberikan apresiasi atas upaya mengangkat budaya lokal dalam dunia pendidikan. Baginya, Hardiknas bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga momentum menanamkan kecintaan terhadap warisan budaya daerah.

“Ini bukan sekadar hiburan, tapi bentuk nyata pendidikan karakter berbasis budaya,” tegasnya.

Chandra menilai, seni tradisional seperti wayang kulit memiliki peran penting dalam membangun identitas generasi muda. Ia mengingatkan bahwa tanpa upaya pelestarian yang serius, kekayaan budaya daerah bisa perlahan menghilang ditelan zaman.

“Kalau tidak kita jaga bersama, kesenian daerah ini bisa hilang. Padahal Pati punya kekayaan budaya yang luar biasa,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai pendidikan ala Ki Hajar Dewantara dalam sistem pembelajaran masa kini. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mencetak siswa cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan berbudaya.

“Semangat ajaran Ki Hajar Dewantara harus terus kita jalankan agar generasi kita tidak hanya maju, tapi juga berkepribadian dan siap menghadapi masa depan,” imbuhnya.

Melalui peringatan Hardiknas yang dikemas dengan sentuhan budaya ini, Chandra berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Pati semakin meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional.

“Harapannya, pendidikan di Pati terus berkembang dan mampu meraih capaian yang lebih baik di level nasional,” pungkasnya.

PATI, 24 April 2026 — Suasana hangat penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Halal Bihalal dan Dialog Kamtibmas yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati di Ruang Penjawi, Jumat (24/4). Momentum ini tak sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga panggung strategis memperkuat sinergi antara ulama, pemerintah, dan aparat keamanan.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, hadir bersama Kapolresta Pati, perwakilan Kodim 0718/Pati, unsur Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, serta para tokoh agama dan masyarakat. Kehadiran lintas elemen ini menegaskan komitmen bersama menjaga kondusivitas daerah.

Dalam dialog tersebut, Plt. Bupati menegaskan bahwa situasi keamanan di Pati selama ini relatif terkendali. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas secara berkelanjutan di tengah dinamika yang terus berkembang.

“Alhamdulillah kondisi keamanan tetap terjaga, tapi kita tidak boleh lengah. Sinergi harus terus diperkuat agar Pati semakin kondusif,” ujarnya.

Tak hanya soal keamanan, ia juga memaparkan rencana percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mulai digulirkan dalam waktu dekat. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pati mengalokasikan anggaran sekitar Rp235 miliar untuk pembangunan jalan, jembatan, hingga irigasi.

Menariknya, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Pati menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kami ingin semua berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Plt. Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan umaro sebagai fondasi pembangunan. Ia berharap peran organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU terus diperkuat dalam menjaga harmoni sosial.

“Peran ulama dan umaro harus berjalan beriringan. Ini kunci menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan di Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Melalui momentum Halal Bihalal ini, Pati menunjukkan bahwa kekuatan kebersamaan—antara pemerintah, aparat, dan tokoh agama—menjadi modal utama untuk melangkah menuju daerah yang lebih aman, harmonis, dan maju.

PATI, 24 April 2026 — Semangat baru gerakan perempuan di Kabupaten Pati resmi dimulai. Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, melantik jajaran Ketua dan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pati masa bakti 2025–2030 di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (24/4).

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda penguatan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah. GOW diharapkan menjadi motor penggerak kolaborasi lintas sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan melibatkan berbagai unsur—mulai dari organisasi perempuan, hingga dukungan dari TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan—GOW Pati memiliki modal kuat untuk menjalankan program-program yang menyentuh berbagai lini kehidupan.

Ketua GOW Pati yang baru, Dwi Risma Ardhi Chandra, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ini lebih aktif dan progresif. Ia menekankan pentingnya kebersamaan sebagai kunci menghadirkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.

“Sinergi yang kita bangun ini harus mampu memberikan kontribusi konkret bagi kemajuan Kabupaten Pati,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Pati menyoroti peran vital GOW dalam mendorong pembangunan di sektor-sektor krusial seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, keterlibatan aktif perempuan akan memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berharap kepengurusan yang baru ini bisa langsung bergerak dan berkontribusi dalam menggerakkan sektor ekonomi, pendidikan, serta kesehatan di Pati,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan, sekaligus mengajak pengurus baru untuk melanjutkan bahkan meningkatkan capaian yang sudah ada.

Dengan kepengurusan baru, GOW Pati diharapkan tak hanya menjadi wadah organisasi, tetapi juga kekuatan nyata yang menghadirkan perubahan—dari pemberdayaan ekonomi perempuan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.

PATI, 23 April 2026 — Langkah menuju pembangunan desa yang lebih terarah dan tepat sasaran dimulai dari Desa Babalan, Kecamatan Gabus. Di lokasi ini, program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 resmi dicanangkan, menjadi titik awal penguatan data presisi sebagai fondasi pembangunan di Kabupaten Pati.

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, hadir langsung dalam kegiatan tersebut di Balai Desa Babalan, Kamis (23/4). Ia menegaskan bahwa pembangunan desa ke depan tidak bisa lagi mengandalkan perkiraan, melainkan harus berbasis data yang valid, terukur, dan terintegrasi.

Program Desa Cantik sendiri digagas sebagai upaya memperkuat tata kelola data di tingkat desa. Dengan data yang akurat, setiap kebijakan diharapkan lebih tepat sasaran—mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.

Sepanjang April, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan di 406 desa dan kelurahan. Upaya ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah karena dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan yang lebih terukur.

“Kalau semua basis data desa bisa kita pegang dengan baik, maka arah pertumbuhan ekonomi juga bisa kita dorong lebih optimal,” ujar Risma.

Ia pun melihat program Desa Cantik bukan sekadar pilot project, melainkan model yang layak direplikasi di seluruh desa di Pati. Dengan sistem data yang rapi dan akurat, desa diharapkan mampu merancang program pembangunan yang sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk aktif berkontribusi dalam proses pendataan. Menurutnya, kualitas data sangat bergantung pada keterbukaan dan ketepatan informasi yang diberikan dari tingkat desa.

“Ini kerja bersama. Mari kita pastikan data yang disajikan benar-benar riil, bisa dipertanggungjawabkan, dan menjadi dasar kuat untuk pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan dimulainya Desa Cantik di Babalan, Kabupaten Pati menegaskan komitmennya: pembangunan tidak lagi berbasis asumsi, melainkan bertumpu pada data yang presisi dan dapat dipercaya.